Edward Horas Pantau Langsung Implementasi Pelaksanaan APBD di Bontoduri

Rabu, 27 Des 2023 17:35
Edward Horas Pantau Langsung Implementasi Pelaksanaan APBD di Bontoduri
Edward Wijaya Horas bersama masyarakat Kelurahan Bontoduri, 23 Desember lalu. Foto: Istimewa
Comment
Share
MAKASSAR - Memantau sekaligus mengawasi pelaksanaan APBD jadi salah satu tugas anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Mereka diwajibkan turun langsung ke lapangan untuk mengecek kondisi yang ada, termasuk menganalisa kendala yang dihadapi.

Hal inilah yang dilakukan Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Sulawesi Selatan, Edward Wijaya Horas. Dalam rangka pengawasan pelaksanaan APBD Sulsel tersebut, ia menyambangi Jalan Nurul Muhajirin di Kelurahan Bontoduri, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Sabtu 23 Desember lalu.

Di titik ini, ia memantau sejumlah pembangunan yang menggunakan dana yang bersumber dari APBD Sulsel. Termasuk mengecek apakah pembangunan yang dilakukan tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

"Selain pemantauan, pengawasan APBD juga melibatkan evaluasi kinerja program dan kegiatan yang didanai oleh anggaran tersebut. Kita mau melihat sejauh mana program-program tersebut mencapai tujuan dan hasil yang diharapkan," kata Edward Horas dalam siaran pers yang diterima SINDO Makassar, Rabu (27/12/2023).

Baca juga: Edward Horas Awasi Pelaksanaan APBD di Kelurahan Tanjung Merdeka

Lebih lanjut, anggota Komisi A DPRD Sulsel itu menjelaskan bahwa pengawasan APBD mutlak dilakukan secara berkesinambungan. Tujuannya, guna memastikan dana yang dikucurkan oleh pemerintah berjalan baik dan sesuai dengan peruntukannya.

"Evaluasi ini membantu menilai efektivitas penggunaan dana publik dalam mencapai manfaat yang diinginkan oleh masyarakat," tambahnya.

Kegiatan kunjungan kerja pengawasan APBD itu ditutup dengan pertemuan bersama warga di Kelurahan Bontoduri. Kesempatan tersebut dimanfaatkan Edward Horas untuk mengelaborasi hasil pengawasan yang dilakukan.

"Kita berbincang dengan warga terkait pembangunan-pembangunan yang telah dan sementara dilakukan di sekitar lingkungan mereka. Masukan dari warga menjadi bagian dari evaluasi kita kedepannya," ujar Edward Horas.



"Ada juga warga yang menyampaikan aspirasinya. Termasuk diantaranya meminta difasilitasi pelatihan bagi pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) serta meminta bantuan perbaikan jalanan dalam bentuk pengaspalan jalan," tutupnya.
(MAN)
Berita Terkait
PIRA Sulsel Siapkan Program Kampung Nelayan, Fokus Kawal Aspirasi Masyarakat
News
PIRA Sulsel Siapkan Program Kampung Nelayan, Fokus Kawal Aspirasi Masyarakat
Perempuan Indonesia Raya (PIRA) Provinsi Sulawesi Selatan menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan aspirasi masyarakat melalui program pemberdayaan dan bantuan sosial yang menyasar langsung kebutuhan warga.
Rabu, 13 Mei 2026 16:22
Andi Ina Kooperatif Penuhi Kembali Panggilan Kejati Sulsel, Berikan Klarifikasi ke BPKP
Sulsel
Andi Ina Kooperatif Penuhi Kembali Panggilan Kejati Sulsel, Berikan Klarifikasi ke BPKP
Mantan Ketua DPRD Sulsel periode 2019-2024, Andi Ina Kartika Sari kembali memenuhi panggilan Kejaksaan Tinggi Negeri (Kejati) Sulsel pada Jumat (24/04/2026).
Jum'at, 24 Apr 2026 19:17
Eks Waka DPRD Sulsel Syahar Tegaskan Tak Ada Pembahasan Bibit Nanas di APBD 2024
Sulsel
Eks Waka DPRD Sulsel Syahar Tegaskan Tak Ada Pembahasan Bibit Nanas di APBD 2024
Mantan Wakil Ketua DPRD Sulawesi Selatan periode 2019-2024, Syaharuddin Alrif ikut angkat bicara terkait isu dugaan korupsi bibit nanas yang sedang dikerjakan Kejati Sulsel.
Sabtu, 18 Apr 2026 20:54
Andi Ina dan Ni'matullah Klarifikasi Pemanggilan Kejati Sulsel soal Kasus Korupsi Bibit Nanas
Sulsel
Andi Ina dan Ni'matullah Klarifikasi Pemanggilan Kejati Sulsel soal Kasus Korupsi Bibit Nanas
Eks Ketua DPRD Sulsel periode 2019-2024, Andi Ina Kartika Sari, bersama sejumlah mantan pimpinan DPRD Sulawesi Selatan memberikan klarifikasi terkait pemanggilannya dalam kasus dugaan korupsi pengadaan bibit nanas senilai Rp60 miliar.
Sabtu, 18 Apr 2026 06:05
Respon Rekomendasi DPRD, RSUD Haji Makassar Fokus Benahi Layanan Publik
Sulsel
Respon Rekomendasi DPRD, RSUD Haji Makassar Fokus Benahi Layanan Publik
Komisi E DPRD Provinsi Sulawesi Selatan memberikan apresiasi terhadap laporan kinerja RSUD Haji Makassar dalam pembahasan LKPJ Gubernur Sulsel Tahun Anggaran 2025, Kamis (16/4/2026).
Jum'at, 17 Apr 2026 10:36
Berita Terbaru