Iwan Aras Minta Pemerintah Tegas Atasi Perusakan Hutan Daerah Tambang di Wajo

WAJO - Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Andi Iwan Darmawan Aras mengungkapkan bahwa perusakan hutan daerah tambang telah menjadi salah satu penyumbang terbesar terjadinya banjir.

Ia menyoroti bahwa fungsi hutan tidak lagi optimal dalam mengendapkan sedimen yang terbawa dari atas gunung, sehingga meningkatkan risiko banjir.

Komisi V DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke Wajo, baru-baru ini. AIA menilai penyebab Wajo menjadi langganan banjir, karena adanya perusakan hutan di daerah tambang.

“Karena ini salah satu penyumbang banjir terbesar. Daerah-daerah tambang ini yang merusak hutan, sehingga kemudian air hujan ini yang tadinya harus diendapkan di tanah dulu, itu langsung dialirkan ke sungai," katanya.

"Aibatnya beberapa sungai termasuk Kabupaten Luwu kemarin itu, kita dapati banyak endapan-endapan bahkan longsoran-longsoran itu sedimen yang terbawa dari atas gunung. Ini semua diakibatkan karena hutan kita enggak maksimal lagi fungsinya,” ujarnya.

Baca Juga: PLN Sukses Hadirkan Listrik Tanpa Kedip Selama KTT WWF ke-10 di Bali

Selain itu, Legislator Partai Gerindra juga menegaskan bahwa penanganan untuk mengantisipasi terjadinya banjir tidak hanya menjadi tanggung jawab Kementerian PUPR saja, namun keterlibatan kementerian lain juga sangat diperlukan.

Dalam hal ini, kolaborasi antarlembaga pemerintah diharapkan dapat memberikan solusi yang komprehensif dalam mengatasi masalah banjir. Tak hanya mengandalkan upaya dari pemerintah, ia juga mengajak masyarakat untuk turut serta menjaga lingkungan di wilayah masing-masing.

Menurutnya, partisipasi aktif dari masyarakat dalam pelestarian lingkungan dapat membantu mengurangi risiko terjadinya bencana alam, termasuk banjir.

“Kami mengajak masyarakat untuk aktif menjaga lingkungan di wilayah masing-masing, karena partisipasi mereka dalam pelestarian lingkungan dapat mengurangi risiko bencana alam, termasuk banjir," pungkasnya.

Pernyataan dari Wakil Ketua Komisi V DPR RI ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menangani masalah lingkungan, terutama terkait perlindungan hutan dan mitigasi risiko bencana. Diharapkan langkah-langkah konkret akan segera diambil untuk mengurangi dampak buruk dari perusakan hutan dan meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi banjir di masa mendatang.