Hasil Putusan DKPP, Anggota KPU Pangkep Tak Terbukti Langgar Kode Etik

MAKASSAR - Saiful Mujib Tak TAnggota KPU Pangkep, Saiful Mujib bebas dari sanksi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI. Itu setelah DKPP RI memutuskan Teradu Saiful Mujib tak terbukti melakukan dugaan pelanggaran kode etik seperti yang didalikan pengadu.

Pada nomor perkara 13-PKE-DKPP/I/2024, DKPP berkesimpulan Teradu tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu;

"Menolak pengaduan para pengadu untuk seluruhnya. Merehabilitasi nama baik Teradu Saiful Mujib selaku anggota KPU Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan terhitung sejak putusan ini dibacakan," isi putusan tersebut.

Baca Juga: Temui RMS di Jakarta, Irwan Hamid Laporkan Kondisi Pilkada Pinrang

Saiful Mujib yang dikonfirmasi merasa bersyukur karena namanya direhabilitasi oleh DKPP. "Alhamdulillah, kami tidak terbukti melanggar kode etik," katanya saat dihubungi usai putusan pada Senin (29/04/2024).

Sementara itu, Pengadu Aflinah Mustafainah merasa kecewa dengan putusan DKPP. Padahal ia meyakini, Teradu terlibat dalam persoalan verifikasi faktual (verfak) parpol di Pangkep pada Desember 2022 lalu.

"Saiful Mujib itu diadukan karena bagian yang dipersolakan dalam sidang DKPP Verfak yang menempatkan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Pinrang pada posisi teradu," ujarnya.

"Kemudian DKPP menhadirkan 14 KPU/Bawslu kabupaten/kota yang menempatkan Pangkep pada posisi dugaan merubah hasil Verfak, sehingga masuknya kembali Saiful Mujib ke KPU menempatkan ia dalam posisi punya masalah dengan Verfak Parpol," sambungnya.

"Namun diabaikan oleh Timsel KPU Pangkep dan tetap mengambilnya sebagai komisioner," tutup Ketua YPMP Sulawesi Selatan ini.

Aflinah yang tergabung dalam Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) Kawal Pemilu Sulsel mengadukan Saiful Mujib ke DKPP. Awalnya, ia mengajukan permintaan kepada KPU kabupaten/kota terkait verifikasi faktual parpol pada pleno tanggal 8 Desember 2022. Berdasarkan penelusuran, ada perbedaan antara pleno khusus KPU Pangkep dengan pemberitaan media terkait verifikasi faktual parpol.

Baca Juga: Bawaslu Maros Evaluasi Kinerja Panwascam untuk Pilkada 2024

Khusus di Pangkep, terdapat dua yang TMS (tidak memenuhi syarat) yaitu partai PKN (Partai Kebangkitan Nusantara) dan Partai Ummat, tapi diloloskan. OMS Sulsel sempat mempertanyakan perbedaan data tersebut kepada KPU Pangkep.

Saat itu, kata Aflina, Komisioner KPU Pangkep Saiful Mujib mengirimkan jawaban atas pertanyaan terkait verifikasi faktual parpol. Namun jawaban yang dikirimkan Teradu, berbeda dari data yang diterima OMS Sulsel dari pemberitaan media.erbukti Langgar Kode Etik