Jadi Timsel KPU, Faisal Amir Sebut Tak Ada Hubungannya dengan Sanksi DKPP

Rabu, 23 Agu 2023 15:33
Jadi Timsel KPU, Faisal Amir Sebut Tak Ada Hubungannya dengan Sanksi DKPP
Mantan Ketua KPU Sulsel, Faisal Amir. Foto: Humas KPU Sulsel
Comment
Share
MAKASSAR - Penolakan Faisal Amir sebagai Timsel KPU kabupaten/kota terus digaungkan. Khususnya Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) Sulsel Kawal Pemilu 2024 yang menilai Faisal tidak layak menempati posisi tersebut.

Mantan Ketua KPU Sulsel ini terpilih menjadi salah satu Timsel KPU kabupaten/kota. Ia bersama empat orang lainnya akan menyeleksi penyelenggara pemilu di Kota Makassar, Parepare, Kabupaten Enrekang, Luwu, Sidrap, Wajo dan Pinrang.

Soal berbagai penolakan itu, Faisal Amir akhirnya memberikan respon. Menurutnya, sanksi DKPP bukanlah hambatan untuk jadi Timsel.

“Apa hubungannya pernah disanksi DKPP? Timsel bukan penyelenggara Pemilu. Jangankan Timsel, orang yang pernah disanksi DKPP saja masih bisa jadi penyelenggara,” kata Faisal saat dihubungi awak media, Rabu (23/8).



Menurut Faisal, putusan DKPP tak bisa menghalangi seseorang untuk bekerja di KPU. Dia mengaku tak sedikit penyelenggara pemilu yang pernah disanksi organisasi etik itu, bisa kembali duduk di KPU dan Bawaslu.

“Bahkan banyak anggota KPU/Bawaslu terpilih pernah disanksi DKPP. Jadi apa masalahnya?,” ujar Faisal.

Faisal mengaku, proses ini sejatinya sudah pernah bergulir di Bawaslu, Koalisi OMS Sulsel malaporkan KPU Provinsi soal dugaan perubahan data hasil verfak parpol pada tahapan Pemilu 2024.

“Apa hubungannya? Timsel itu bukan penyelenggara Pemilu. Dan pada proses itu, Bawaslu menyatakan tidak bersalah. Tidak berhubungan antara DKPP dengan Timsel,” jelasnya.

Diakui Faisal, dirinya sebenarnya sudah ingin beristirahat. Namun penunjukan dirinya sebagai Timsel oleh KPU RI, juga tidak bisa ditolak. “Saya mau istirahat di KPU. Tapi kan KPU sebagai lembaga yang membesarkan kita, minta kita mengabdi lagi, lalu ditolak,” paparnya.



Soal baliho yang ada di Takalar, Faisal merasa hal itu juga tidak ada hubungannya atas penunjukan dirinya sebagai Timsel.

“Terkait Baliho juga, apa hubungannya dengan timsel. Saya timsel di mana, itu baliho dimana,” jelasnya.

Faisal menekankan, pemasangan baliho tersebut tidak diinisiasi oleh dirinya. Ia juga tidak mau dikaitkan bahwa baliho tersebut berhubungan dengan niatnya maju di Pilkada Takalar 2024.

“Apa hubungannya dengan baliho. Kalau orang pasangkan baliho saya tidak protes. Saya belum bilang maju Pilkada. Orang atau keluarga yang mensosialisasikan, masa mau ditolak,” tutupnya.
(UMI)
Berita Terkait
Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi, KPU Barru Tetapkan 141.807 Pemilih PDPB
Sulsel
Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi, KPU Barru Tetapkan 141.807 Pemilih PDPB
KPU Barru menggelar Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan III Tahun 2025 di Aula Kantor KPU Barru, Jalan Iskandar Unru, Kelurahan Sumpang Binangae, Kecamatan Barru, Kamis (02/10/2025).
Kamis, 02 Okt 2025 17:28
OMS Minta DKPP Larang Teradu Komisioner Bawaslu Wajo Jadi Penyelenggara Pemilu Lagi
News
OMS Minta DKPP Larang Teradu Komisioner Bawaslu Wajo Jadi Penyelenggara Pemilu Lagi
Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) Kawal Pemilu Sulsel mendesak Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk memberikan sanksi tegas kepada Teradu, Heriyanto sebagai Komisioner Bawaslu Kabupaten Wajo yang diduga melakukan pelanggaran etik.
Kamis, 02 Okt 2025 14:29
Teradu Tak Hadir, DKPP Tetap Sidangkan Kasus Asusila Komisioner Bawaslu Wajo
News
Teradu Tak Hadir, DKPP Tetap Sidangkan Kasus Asusila Komisioner Bawaslu Wajo
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) tetap menggelar sidang pemeriksaan terhadap perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Kantor KPU Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar pada Rabu (01/10/2025).
Rabu, 01 Okt 2025 23:29
Berlangsung Tertutup, DKPP Akan Sidangkan Kasus Pelecehan Komisioner Bawaslu Wajo
News
Berlangsung Tertutup, DKPP Akan Sidangkan Kasus Pelecehan Komisioner Bawaslu Wajo
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan terhadap perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Kantor KPU Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar pada Rabu (01/10/2025).
Selasa, 30 Sep 2025 19:35
Dari OSIS ke Pemilu: Investasi Masa Depan Demokrasi di Sulsel
News
Dari OSIS ke Pemilu: Investasi Masa Depan Demokrasi di Sulsel
KPU Provinsi Sulawesi Selatan tahun ini melakukan gebrakan yang luar biasa, setelah sukses menggelar event pemilihan kepala daerah serentak di Sulsel.
Minggu, 28 Sep 2025 20:23
Berita Terbaru