Antisipasi Kecurangan Pilkada, Syamsari Kitta Luncurkan Program A'ronda

TAKALAR - Bakal Calon Bupati Takalar, Syamsari Kitta, mulai melakukan identifikasi dugaan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada 27 November mendatang. Kandidat pemilik akronim SK itu meluncurkan program A'ronda di Desa Maccini Sombala, Kecamatan Galesong Utara, Sabtu malam (21/9/2024).

"Program ini bertujuan untuk mengantisipasi berbagai hal buruk yang berpotensi terjadi selama tahapan pilkada berlangsung," kata Syamsari.

Program kegiatan A'ronda akan melibatkan keluarga besar dan Tim Sepuluh yang telah dibentuk di setiap dusun. Menurut Syamsari, tugas personel A'ronda adalah mengidentifikasi potensi intimidasi dari oknum aparat terhadap warga atau calon pemilih.

Tim Sepuluh akan bertugas membuat dokumentasi standar yang bisa menjadi bahan laporan ke Bawaslu atau pihak terkait jika mendapati dugaan kecurangan atau pelanggaran pilkada.

"Bila ada potensi pelanggaran maka diharapkan anggota Tim Sepuluh bergerak cepat, sigap, dan mendokumentasikan untuk segera dilaporkan," tegas mantan Bupati Takalar ini.

Selanjutnya, Bapak Pemekaran Kecamatan dan Desa di Takalar itu mengatakan, tugas lain dari Tim Sepuluh adalah berupaya mendulang dukungan dan suara dari calon pemilih. Tim ini juga nantinya akan menjaga dan mengawal sampai ke Mahkamah Konstitusi apabila terjadi perselisihan hasil perolehan suara.

"Kegiatan A'ronda juga merupakan simbol pergerakan massa di tingkat akar rumput yang tidak ingin melihat proses demokrasi di Takalar diintervensi oleh kekuatan besar demi memenangkan kandidat tertentu," ujar Syamsari.

Ketua Partai Gelora Takalar, Jussalim Sammak, mengonfirmasi bahwa Tim Sepuluh telah terbentuk lengkap di semua dusun. Dia mengatakan, kondisi tim pemenangan Syamsari Kitta yang akan berpasangan dengan Natsir Ibrahim atau Haji Nojeng jauh lebih lengkap dan solid dibanding tim pemenangan pada Pilkada 2017.

"Jumlah relawan sepuluh per dusun telah lengkap, sehingga kami semakin yakin kemenangan SK-Haji Nojeng semakin terbuka," ujar Jussalim yang juga mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum Takalar itu.

Program A'ronda ini dicetuskan untuk menghalau pihak-pihak yang berupaya mencederai proses demokrasi di Takalar. Belakangan, terdapat dugaan keterlibatan aparatur sipil negara, anggota kepolisian, serta kepala desa beserta perangkatnya dalam melakukan intervensi dan intimidasi kepada warga untuk memenangkan pasangan calon tertentu.

Barisan Rakyat Takalar juga telah mengingatkan Bawaslu, Polda Sulsel, dan Pemerintah Takalar untuk menjaga netralitas menjelang Pilkada Serentak 2024.