Hambaliie Diganti, Yasir Pimpin KPU Makassar Hadapi Pilwalkot 2024
Selasa, 23 Apr 2024 21:15
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar mengumumkan reposisi jabatan komisioner jelang pemilihan wali kota (Pilwalkot). Foto: Istimewa
MAKASSAR - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar mengumumkan reposisi jabatan komisioner jelang pemilihan wali kota (Pilwalkot). Jabatan Ketua KPU Makassar yang dipegang Hambaliie akan digantikan oleh Andi Muhammad Yasir Arafat.
"Dalam Pilkada ke depan sudah ada ketua baru di jajaran komisioner KPU Kota Makassar. Ini salah satu bagian kolektif kolegial sehingga kita melakukan reposisi ketua. Alhamdulilah kemarin itu sudah ada ketua baru tinggal menunggu SK dari KPU RI," kata Hambaliie saat konferensi pers di Kantor KPU Makassar pada Selasa (23/04/2024) kemarin.
Hambaliie menyebut akan melepas jabatannya secara resmi sebagai ketua KPU Makassar setelah terbit SK dari KPU RI. Sehingga proses administrasi tetap akan dijalankannya hingga SK reposisi itu diterbitkan.
"Kalau sudah ada SK secara administratif, secara resmi, insyaallah kita sudah ada ketua baru. Sejauh ini secara administratif masih saya yang tanda tangan karena belum ada SK. Tapi Alhamdulilah sudah ada ketua terpilih Pak Andi Yasir Arafat," ujarnya.
"Jadi ke depan kita akan lebih banyak mem-back up Pak Yasir sebagai ketua, komandan baru, nakhoda baru di KPU Kota Makassar. Kita semua akan mensupport beliau, mudah-mudahan SK nya segera keluar dan menggelar tahapan Pilkada ini dengan ketua baru," sambungnya.
Anggota KPU Makassar, Abdi Goncing menyebut reposisi ini sekadar evaluasi yang dilakukan secara kolektif di internal usai Pemilu. Dia berharap reposisi ini bisa makin memaksimalkan kerja KPU Makassar.
"Reposisi ini bukan berarti karena ada masalah, bukan, tapi ini adalah bentuk evaluasi kolektif kolegial kami. Dalam arti bagaimana kemudian kita melihat proses yang ada kemarin. Reposisi ini akhirnya bagaimana kerja-kerja kita bisa lebih komprehensif," jelasnya.
Dia merinci, reposisi jabatan hanya dilakukan untuk jabatan Yasir dan Hambaliie. Sebelumnya Yasir merupakan Koordinator Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi akan menjadi Koordinator Divisi Keuangan,Umum dan Logistik. Hambaliie akan menjabat sebagai Koordinator Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi.
Sementara tiga komisioner lainnya yakni Abdi Goncing tetap sebagai Koordinator Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partaisipasi Masyarakat dan SDM, Sri Wahyuningsih Koordinator Divisi Teknis Penyelenggaraan dan Koordinator Divisi Hukum dan Pengawasan Sapri.
"Yang berubah hanya Pak Yasir dan Hambaliie yang bertukar posisi, kami bertiga (yang lain) tetap," jelasnya.
Anggota KPU Makassar Yasir Arafat memastikan reposisi ini tak akan mengubah kerja-kerja di KPU Makassar. Pergantian posisi ini sekadar mengganti nakhoda, sedangkan pengambilan keputusan tetap dilakukan dengan kesepakatan bersama.
"Dengan terjadinya reposisi ini, tidak mengubah wajah KPU Makassar. Ini hanya mengganti nakhoda dalam hal ketua tetapi keputusan tetap kolektif kolegial. KPU Kota Makassar tetap berjalan sesuai regulasi yang ada tidak ada kebijakan sendiri-sendiri semua berdasarkan regulasi," kuncinya.
Yasir menegaskan, pergantian ini tidak berkaitan dengan proses kinerja yang dilakukan oleh Hambaliie sebagai ketua KPU Makassar. Melainkan lebih kepada penyegaran dalam menyambut Pilkada serentak tahun ini.
"Alasan hambalie menyerahkan murni karena penyegaran itu. Tidak masalah dirolling selama 5 komisioner ini sepakat dan kuorum," jelasnya.
Ia sendiri tidak menduga bakal menjadi ketua KPU melalui hasil pleno internal, pada proses pemilihan itu tidak melalui proses voting. "Semuanya kourum memilih saya dan tidak bisa menolak, jadi kami tidak melalui proses voting," tegasnya.
"Dalam Pilkada ke depan sudah ada ketua baru di jajaran komisioner KPU Kota Makassar. Ini salah satu bagian kolektif kolegial sehingga kita melakukan reposisi ketua. Alhamdulilah kemarin itu sudah ada ketua baru tinggal menunggu SK dari KPU RI," kata Hambaliie saat konferensi pers di Kantor KPU Makassar pada Selasa (23/04/2024) kemarin.
Hambaliie menyebut akan melepas jabatannya secara resmi sebagai ketua KPU Makassar setelah terbit SK dari KPU RI. Sehingga proses administrasi tetap akan dijalankannya hingga SK reposisi itu diterbitkan.
"Kalau sudah ada SK secara administratif, secara resmi, insyaallah kita sudah ada ketua baru. Sejauh ini secara administratif masih saya yang tanda tangan karena belum ada SK. Tapi Alhamdulilah sudah ada ketua terpilih Pak Andi Yasir Arafat," ujarnya.
"Jadi ke depan kita akan lebih banyak mem-back up Pak Yasir sebagai ketua, komandan baru, nakhoda baru di KPU Kota Makassar. Kita semua akan mensupport beliau, mudah-mudahan SK nya segera keluar dan menggelar tahapan Pilkada ini dengan ketua baru," sambungnya.
Anggota KPU Makassar, Abdi Goncing menyebut reposisi ini sekadar evaluasi yang dilakukan secara kolektif di internal usai Pemilu. Dia berharap reposisi ini bisa makin memaksimalkan kerja KPU Makassar.
"Reposisi ini bukan berarti karena ada masalah, bukan, tapi ini adalah bentuk evaluasi kolektif kolegial kami. Dalam arti bagaimana kemudian kita melihat proses yang ada kemarin. Reposisi ini akhirnya bagaimana kerja-kerja kita bisa lebih komprehensif," jelasnya.
Dia merinci, reposisi jabatan hanya dilakukan untuk jabatan Yasir dan Hambaliie. Sebelumnya Yasir merupakan Koordinator Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi akan menjadi Koordinator Divisi Keuangan,Umum dan Logistik. Hambaliie akan menjabat sebagai Koordinator Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi.
Sementara tiga komisioner lainnya yakni Abdi Goncing tetap sebagai Koordinator Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partaisipasi Masyarakat dan SDM, Sri Wahyuningsih Koordinator Divisi Teknis Penyelenggaraan dan Koordinator Divisi Hukum dan Pengawasan Sapri.
"Yang berubah hanya Pak Yasir dan Hambaliie yang bertukar posisi, kami bertiga (yang lain) tetap," jelasnya.
Anggota KPU Makassar Yasir Arafat memastikan reposisi ini tak akan mengubah kerja-kerja di KPU Makassar. Pergantian posisi ini sekadar mengganti nakhoda, sedangkan pengambilan keputusan tetap dilakukan dengan kesepakatan bersama.
"Dengan terjadinya reposisi ini, tidak mengubah wajah KPU Makassar. Ini hanya mengganti nakhoda dalam hal ketua tetapi keputusan tetap kolektif kolegial. KPU Kota Makassar tetap berjalan sesuai regulasi yang ada tidak ada kebijakan sendiri-sendiri semua berdasarkan regulasi," kuncinya.
Yasir menegaskan, pergantian ini tidak berkaitan dengan proses kinerja yang dilakukan oleh Hambaliie sebagai ketua KPU Makassar. Melainkan lebih kepada penyegaran dalam menyambut Pilkada serentak tahun ini.
"Alasan hambalie menyerahkan murni karena penyegaran itu. Tidak masalah dirolling selama 5 komisioner ini sepakat dan kuorum," jelasnya.
Ia sendiri tidak menduga bakal menjadi ketua KPU melalui hasil pleno internal, pada proses pemilihan itu tidak melalui proses voting. "Semuanya kourum memilih saya dan tidak bisa menolak, jadi kami tidak melalui proses voting," tegasnya.
(UMI)
Berita Terkait
Makassar City
William Sebut Pilkada Lewat DPRD Rawan Praktik Transaksional
Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kota Makassar, William, secara tegas menolak wacana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Jum'at, 09 Jan 2026 13:12
News
Pilkada Via DPRD: Jangan Korbankan Kedaulatan Rakyat
Pengamat Kebijakan Publik & Politik, Ras MD ikut angkat biacara mengenai wacana kepala daerah kembali dipilih oleh DPRD. Dukungan dari sebagian elite politik, termasuk dari Partai Gerindra, membuat isu ini menjadi bahan perbincangan publik.
Senin, 29 Des 2025 22:21
Sulsel
Bawaslu Soppeng Perketat Pengawasan Pemutakhiran Data Parpol Berkelanjutan
KPU Soppeng memyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Pemutakhiran Data Parpol Berkelanjutan dan Peraturan KPU 3 Tahun 2025 Tentang Penggantian Antar Waktu Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota.
Jum'at, 19 Des 2025 20:54
News
Skandal Korupsi Ketua KPU Pangkep: Momentum Evaluasi Moral dan Kelembagaan KAHMI Sulsel
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pangkep kembali tercoreng dengan ditetapkannya Ketua KPU Pangkep, Anggota yang merupakan Divisi Hukum, beserta sekretarisnya sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Pangkep atas dugaan perilaku korupsi dana hibah Pilkada 2024 sebanyak Rp554 juta dari total anggaran dana hibah sebesar Rp26 miliar.
Sabtu, 06 Des 2025 12:25
Sulsel
KAHMI Sulsel Minta Ichlas Koperatif Hadapi Kasus Korupsi Dana Pilkada Pangkep 2024
MW KAHMI Sulsel akhirnya angkat suara menyikapi penetapan Ichlas, Presidium MD KAHMI Pangkep periode 2023–2028, sebagai salah satu tersangka dugaan korupsi dana hibah Pilkada 2024 oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Pangkep pada 1 Desember 2025.
Rabu, 03 Des 2025 09:33
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Setelah Viral, Guru Honorer dan Kepsek SDN 7 Bontoramba Jeneponto Berdamai
2
Cuaca Eksrem, Wali Kota Makassar Tetapkan Status Siaga
3
Bank Sulselbar Jeneponto Rayakan HUT ke-65, Tegaskan Dukungan Pembangunan Daerah
4
Gebyar Awal Tahun, PLN Beri Potongan 50% Tambah Daya
5
Perkuat Pemberdayaan Perempuan, Nasabah PNM Mekaar Dibekali Literasi Keuangan dan Digital
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Setelah Viral, Guru Honorer dan Kepsek SDN 7 Bontoramba Jeneponto Berdamai
2
Cuaca Eksrem, Wali Kota Makassar Tetapkan Status Siaga
3
Bank Sulselbar Jeneponto Rayakan HUT ke-65, Tegaskan Dukungan Pembangunan Daerah
4
Gebyar Awal Tahun, PLN Beri Potongan 50% Tambah Daya
5
Perkuat Pemberdayaan Perempuan, Nasabah PNM Mekaar Dibekali Literasi Keuangan dan Digital