Sengketa Pilkada Ditolak MK, KPU Takalar Segera Tetapkan Paslon Terpilih
Selasa, 04 Feb 2025 15:55
Komisioner KPU Takalar, Ibrahim Salim. Foto: Istimewa
MAKASSAR - KPU Takalar segera menetapkan Paslon terpilih hasil Pilkada 2024. Paslon yang akan ditetapkan ialah Pasangan Mohammad Firdaus Daeng Manye-Hengky Yasin.
Langkah diambil usai Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan sengketa Perselisihan Hasil Kepala Daerah Tahun 2024 (PHP Kada) Takalar ditolak. Permohonan Syamsari-M Natsir Ibrahim tak diterima MK.
Komisioner KPU Takalar, Ibrahim Salim mengatakan pihaknya sudah bisa melakukan penetapan Paslon terpilih sebab MK sudah memutuskan permohonan PHP Kada Pemohon tidak dapat diterima atau ditolak.
"Kami sudah menerima surat dinas dari KPU RI. Pada poin 4 menyebutkan bahwa sejak KPU Kabupaten/Kota bersangkutan menerima pemberitahuan dari Mahkamah Konstitusi, baik melalui surat elektronik masing-masing KPU Kabupaten/Kota atau dapat mengakses putusan/ketetapan dimaksud pada laman Mahkamah Konstitusi," kata Ibrahim kepada Sindo Makassar.
Selanjutnya, sejak KPU Kabupaten/Kota telah menerima surat dari KPU yang meneruskan surat Mahkamah Konstitusi, berisi daftar daerah yang telah memperoleh putusan dalam Perselisihan Hasil Pemilhan serentak Tahun 2024.
Kordiv Teknis KPU Takalar ini menuturkan, rapat pleno Paslon terpilih dapat dilaksanakan secara luring dan/atau daring dengan ketentuan batas akhir pelaksanaannya paling lambat satu hari sejak KPU Kabupaten/Kota bersangkutan menerima pemberitahuan dari MK atau dapat mengakses putusan/ketetapan dimaksud pada laman MK.
Dan paling lambat satu hari sejak KPU Kabupaten/Kota telah menerima surat dari KPU yang meneruskan surat Mahkamah Konstitusi.
Langkah diambil usai Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan sengketa Perselisihan Hasil Kepala Daerah Tahun 2024 (PHP Kada) Takalar ditolak. Permohonan Syamsari-M Natsir Ibrahim tak diterima MK.
Komisioner KPU Takalar, Ibrahim Salim mengatakan pihaknya sudah bisa melakukan penetapan Paslon terpilih sebab MK sudah memutuskan permohonan PHP Kada Pemohon tidak dapat diterima atau ditolak.
"Kami sudah menerima surat dinas dari KPU RI. Pada poin 4 menyebutkan bahwa sejak KPU Kabupaten/Kota bersangkutan menerima pemberitahuan dari Mahkamah Konstitusi, baik melalui surat elektronik masing-masing KPU Kabupaten/Kota atau dapat mengakses putusan/ketetapan dimaksud pada laman Mahkamah Konstitusi," kata Ibrahim kepada Sindo Makassar.
Selanjutnya, sejak KPU Kabupaten/Kota telah menerima surat dari KPU yang meneruskan surat Mahkamah Konstitusi, berisi daftar daerah yang telah memperoleh putusan dalam Perselisihan Hasil Pemilhan serentak Tahun 2024.
Kordiv Teknis KPU Takalar ini menuturkan, rapat pleno Paslon terpilih dapat dilaksanakan secara luring dan/atau daring dengan ketentuan batas akhir pelaksanaannya paling lambat satu hari sejak KPU Kabupaten/Kota bersangkutan menerima pemberitahuan dari MK atau dapat mengakses putusan/ketetapan dimaksud pada laman MK.
Dan paling lambat satu hari sejak KPU Kabupaten/Kota telah menerima surat dari KPU yang meneruskan surat Mahkamah Konstitusi.
(UMI)
Berita Terkait
News
Jamin Akurasi Data Pemilih, KPU Lutim Coklit Data Anggota Polri Baru di Mapolres
Komisioner KPU menyambangi Mapolres Luwu Timur untuk melakukan pemutakhiran data faktual di Jalan Soekarno Hatta, Puncak Indah, Rabu (11/03/2026).
Rabu, 11 Mar 2026 18:15
Sulsel
TP dan KPU Parepare Bahas Penyelenggaraan Pemilu Berintegritas yang Dipercaya Masyarakat
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Parepare menerima kunjungan silaturahmi anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI), Taufan Pawe.
Rabu, 04 Mar 2026 19:33
Sulsel
KPU Mengajar di SMA Negeri 2 Bantaeng, Tanamkan Pemahaman Asas Pemilu Generasi Muda
Dengan program KPU Mengajar dapat memberikan pemahaman mendasar tentang kepemiluan, khususnya terkait asas-asas pemilu yang menjadi fondasi utama dalam penyelenggaraan demokrasi di Indonesia.
Kamis, 15 Jan 2026 22:11
Sulsel
KPU Luwu Timur Gandeng Disdukcapil Perkuat Akurasi Data Pemilih Berkelanjutan
Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Luwu Timur, Hamdan menegaskan pentingnya kolaborasi antar lembaga dalam menjalankan Program Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.
Selasa, 13 Jan 2026 17:41
Sulsel
Bawaslu Soppeng Perketat Pengawasan Pemutakhiran Data Parpol Berkelanjutan
KPU Soppeng memyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Pemutakhiran Data Parpol Berkelanjutan dan Peraturan KPU 3 Tahun 2025 Tentang Penggantian Antar Waktu Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota.
Jum'at, 19 Des 2025 20:54
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler