Pertemuan itu membahas percepatan penurunan stunting di Sulbar, termasuk memaparkan Data Desa Presisi (DDP) agar anggaran pusat lebih tepat sasaran.

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sulsel, terus mendorong pemerintah daerah untuk merumuskan program menuntaskan stunting.

Pada peninjauan itu, Wapres Ma'ruf melakukan dialog langsung dengan pihak pelayanan di Posyandu, termasuk menggali kendala yang dihadapi posyandu

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Palopo, Farid Kasim Judas (FKJ), mendorong perlakuan yang baik dan sehat kepada anak.

Wapres Ma'ruf memaparkan empat tahun terakhir Sulbar belum dapat keluar dari posisi dengan angka stunting tinggi di Indonesia. Bahkan, pada 2022 Sulbar di angka 35 persen.

Poin pertama adalah tentang penanganan stunting. Dia menyebut pemerintah pusat telah berupaya untuk membangun koordinasi demi penanganan stunting ini.

Strategi menuju zero stunting kian masif dilakukan oleh Pemkot maupun Pemprov. Kepala DPPKB Kota Makassar, Muhammad Chaidir, mengatakan angka stunting mengalami penurunan.

Pemerintah Kabupaten Luwu Utara (Pemkab Lutra) melalui Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) terus berupaya menurunkan angka prevalensi stunting.

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meminta pemerintah daerah (pemda) untuk menurunkan angka kemiskinan ekstrem hingga mencapai target 0 persen dan angka sunting pada tahun 2024 mendatang.

Wali Kota Parepare, Taufan Pawe turut menyinggung pentingnya masalah stunting di tengah masyarakat saat menghadiri pembukaan umum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).