Diduga Beda Pilihan di Pilkada, Kepesertaan BPJS Gratis Warga Jeneponto Dinonaktifkan

JENEPONTO - Berbagai persoalan muncul pasca pelaksanaan pilkada serentak 2024 di Kabupaten Jeneponto.

Seperti Perselisihan Hasil Pemilu (PHP) oleh paslon yang merasa dirugikan maupun masyarakat umum hingga pejabat institusi.

Terbaru, seorang warga sipil, Muh Sulkifli kehilangan fasilitas kesehatan Kartu Indonesia Sehatnya (KIS). Perkara ini diduga karena beda pilihan di pilkada.

"Miris karena beda pilihan status KIS/BPJS diubah jadi meninggal (dinonaktifkan)," jelas Sulkifli melalui pesan Whatsapp, Sabtu.

Sulkifli mengungkapkan, penghapusan namanya sebagai peserta BPJS gratis diketahui melalui adiknya, M Sofiyan yang bekerja di Kantor Dinas Sosial (Dinsos) Jeneponto.

Sofiyan yang berstatus staf honorer itu juga bernasib sama. Ia bersama saudaranya "dicoret" sebagai peserta BPJS gratis.

"KISku dengan adekku (Sofiyan), adekku kebetulan honor juga di kantornya, di Dinsos aktifji kemarin, pas selesai pilkada na cek ulang adekku kenapa langsung status meninggal, kaget semua keluargaku," ucapnya.

Penonaktifan Sulkifli dan Sofiyan sebagai daftar penerima manfaat KIS bahkan menjadi pembahasan dalam grup Whatsapp internal Dinas Sosial.

Di dalam grup itu, salah seorang oknum pimpinan mengakui bahwa tindakan yang dilakukanya sebagai bentuk efek jerah dan konsekuensi pilkada.

Mirisnya lagi, oknum ASN itu menyinggung Sofiyan yang bekerja di Dinas Sosial Jeneponto karena berkat dirinya.

"Konsekuensi pilkada katanya, pilkada lalu juga begitu beda pilihan jelek lagi," sebutnya.

Sebelum pelaksanaan pilkada, lanjut Sulkifli, KIS tersebut sempat digunakan dan masih aktif sebagai Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU).

Iuran KIS miliknya dibebankan kepada Pemerintah Daerah melalui anggaran APBD Jeneponto.

"Kemarin sebelum pilkada kupakaiji KISku periksa kesehatan di Bantaeng aman ji karena masih aktif, setelahnyapi pilkada (kemudian nonaktif/meninggal)," tuturnya.

Atas kejadian ini, pihak keluarga Sulkifli lantas sedih dan sangat menyayangkan.

Ia hanya berharap agar fasilitas kesehatan tersebut bisa kembali diaktifkan oleh Dinas Sosial Jeneponto.

"Menangis antokku di Makassar juga lihat statusku masih hidup diubah jadi meninggal," pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Jeneponto, M Nasuhan yang dikonfirmasi telah mengatahui kejadian ini.

Pihaknya segera bertindak untuk mencari tahu oknum yang melakukan perbuatan tersebut.

"Saya baru dapat info setelah Isya, saya mau panggil semua dan tanya saiapa yang melakukan ini," ujarnya melalui sambungan telepon.

"Tapi saya juga sudah sampaikan sebelumnya kepada honorer apabila ada yang menggertak hanya persoalan pilkada, lawan," tandasnya.