Bawaslu Sulsel Ingatkan ASN & TNI-Polri Bebas dari Intervensi Politik

MAKASSAR - Bawaslu Sulsel menggelar sosialisasi pengawasan netralitas ASN & TNI-Polri menjelang Pemilu 2024. Kegiatan ini untuk mendorong agar sama-sama terbebas dari intervensi politik.

Ketua Bawaslu Sulsel, Mardiana Rusli mengatakan Pemilu dan Pilkada yang akan digelar 2024 menjadi tantangan bagi ASN dan TNI-Polri. Makanya kegiatan ini sekaligus sebagai ajang saling mengingatkan, apalagi saat ini sudah masuk dalam tahapan krusial.

"Tahapan masa kampanye ini akan diuji bukan hanya Aparatur Sipil Negara (ASN), tapi TNI, Polri pun demikian," kata Mardiana saat membuka sosialisasi pengawasan di Makassar pada Kamis (7/9).

Baca Juga: Bawaslu Temukan ASN Hingga Kades Maju Caaleg di Sulsel

Mardiana menuturkan, netralitas bukan sekadar pada tahapan kampanye saja. Tapi jangan sampai ada ASN dan TNI-Polri yang mencalonkan diri sebagai peserta Pemilu 2024.

“TNI dan Polri itu tidak berpolitik, tidak memilih dan tidak dipilih, sehingga sosialisasi ini bisa saling ingat mengingatkan satu sama lain. Tugas kita sama-sama netral dan menjaga Pemilu ini aman dan damai," ujarnya.

Mantan Ketua AJI Makassar ini melanjutkan, Bawaslu Sulsel siap berkolaborasi dengan TNI-Polri, jika ada anggota tidak netral dalam Pemilu 2024.

"Pastinya kami akan laporkan ke Pandam maupun kepolisian jika ada yang melenceng. Jadi kalau ada peristiwa terjadi, kita segera koordinasikan," jelasnya.

Sementara itu, Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) XIV/Hasanuddin, Mayjen TNI Totok Imam Santoso mengingatkan anggotanya untuk tidak ikut berpolitik praktis selama tahapan Pemilu 2024. Ia meminta agar anak buahnya terbebas dari kontestan Pemilu.

Mayjen Totok menekankan, bila ada keluarga yang hendak menjadi peserta Pemilu 2024, sudah ada aturannya, seperti harus ada izin dari atasan. Jika ada yang melanggar, ia memastikan memberikan sanksi.

"Bagi anggota yang melanggar kita akan lihat sejauh mana pelanggarannya dan kita sudah memiliki acuan hukum. Kalau parah (pelanggarannya), kita akan berikan pemberhentian tidak hormat," tegasnya.

Baca Juga: Bawaslu Telusuri Dugaan Pelanggaran Netralitas Camat hingga Sekdes di Sulsel

Di sisi lain, Jenderal TNI bintang dua ini mengajak Bawaslu dan KPU untuk membentuk posko bersama. Kata dia, posko ini bisa menjadi wadah untuk mewujudkan pemilu yang aman dan damai.

"Saya sudah tawarkan ke KPU posko bersama, ada KPU, Bawaslu, TNI dan Polri dengan melakukan diskusi bagaimana baiknya. Kalau ini dilaksanakan akan berjalan dengan baik," harapnya.

"Memberikan edukasi kepada masyarakat, apakah itu di pasar-pasar atau kecamatan, supaya pemilu ini happy," kuncinya.