Panwaslu Batang Gelar Pelatihan Pengawasan Tahapan Pilkada Jeneponto 2024
Rabu, 21 Agu 2024 20:25
Panwaslu Kecamatan Batang menggelar pelatihan pengawasan tahapan pemilihan untuk petugas Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) di Cafe Daeng Jeneponto pada hari Rabu (21/8/2024). Foto: Ikbal Nur
JENEPONTO - Panwaslu Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto menggelar pelatihan pengawasan tahapan pemilihan untuk petugas Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) di Cafe Daeng Jeneponto pada Rabu (21/08/2024).
Dalam pelatihan tersebut, dihadiri oleh Panwaslu Batang beserta jajarannya, Perwakilan Koramil, PPK Batang dan seluruh petugas PKD se-Kecamatan Batang.
Pelatihan pengawasan tahapan pemilihan ini merupakan tugas penting bagi PKD untuk tetap mengawasi jalannya pemilihan kepala daerah secara serentak 2024.
Hamka Lau selaku pemateri dalam pelatihan tersebut, menyampaikan bahwa tugas utama PKD untuk menyukseskan pemilu dalam menjaga hak pilih seseorang.
"Jadi tugas utama untuk PKD itu, bagaimana kita sebagai penyelenggara sekaligus pengawas untuk memastikan hak pilih seseorang terjaga dalam pemilihan ini," kata Hamka di hadapan PKD se-Kecamatan Batang.
Tak hanya itu, Hamka Lau juga menjelaskan soal pengalamannya selama dirinya aktif menjadi pengawas pemilu yang dimana seringkali diperhadapkan dengan masalah dilapangan.
"Jadi untuk menjadi pengawas pemilu yang baik, PKD harus sampaikan ke ASN dan Para Kepala Desa untuk tetap menjaga netralitas dengan menyampaikan secara baik-baik agar dapat dipahami dengan baik juga," jelasnya.
Bahkan dia juga memberikan pesan kepada PKD yang hadir dalam pelatihan tersebut, agar dapat memperbanyak pencegahan dalam pemilihan ini.
"Keberhasilan dalam pemilu tidak boleh diukur dalam pengawasannya, tetapi bagaimana kita mampu perbanyak pencegahan dalam menghindari pelanggaran," tutupnya.
Dalam pelatihan tersebut, dihadiri oleh Panwaslu Batang beserta jajarannya, Perwakilan Koramil, PPK Batang dan seluruh petugas PKD se-Kecamatan Batang.
Pelatihan pengawasan tahapan pemilihan ini merupakan tugas penting bagi PKD untuk tetap mengawasi jalannya pemilihan kepala daerah secara serentak 2024.
Hamka Lau selaku pemateri dalam pelatihan tersebut, menyampaikan bahwa tugas utama PKD untuk menyukseskan pemilu dalam menjaga hak pilih seseorang.
"Jadi tugas utama untuk PKD itu, bagaimana kita sebagai penyelenggara sekaligus pengawas untuk memastikan hak pilih seseorang terjaga dalam pemilihan ini," kata Hamka di hadapan PKD se-Kecamatan Batang.
Tak hanya itu, Hamka Lau juga menjelaskan soal pengalamannya selama dirinya aktif menjadi pengawas pemilu yang dimana seringkali diperhadapkan dengan masalah dilapangan.
"Jadi untuk menjadi pengawas pemilu yang baik, PKD harus sampaikan ke ASN dan Para Kepala Desa untuk tetap menjaga netralitas dengan menyampaikan secara baik-baik agar dapat dipahami dengan baik juga," jelasnya.
Bahkan dia juga memberikan pesan kepada PKD yang hadir dalam pelatihan tersebut, agar dapat memperbanyak pencegahan dalam pemilihan ini.
"Keberhasilan dalam pemilu tidak boleh diukur dalam pengawasannya, tetapi bagaimana kita mampu perbanyak pencegahan dalam menghindari pelanggaran," tutupnya.
(UMI)
Berita Terkait
News
Fadel Tauphan: KNPI Sulsel Fokus Satukan Dua Kubu Lewat Roadshow Daerah
Pengurus DPD I Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Sulawesi Selatan periode 2026–2029 melanjutkan agenda roadshow ke sejumlah daerah.
Selasa, 07 Apr 2026 18:45
Sulsel
Bawaslu Sulsel Perketat Pengawasan Data Pemilih Berkelanjutan, Cegah Data Ganda
Bawaslu menekankan pentingnya pengawasan Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPPB) Triwulan I di 24 kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan, yang digelar di Kantor Bawaslu Sulsel, Selasa (31/03/2026).
Selasa, 31 Mar 2026 14:17
Sulsel
Program Podium Sisoppengi jadi Inovasi Pengawasan Pemilu Berbasis Diskusi dan Nilai Budaya Lokal
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng resmi melaunching program inovatif bertajuk Podium Sisoppengi, yang merupakan akronim dari Podcast–Diskusi Pemilihan Umum–Sharing–Sosialisasi Pengawasan Pemilu Terintegrasi.
Rabu, 04 Mar 2026 14:33
Sulsel
DPRD Sulsel Tegaskan Persoalan Syamsuriati Tak Bisa Disamakan dengan Kasus Guru Lutra
Keputusan ini Disepakati dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Kantor sementara DPRD Sulsel pada Senin (02/02/2026). Syamsuriati melakukan pengaduan kepada Komisi E DPRD Sulsel agar nama baiknya bisa dipulihkan.
Senin, 02 Feb 2026 22:24
Sulsel
DPRD Sulsel Dalami Persoalan Dampak Penghentian Dana Sharing Bantuan PBI BPJS di Jeneponto
Kunjungan yang dipimpin oleh Ketua Komisi E, Andi Tenri Indah ini dilakukan untuk mendalami permasalahan dampak penghentian dana sharing bantuan Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan yang diberlakukan mulai tahun 2026.
Selasa, 27 Jan 2026 15:20
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Tak Mau Beli Randis Baru, Wali Kota Makassar Pilih Pakai Mobil Bekas
2
Komisi E DPRD Sulsel Temukan Dugaan Pekerjaan Renovasi Asal-asalan di Rumah Sakit Haji
3
Pemkot Makassar Siapkan Sumur Bor dan Dana BTT Antisipasi El Nino 2026
4
UMI Ingatkan Konsekuensi Hukum bagi Pemelintir Narasi Terkait Jusuf Kalla
5
3 Pelajar Gowa Raih Beasiswa Sampoerna, Kalahkan Puluhan Kompetitor
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Tak Mau Beli Randis Baru, Wali Kota Makassar Pilih Pakai Mobil Bekas
2
Komisi E DPRD Sulsel Temukan Dugaan Pekerjaan Renovasi Asal-asalan di Rumah Sakit Haji
3
Pemkot Makassar Siapkan Sumur Bor dan Dana BTT Antisipasi El Nino 2026
4
UMI Ingatkan Konsekuensi Hukum bagi Pemelintir Narasi Terkait Jusuf Kalla
5
3 Pelajar Gowa Raih Beasiswa Sampoerna, Kalahkan Puluhan Kompetitor