KPU Makassar Tetapkan RS Unhas jadi Lokasi Pemeriksaan Cakada
Sabtu, 24 Agu 2024 15:15
KPU Makassar resmi memutuskan RS Unhas sebagai lokasi pemeriksaan calon Kepala Daerah (Cakada) di Kota Makassar. Foto: Istimewa
MAKASSAR - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Makassar resmi menetapkan Rumah Sakit Universitas Hasanuddin (RS Unhas) sebagai lokasi pemeriksaan calon Kepala Daerah (Cakada) di Kota Makassar.
Keputusan itu diambil setelah melihat beberapa pertimbangan dan menyesuaikan dengan standar yang telah ditetapkan oleh KPU.
Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Makassar, Sri Wahyuningsih mengatakan pihaknya menetapkan RS Unhas sebagai tempat pemeriksaan kesehatan calon wali kota dan wakil wali kota Makassar.
KPU Makassar memilih rumah sakit tersebut berdasarkan beberapa perimbangan yang dilakukan. Selain itu hasil kunjungan yang dilakukan untuk melihat kesiapan RS tersebut.
"Kami memilih RS itu alasannya tentu karena RS Unhas bisa memenuhi standar kualifikasi metode pemeriksaan yang ditentukan oleh surat KPU Nomor 1099, juga biaya terjangkau," tuturnya.
Dia mengatakan dengan adanya RS yang telah ditentukan, jadi jika sesuai tahapan pemeriksaan kesehatan itu beririsan dengan pendaftaran.
"Dimana jadwalnya yaitu tgl 27 Agustus - 2 September," ucapnya.
Pihak juga akan berkoordinasi secara intens dengan pihak RS Unhas dan rencananya tanggal 25 Agustus akan melakukan koordinasi di RS Unhas soal alur pemeriksaan.
"Karena kita tentunya akan mengikut pada SOP yang ditetapkan RS Unhas," katanya.
Dia menjelaskan untuk mekanisme pemeriksaannya itu diperiksa secara berpasangan. Dan waktunya menyesuaikan dengan pendaftaran calon.
"Untuk jadwal kami menyesuaikan jadwal pendaftarannya, sehari setelah mendaftar akan periksa kesehatan," tuturnya.
Dikonfirmasi tekait jika ada yang tidak lolos dalam pemeriksaan ini apakah akan ada pemeriksaan ulang untuk memastikan atau sperti apa. Dia mengatakan itu ada mekanisme tersendiri.
"Jadi tergantung bagaiman rekomendasinya dokter," ucapnya.
Keputusan itu diambil setelah melihat beberapa pertimbangan dan menyesuaikan dengan standar yang telah ditetapkan oleh KPU.
Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Makassar, Sri Wahyuningsih mengatakan pihaknya menetapkan RS Unhas sebagai tempat pemeriksaan kesehatan calon wali kota dan wakil wali kota Makassar.
KPU Makassar memilih rumah sakit tersebut berdasarkan beberapa perimbangan yang dilakukan. Selain itu hasil kunjungan yang dilakukan untuk melihat kesiapan RS tersebut.
"Kami memilih RS itu alasannya tentu karena RS Unhas bisa memenuhi standar kualifikasi metode pemeriksaan yang ditentukan oleh surat KPU Nomor 1099, juga biaya terjangkau," tuturnya.
Dia mengatakan dengan adanya RS yang telah ditentukan, jadi jika sesuai tahapan pemeriksaan kesehatan itu beririsan dengan pendaftaran.
"Dimana jadwalnya yaitu tgl 27 Agustus - 2 September," ucapnya.
Pihak juga akan berkoordinasi secara intens dengan pihak RS Unhas dan rencananya tanggal 25 Agustus akan melakukan koordinasi di RS Unhas soal alur pemeriksaan.
"Karena kita tentunya akan mengikut pada SOP yang ditetapkan RS Unhas," katanya.
Dia menjelaskan untuk mekanisme pemeriksaannya itu diperiksa secara berpasangan. Dan waktunya menyesuaikan dengan pendaftaran calon.
"Untuk jadwal kami menyesuaikan jadwal pendaftarannya, sehari setelah mendaftar akan periksa kesehatan," tuturnya.
Dikonfirmasi tekait jika ada yang tidak lolos dalam pemeriksaan ini apakah akan ada pemeriksaan ulang untuk memastikan atau sperti apa. Dia mengatakan itu ada mekanisme tersendiri.
"Jadi tergantung bagaiman rekomendasinya dokter," ucapnya.
(UMI)
Berita Terkait
Sulsel
KPU Mengajar di SMA Negeri 2 Bantaeng, Tanamkan Pemahaman Asas Pemilu Generasi Muda
Dengan program KPU Mengajar dapat memberikan pemahaman mendasar tentang kepemiluan, khususnya terkait asas-asas pemilu yang menjadi fondasi utama dalam penyelenggaraan demokrasi di Indonesia.
Kamis, 15 Jan 2026 22:11
Sulsel
KPU Luwu Timur Gandeng Disdukcapil Perkuat Akurasi Data Pemilih Berkelanjutan
Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Luwu Timur, Hamdan menegaskan pentingnya kolaborasi antar lembaga dalam menjalankan Program Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.
Selasa, 13 Jan 2026 17:41
Makassar City
William Sebut Pilkada Lewat DPRD Rawan Praktik Transaksional
Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kota Makassar, William, secara tegas menolak wacana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Jum'at, 09 Jan 2026 13:12
News
Pilkada Via DPRD: Jangan Korbankan Kedaulatan Rakyat
Pengamat Kebijakan Publik & Politik, Ras MD ikut angkat biacara mengenai wacana kepala daerah kembali dipilih oleh DPRD. Dukungan dari sebagian elite politik, termasuk dari Partai Gerindra, membuat isu ini menjadi bahan perbincangan publik.
Senin, 29 Des 2025 22:21
Sulsel
Bawaslu Soppeng Perketat Pengawasan Pemutakhiran Data Parpol Berkelanjutan
KPU Soppeng memyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Pemutakhiran Data Parpol Berkelanjutan dan Peraturan KPU 3 Tahun 2025 Tentang Penggantian Antar Waktu Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota.
Jum'at, 19 Des 2025 20:54
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Mutasi Pejabat Eselon II, Sinyal Penyegaran Serius Pemkab Jeneponto
2
Bunda Pintar 2025 Rampung, XLSMART & KemenPPPA Perkuat Literasi Digital Ibu
3
RKAB 2026 Disetujui, PT Vale Tegaskan Kepastian Operasional dan Keberlanjutan Investasi
4
Pertamina Perkuat Pasokan LPG 3 Kg, Jaga Ketersediaan di Wajo
5
Lewat Aplikasi SIAP PAKDE, Pemkab Gowa Digitalisasi Layanan dan Data Desa
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Mutasi Pejabat Eselon II, Sinyal Penyegaran Serius Pemkab Jeneponto
2
Bunda Pintar 2025 Rampung, XLSMART & KemenPPPA Perkuat Literasi Digital Ibu
3
RKAB 2026 Disetujui, PT Vale Tegaskan Kepastian Operasional dan Keberlanjutan Investasi
4
Pertamina Perkuat Pasokan LPG 3 Kg, Jaga Ketersediaan di Wajo
5
Lewat Aplikasi SIAP PAKDE, Pemkab Gowa Digitalisasi Layanan dan Data Desa