Hambaliie Diganti, Yasir Pimpin KPU Makassar Hadapi Pilwalkot 2024
Selasa, 23 Apr 2024 21:15

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar mengumumkan reposisi jabatan komisioner jelang pemilihan wali kota (Pilwalkot). Foto: Istimewa
MAKASSAR - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar mengumumkan reposisi jabatan komisioner jelang pemilihan wali kota (Pilwalkot). Jabatan Ketua KPU Makassar yang dipegang Hambaliie akan digantikan oleh Andi Muhammad Yasir Arafat.
"Dalam Pilkada ke depan sudah ada ketua baru di jajaran komisioner KPU Kota Makassar. Ini salah satu bagian kolektif kolegial sehingga kita melakukan reposisi ketua. Alhamdulilah kemarin itu sudah ada ketua baru tinggal menunggu SK dari KPU RI," kata Hambaliie saat konferensi pers di Kantor KPU Makassar pada Selasa (23/04/2024) kemarin.
Hambaliie menyebut akan melepas jabatannya secara resmi sebagai ketua KPU Makassar setelah terbit SK dari KPU RI. Sehingga proses administrasi tetap akan dijalankannya hingga SK reposisi itu diterbitkan.
"Kalau sudah ada SK secara administratif, secara resmi, insyaallah kita sudah ada ketua baru. Sejauh ini secara administratif masih saya yang tanda tangan karena belum ada SK. Tapi Alhamdulilah sudah ada ketua terpilih Pak Andi Yasir Arafat," ujarnya.
"Jadi ke depan kita akan lebih banyak mem-back up Pak Yasir sebagai ketua, komandan baru, nakhoda baru di KPU Kota Makassar. Kita semua akan mensupport beliau, mudah-mudahan SK nya segera keluar dan menggelar tahapan Pilkada ini dengan ketua baru," sambungnya.
Anggota KPU Makassar, Abdi Goncing menyebut reposisi ini sekadar evaluasi yang dilakukan secara kolektif di internal usai Pemilu. Dia berharap reposisi ini bisa makin memaksimalkan kerja KPU Makassar.
"Reposisi ini bukan berarti karena ada masalah, bukan, tapi ini adalah bentuk evaluasi kolektif kolegial kami. Dalam arti bagaimana kemudian kita melihat proses yang ada kemarin. Reposisi ini akhirnya bagaimana kerja-kerja kita bisa lebih komprehensif," jelasnya.
Dia merinci, reposisi jabatan hanya dilakukan untuk jabatan Yasir dan Hambaliie. Sebelumnya Yasir merupakan Koordinator Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi akan menjadi Koordinator Divisi Keuangan,Umum dan Logistik. Hambaliie akan menjabat sebagai Koordinator Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi.
Sementara tiga komisioner lainnya yakni Abdi Goncing tetap sebagai Koordinator Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partaisipasi Masyarakat dan SDM, Sri Wahyuningsih Koordinator Divisi Teknis Penyelenggaraan dan Koordinator Divisi Hukum dan Pengawasan Sapri.
"Yang berubah hanya Pak Yasir dan Hambaliie yang bertukar posisi, kami bertiga (yang lain) tetap," jelasnya.
Anggota KPU Makassar Yasir Arafat memastikan reposisi ini tak akan mengubah kerja-kerja di KPU Makassar. Pergantian posisi ini sekadar mengganti nakhoda, sedangkan pengambilan keputusan tetap dilakukan dengan kesepakatan bersama.
"Dengan terjadinya reposisi ini, tidak mengubah wajah KPU Makassar. Ini hanya mengganti nakhoda dalam hal ketua tetapi keputusan tetap kolektif kolegial. KPU Kota Makassar tetap berjalan sesuai regulasi yang ada tidak ada kebijakan sendiri-sendiri semua berdasarkan regulasi," kuncinya.
Yasir menegaskan, pergantian ini tidak berkaitan dengan proses kinerja yang dilakukan oleh Hambaliie sebagai ketua KPU Makassar. Melainkan lebih kepada penyegaran dalam menyambut Pilkada serentak tahun ini.
"Alasan hambalie menyerahkan murni karena penyegaran itu. Tidak masalah dirolling selama 5 komisioner ini sepakat dan kuorum," jelasnya.
Ia sendiri tidak menduga bakal menjadi ketua KPU melalui hasil pleno internal, pada proses pemilihan itu tidak melalui proses voting. "Semuanya kourum memilih saya dan tidak bisa menolak, jadi kami tidak melalui proses voting," tegasnya.
"Dalam Pilkada ke depan sudah ada ketua baru di jajaran komisioner KPU Kota Makassar. Ini salah satu bagian kolektif kolegial sehingga kita melakukan reposisi ketua. Alhamdulilah kemarin itu sudah ada ketua baru tinggal menunggu SK dari KPU RI," kata Hambaliie saat konferensi pers di Kantor KPU Makassar pada Selasa (23/04/2024) kemarin.
Hambaliie menyebut akan melepas jabatannya secara resmi sebagai ketua KPU Makassar setelah terbit SK dari KPU RI. Sehingga proses administrasi tetap akan dijalankannya hingga SK reposisi itu diterbitkan.
"Kalau sudah ada SK secara administratif, secara resmi, insyaallah kita sudah ada ketua baru. Sejauh ini secara administratif masih saya yang tanda tangan karena belum ada SK. Tapi Alhamdulilah sudah ada ketua terpilih Pak Andi Yasir Arafat," ujarnya.
"Jadi ke depan kita akan lebih banyak mem-back up Pak Yasir sebagai ketua, komandan baru, nakhoda baru di KPU Kota Makassar. Kita semua akan mensupport beliau, mudah-mudahan SK nya segera keluar dan menggelar tahapan Pilkada ini dengan ketua baru," sambungnya.
Anggota KPU Makassar, Abdi Goncing menyebut reposisi ini sekadar evaluasi yang dilakukan secara kolektif di internal usai Pemilu. Dia berharap reposisi ini bisa makin memaksimalkan kerja KPU Makassar.
"Reposisi ini bukan berarti karena ada masalah, bukan, tapi ini adalah bentuk evaluasi kolektif kolegial kami. Dalam arti bagaimana kemudian kita melihat proses yang ada kemarin. Reposisi ini akhirnya bagaimana kerja-kerja kita bisa lebih komprehensif," jelasnya.
Dia merinci, reposisi jabatan hanya dilakukan untuk jabatan Yasir dan Hambaliie. Sebelumnya Yasir merupakan Koordinator Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi akan menjadi Koordinator Divisi Keuangan,Umum dan Logistik. Hambaliie akan menjabat sebagai Koordinator Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi.
Sementara tiga komisioner lainnya yakni Abdi Goncing tetap sebagai Koordinator Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partaisipasi Masyarakat dan SDM, Sri Wahyuningsih Koordinator Divisi Teknis Penyelenggaraan dan Koordinator Divisi Hukum dan Pengawasan Sapri.
"Yang berubah hanya Pak Yasir dan Hambaliie yang bertukar posisi, kami bertiga (yang lain) tetap," jelasnya.
Anggota KPU Makassar Yasir Arafat memastikan reposisi ini tak akan mengubah kerja-kerja di KPU Makassar. Pergantian posisi ini sekadar mengganti nakhoda, sedangkan pengambilan keputusan tetap dilakukan dengan kesepakatan bersama.
"Dengan terjadinya reposisi ini, tidak mengubah wajah KPU Makassar. Ini hanya mengganti nakhoda dalam hal ketua tetapi keputusan tetap kolektif kolegial. KPU Kota Makassar tetap berjalan sesuai regulasi yang ada tidak ada kebijakan sendiri-sendiri semua berdasarkan regulasi," kuncinya.
Yasir menegaskan, pergantian ini tidak berkaitan dengan proses kinerja yang dilakukan oleh Hambaliie sebagai ketua KPU Makassar. Melainkan lebih kepada penyegaran dalam menyambut Pilkada serentak tahun ini.
"Alasan hambalie menyerahkan murni karena penyegaran itu. Tidak masalah dirolling selama 5 komisioner ini sepakat dan kuorum," jelasnya.
Ia sendiri tidak menduga bakal menjadi ketua KPU melalui hasil pleno internal, pada proses pemilihan itu tidak melalui proses voting. "Semuanya kourum memilih saya dan tidak bisa menolak, jadi kami tidak melalui proses voting," tegasnya.
(UMI)
Berita Terkait

Sulsel
KPU Aktivasi Kembali PPK dan PPS untuk PSU Pilwalkot Palopo
KPU Palopo sedang menggodok perekrutan badan Adhoc untuk pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU). Jajaran PPK dan PPS sedang diaktivasi kembali.
Senin, 24 Mar 2025 03:52

Sulsel
Soroti Kinerja Pengawasan, Ketua Gelora Takalar Adukan Bawaslu ke DKPP
Ketua Gelora Takalar, Jusalim Sammak mengadukan Bawaslu Takalar ke DKPP. Adapun nomor aduannya yakni 104/01-18/SET-02/II/2025.
Jum'at, 21 Mar 2025 14:45

Sulsel
DKPP Periksa KPU Barru, Buntut Pemberhentian Debat Publik Pilkada 2024
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa lima komisioner Kabupaten Barru yakni Abdul Syafah B, Busman A Gani, Ilham, Abdul Mannan dan Arham dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara Nomor 319-PKE-DKPP/XII/2024 di Kantor Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar pada Kamis (13/03/2025).
Kamis, 13 Mar 2025 19:16

News
Taufan Pawe: 24 Daerah Alami PSU Bukti KPU Tak Profesional dalam Pilkada Serentak
Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menilai dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk meminta adanya Pemungutan Suara Ulang (PSU) menandakan KPU tidak professional dalam menyelenggarakan Pilkada Serentak 2024.
Senin, 10 Mar 2025 22:56

Sulsel
KPU Butuh Rp11,5 Miliar untuk Pelaksanaan PSU Pilwalkot Palopo
KPU Sulsel menggelar pertemuan dengan Pj Wali Kota Palopo, Firmanza DP di Kantor KPU Provinsi pada Rabu (05/03/2025). Anggaran pemungutan suara ulang (PSU) Pilwalkot juga ikut dibahas dalam agenda ini.
Kamis, 06 Mar 2025 14:12
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1

Camat Turatea Diduga Persulit Tanda Tangan Rekomendasi Pencairan Dana Desa
2

Fraksi Revolusi Keadilan Soroti Sikap Camat Turatea Jeneponto
3

Komisi II DPRD Jeneponto RDP Bahas HPP Gabah dan Jagung Kuning
4

Wabup Sahabuddin Beri Penghargaan ke Tim Pemenangan Sahabat Tani
5

Fraksi Golkar DPRD Sulsel Serahkan Paket Ramadan untuk Petugas Kebersihan hingga Satpol PP
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1

Camat Turatea Diduga Persulit Tanda Tangan Rekomendasi Pencairan Dana Desa
2

Fraksi Revolusi Keadilan Soroti Sikap Camat Turatea Jeneponto
3

Komisi II DPRD Jeneponto RDP Bahas HPP Gabah dan Jagung Kuning
4

Wabup Sahabuddin Beri Penghargaan ke Tim Pemenangan Sahabat Tani
5

Fraksi Golkar DPRD Sulsel Serahkan Paket Ramadan untuk Petugas Kebersihan hingga Satpol PP