Tunda Pengumuman, OMS Sulsel Endus Ada Kepentingan Kelompok di Seleksi Bawaslu Kab/kota
Rabu, 26 Jul 2023 17:40
Suasana pendaftaran calon komisioner Bawaslu kabupaten/kota. Foto: IST
MAKASSAR - Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) Sulsel mengendus adanya kepentingan kelompok dalam seleksi Bawaslu kabupaten/kota. Apalagi tim seleksi (Timsel) sudah dua kali melakukan penundaan pengumuman dalam proses perekrutannya.
Terbaru ialah Timsel menunda pengumuman calon komisioner Bawaslu kabupaten/kota untuk dua kali kebutuan. Padahal sesuai jadwal, harusnya diumumkan pada 25 Juli 2023.
Melalui surat Bawaslu RI dengan nomor 520/KP.01.00/K1/07/2023 yang diterbitkan 25 Juli 2023, pusat meminta Timsel untuk melakukan perpanjangan pengumuman hasil tes kesehatan dan wawancara. Semula berakhir pada 25 Juli, kini diperpanjang enam hari atau 31 Juli 2023.
Pihak OMS Sulsel, Aflinah Mustafainah mengungkapkan pihaknya juga mengawasi proses seleksi komisioner Bawaslu kabupaten/kota. Menurutnya, dua kali penundaan ini karena adanya kepentingan kelompok yang belum diakomodir, termasuk parpol.
“Mundurnya pengumuman ini sering diumumkan oleh tim seleksi karena adanya kendala teknis. Tetapi kalau hemat kami memandang, masih banyak kepentingan kelompok yang belum terakomodir,” ungkapnya.
Aflinah melanjutkan, kondisi ini membuat kepercayaan masyarakat terhadap Pemilu makin menurun. Sebab proses seleksi penyelenggaranya saja menimbulkan berbagai kecurigaan.
“Tim seleksi misalnya bertaruh pada profesionalitasnya dalam melakukan seleksi. Sementara di lain sisi pastilah rule dibalikkan oleh Bawaslu di level RI sebagai sandungan mereka (Timsel) dapat dengan mulus menentukan person yang akan lolos di tahapan berikutnya. Inilah yang kami sebut kepentingan,” kuncinya.
Terbaru ialah Timsel menunda pengumuman calon komisioner Bawaslu kabupaten/kota untuk dua kali kebutuan. Padahal sesuai jadwal, harusnya diumumkan pada 25 Juli 2023.
Melalui surat Bawaslu RI dengan nomor 520/KP.01.00/K1/07/2023 yang diterbitkan 25 Juli 2023, pusat meminta Timsel untuk melakukan perpanjangan pengumuman hasil tes kesehatan dan wawancara. Semula berakhir pada 25 Juli, kini diperpanjang enam hari atau 31 Juli 2023.
Pihak OMS Sulsel, Aflinah Mustafainah mengungkapkan pihaknya juga mengawasi proses seleksi komisioner Bawaslu kabupaten/kota. Menurutnya, dua kali penundaan ini karena adanya kepentingan kelompok yang belum diakomodir, termasuk parpol.
“Mundurnya pengumuman ini sering diumumkan oleh tim seleksi karena adanya kendala teknis. Tetapi kalau hemat kami memandang, masih banyak kepentingan kelompok yang belum terakomodir,” ungkapnya.
Aflinah melanjutkan, kondisi ini membuat kepercayaan masyarakat terhadap Pemilu makin menurun. Sebab proses seleksi penyelenggaranya saja menimbulkan berbagai kecurigaan.
“Tim seleksi misalnya bertaruh pada profesionalitasnya dalam melakukan seleksi. Sementara di lain sisi pastilah rule dibalikkan oleh Bawaslu di level RI sebagai sandungan mereka (Timsel) dapat dengan mulus menentukan person yang akan lolos di tahapan berikutnya. Inilah yang kami sebut kepentingan,” kuncinya.
(UMI)
Berita Terkait
Sulsel
Pawennari Sebut Pendidikan Politik Kunci Wujudkan Pemilih Berkualitas
Ketua Bawaslu Kabupaten Luwu Timur, Pawennari, menilai pendidikan politik memiliki peran penting dalam membentuk pemilih yang sadar dan kritis, sehingga berpengaruh langsung terhadap kualitas Pemilu.
Senin, 29 Des 2025 13:51
Sulsel
Bawaslu Soppeng Perketat Pengawasan Pemutakhiran Data Parpol Berkelanjutan
KPU Soppeng memyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Pemutakhiran Data Parpol Berkelanjutan dan Peraturan KPU 3 Tahun 2025 Tentang Penggantian Antar Waktu Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota.
Jum'at, 19 Des 2025 20:54
Sulsel
Bawaslu Soppeng Gelar Outbond Leadership Camp, Perkuat SDM dan Kelembagaan
Bawaslu Soppeng menggelar kegiatan Penguatan Kelembagaan dan Kapasitas Sumber Daya Manusia bertajuk “Transformasi Sumber Daya Manusia Bawaslu Soppeng lewat Outbond Leadership Camp”.
Senin, 15 Des 2025 12:31
Sulsel
40 Kader P2P Bawaslu Bantaeng Ikuti Diskusi Daring Pengawasan Partisipatif
Sebanyak 40 kader Pendidikan Pengawasan Partisipatif (P2P) dari Kabupaten Bantaeng mengikuti diskusi daring yang diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan pada Kamis (20/11/2025)
Kamis, 20 Nov 2025 14:23
Sulsel
Sentra Gakkumdu Sulsel Masuk Penilaian 4 Kategori Gakkumdu Award Tahun 2025
Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulawesi Selatan, Didik Farkhan Alisyahdi, menerima kunjungan audiensi dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulsel beserta rombongan komisioner dan Sekretariat. Audiensi ini berlangsung di Kantor Kejati Sulsel pada Selasa (11/11/2025).
Selasa, 11 Nov 2025 12:31
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Bupati Jeneponto Tunjuk Camat Rumbia Abdul Rajab jadi Plt Kadis Perikanan dan Kelautan
2
Tiga Pria Mabuk Bawa Sajam Teror Warga di Jeneponto
3
Viral Guru Honorer di Jeneponto Dipecat, Diduga Diganti Adik Kepsek yang Lolos PPPK
4
PT Pegadaian Serahkan Bantuan Ambulans untuk Puskesmas Perawatan Saleman
5
DPRD Makassar Segera Terbitkan Rekomendasi Sengketa Lahan Bangkala
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Bupati Jeneponto Tunjuk Camat Rumbia Abdul Rajab jadi Plt Kadis Perikanan dan Kelautan
2
Tiga Pria Mabuk Bawa Sajam Teror Warga di Jeneponto
3
Viral Guru Honorer di Jeneponto Dipecat, Diduga Diganti Adik Kepsek yang Lolos PPPK
4
PT Pegadaian Serahkan Bantuan Ambulans untuk Puskesmas Perawatan Saleman
5
DPRD Makassar Segera Terbitkan Rekomendasi Sengketa Lahan Bangkala