KPU Kembalikan Berkas Bacaleg DPW PKS dan 4 Daerah di Sulsel
Ahmad Muhaimin
Selasa, 09 Mei 2023 07:00
KPU Makassar bersama PKS Makassar di Kantor KPU Makassar. Foto: Humas KPU Makassar
MAKASSAR - PKS menjadi partai pertama yang mengajukan bakal calon legislatifnya (Bacaleg) ke KPU di Sulsel. Mereka memang ingin mendaftar secara serentak di tanggal 8 Mei 2023, sesuai dengan nomor urutnya di peserta Pemilu.
Sayangnya, berkas Bacaleg mereka yang diajukan belum bisa diterima. Alasannya masih ada persyaratan yang belum dilengkapi PKS.
Seperti di tingkat provinsi. KPU Sulsel tidak menerima berkas Bacaleg DPW PKS. Meski Komisioner Asram Jaya enggan memberikan penjelasan lebih detail, alasan dikembalikan.
“Dikembalikan (berkasnya), karena masih terdapat dokumen belum lengkap. Kita konfirmasi ke PKS. Kami cuman bahasakan dokumennya belum lengkap,” kata Asram saat dihubungi pada Senin (8/5) kemarin.
Selain di tingkat provinsi, berkas PKS juga belum diterima di 4 daerah. Seperti Makassar, Luwu Utara, Maros dan Pangkep.
Komisioner KPU Makassar, Gunawan Mashar menuturkan pihaknya juga mengembalikan berkas PKS Makassar. Alasannya karena berkas Bacalegnya masih harus dilengkapi.
“Berkasnya kami kembalikan karena masih ada dokumen persyaratan yang belum lengkap. Seperti dokumen B yang mereka tidak bawa ke KPU,” ujarnya.
Gunawan menjelaskan, dokumen B tersebut baru bisa didapat dan diunduh, jika semua berkas yang diajukan di Silon sudah lengkap. Sementara PKS kata dia, belum melengkapi pemberkasannya di Silon.
“Memang LO PKS mengakui, bahwa pemberkasan mereka di Silon masih belum 100 persen. Tentunya mereka bisa mengajukan kembali karena masih cukup waktu, batasnya sampai tanggal 14 Mei,” bebernya.
Di Maros, berkas PKS juga belum diterima. Hal tersebut dikonfirmasi oleh Ketua KPU, Samsu Rizal. “Dikembalikan. Foto bacaleg ada yang belum lengkap,” jelasnya.
Meski begitu, pada 5 daerah berkas Bacaleg PKS diterima KPU setempat. Diantaranya ialah Kabupaten Soppeng, Gowa, Barru, Luwu dan Bantaeng.
PKS Sulsel mendaftarkan 85 Bacaleg untuk tingkat DPRD Provinsi. Sebanyak 25 Bacaleg perempuan yang diajukan PKS kepada KPU Sulsel untuk Pemilu 2024.
Ketua DPW PKS Sulsel, Amri Arsyid mengungkapkan bahwa dari 25 orang caleg perempuan tersebut beberapa diantaranya adalah anggota DPRD kabupaten/kota yang naik kelas ke provinsi. Hanya saja, ia tidak merinci nama-nama caleg perempuan yang berasal dari legislator.
Menurut Amri, PKS dari dulu tidak pernah kesulitan mencari caleg perempuan. "PKS punya banyak kader perempuan yang berkompeten," sebutnya.
Amri menambahkan bahwa Bacaleg perempuan di PKS bukan hanya sebagai pelengkap persyaratan administrasi saja. Hal ini dibuktikan dengan terpilihnya perempuan jadi anggota DPRD Sulsel dari PKS pada pemilu 2019.
Dari 8 kursi PKS di DPRD Sulsel, 5 diantaranya diisi oleh perempuan. Nama-nama seperti Sri Rahmi, Haslinda, Isnayani, Meity Rahmatia dan Vera Firdaus adalah srikandi DPRD Sulsel yang berasal dari PKS.
"Ketua Fraksi PKS di DPRD Sulsel adalah perempuan," tuturnya. Untuk pemilu 2024 PKS menargetkan 13 kursi DPRD Sulawesi Selatan.
Sayangnya, berkas Bacaleg mereka yang diajukan belum bisa diterima. Alasannya masih ada persyaratan yang belum dilengkapi PKS.
Seperti di tingkat provinsi. KPU Sulsel tidak menerima berkas Bacaleg DPW PKS. Meski Komisioner Asram Jaya enggan memberikan penjelasan lebih detail, alasan dikembalikan.
“Dikembalikan (berkasnya), karena masih terdapat dokumen belum lengkap. Kita konfirmasi ke PKS. Kami cuman bahasakan dokumennya belum lengkap,” kata Asram saat dihubungi pada Senin (8/5) kemarin.
Selain di tingkat provinsi, berkas PKS juga belum diterima di 4 daerah. Seperti Makassar, Luwu Utara, Maros dan Pangkep.
Komisioner KPU Makassar, Gunawan Mashar menuturkan pihaknya juga mengembalikan berkas PKS Makassar. Alasannya karena berkas Bacalegnya masih harus dilengkapi.
“Berkasnya kami kembalikan karena masih ada dokumen persyaratan yang belum lengkap. Seperti dokumen B yang mereka tidak bawa ke KPU,” ujarnya.
Gunawan menjelaskan, dokumen B tersebut baru bisa didapat dan diunduh, jika semua berkas yang diajukan di Silon sudah lengkap. Sementara PKS kata dia, belum melengkapi pemberkasannya di Silon.
“Memang LO PKS mengakui, bahwa pemberkasan mereka di Silon masih belum 100 persen. Tentunya mereka bisa mengajukan kembali karena masih cukup waktu, batasnya sampai tanggal 14 Mei,” bebernya.
Di Maros, berkas PKS juga belum diterima. Hal tersebut dikonfirmasi oleh Ketua KPU, Samsu Rizal. “Dikembalikan. Foto bacaleg ada yang belum lengkap,” jelasnya.
Meski begitu, pada 5 daerah berkas Bacaleg PKS diterima KPU setempat. Diantaranya ialah Kabupaten Soppeng, Gowa, Barru, Luwu dan Bantaeng.
PKS Sulsel mendaftarkan 85 Bacaleg untuk tingkat DPRD Provinsi. Sebanyak 25 Bacaleg perempuan yang diajukan PKS kepada KPU Sulsel untuk Pemilu 2024.
Ketua DPW PKS Sulsel, Amri Arsyid mengungkapkan bahwa dari 25 orang caleg perempuan tersebut beberapa diantaranya adalah anggota DPRD kabupaten/kota yang naik kelas ke provinsi. Hanya saja, ia tidak merinci nama-nama caleg perempuan yang berasal dari legislator.
Menurut Amri, PKS dari dulu tidak pernah kesulitan mencari caleg perempuan. "PKS punya banyak kader perempuan yang berkompeten," sebutnya.
Amri menambahkan bahwa Bacaleg perempuan di PKS bukan hanya sebagai pelengkap persyaratan administrasi saja. Hal ini dibuktikan dengan terpilihnya perempuan jadi anggota DPRD Sulsel dari PKS pada pemilu 2019.
Dari 8 kursi PKS di DPRD Sulsel, 5 diantaranya diisi oleh perempuan. Nama-nama seperti Sri Rahmi, Haslinda, Isnayani, Meity Rahmatia dan Vera Firdaus adalah srikandi DPRD Sulsel yang berasal dari PKS.
"Ketua Fraksi PKS di DPRD Sulsel adalah perempuan," tuturnya. Untuk pemilu 2024 PKS menargetkan 13 kursi DPRD Sulawesi Selatan.
(UMI)
Berita Terkait
Sulsel
Tak Terbukti Langgar Etik, DKPP Rehabilitasi 5 Nama Komisioner KPU Maros
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) membacakan putusan perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) lima komisioner KPU Maros.
Jum'at, 28 Jun 2024 13:04
Sulsel
Pantarlih Seberangi Jembatan Bambu Demi Coklit 20 KK di Bulukumba
Kondisi geografis bukan penghalang bagi Petugas Pemuktahiran Data Pemilih (Pantarlih) dalam melaksanakan tugasnya.
Kamis, 27 Jun 2024 18:28
Sulsel
Bawaslu Sulsel Mulai Petakan Kerawanan Pilkada 2024
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) mulai melakukan pemetaan kerawanan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak dengan fokus pada isu-isu strategis pengawasan pelaksanaan pemilihan di Swiss-Belinn Panakkukang Makassar, Rabu (26/06/2024).
Rabu, 26 Jun 2024 17:48
Sulsel
14 Komisioner KPU dan Bawaslu di Sulsel Dilaporkan ke DKPP
Sebanyak 14 penyelenggara Pemilu kabupaten/kota di Sulsel dilaporkan ke DKPP. Diantaranya 10 komisioner KPU dan 4 orang dari Bawaslu.
Rabu, 26 Jun 2024 10:40
Sulsel
Masyarakat Bisa Ikut Awasi, Pantarlih Bisa Diganti di Tengah Jalan
KPU memberikan ultimatum kepada ujung tombak penyelenggara pemilu ini untuk serius menjalankan tugasnya.
Selasa, 25 Jun 2024 07:59
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Perindo Mantap Usung Syahar dan Ombas di Pilkada Sulsel 2024
2
Demokrat Sulsel Serahkan 18 Surat Tugas Cakada untuk Pilkada 2024
3
Rudal Bareng Nasdem Makassar Duduk Bersama Cari Solusi Persoalan Warga
4
2 Remaja Diamankan Kasus Narkotika di Luwu Timur
5
Pasangan AR-Rahman Segera Deklarasi di Pilkada Wajo 2024
6
8 Cakada Tak Dapat, Ady & Natsir Terima Surat Tugas Demokrat di Pilkada Selayar
7
Triwulan I 2024, PT Vale Raup Pendapatan USD229,9 Juta