Kepala BPOM RI, Prof Taruna Ikrar melakukan kunjungan strategis ke Rumah Sakit Pusat Pertahanan Negara (RSPPN) Panglima Besar Soedirman di Bintaro, Jakarta Selatan, Selasa (14/10/2025).

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI), resmi menandatangani nota kesepahaman (MoU) dan hibah lahan seluas 10 hektare

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maros berhasil meraih penghargaan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) atas kinerja baik dalam pengawasan obat dan makanan.

Maraknya skincare berbahaya yang beredar di Sulsel turut menjadi perhatian Pj Gubernur Prof Fadjry Djufry. Ia pun menyampaikan dukungannya terhadap Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk memberantas hal tersebut.

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI akan membangun sekolah vokasi di Sulsel. Karena itu, Kepala BPOM RI Prof Taruna Ikrar secara khusus menemui Penjabat Gubernur Sulsel

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI, Prof Taruna Ikrar, memberikan kuliah pakar di Aula Prof Baharuddin Lopa, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (Unhas).

Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Kota Makasssar, mengungkapkan bahwa total enam produk skincare ilegal yang diamankan polisi mengandung zat berbahaya.

Direktorat Reserse Kriminal (Ditreskrimsus) Khusus Polda Sulawesi Selatan merilis beberapa produk skincare yang mengandung bahan berbahaya yang diamankan beberapa waktu lalu, di halaman Mapolda Sulsel, Jumat (08/11/2024).

Badan Pengawasa Obat dan Makanan (BPOM) RI menegaskan komitmennya dalam mendukung riset inovasi di kalangan mahasiswa dan dosen UIN Alauddin Makassar.

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Makassar dra Hariani beserta jajaran menemui Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto, Senin kemarin.

BigBox sebagai salah satu produk unggulan dari Leap-Telkom Digital (Leap), berperan aktif dalam membangun manajemen data analitik secara end-to-end di Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

BBPOM Makassar telah melaksanakan operasi penindakan dengan hasil 32 kasus atas pelanggaran hukum di bidang obat dan makanan sepanjang tahun 2023.