Pansus DPRD Makassar Kaji LKPJ Wali Kota 2023
Selasa, 07 Mei 2024 09:01
Gedung DPRD Kota Makassar. Foto: SINDO Makassar/Dok
MAKASSAR - Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar menggelar rapat panitia khusus guna mengevaluasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Makassar tahun anggaran 2023.
Rapat itu dipimpin Fasruddin Rusli. Tujuan rapat ini mengkaji secara mendalam capaian dan kinerja pemerintah kota dalam memenuhi target-target pembangunan yang telah ditetapkan.
Dalam rapat tersebut, anggota Pansus menyampaikan berbagai masukan dan pertanyaan terkait dengan berbagai aspek laporan pertanggungjawaban yang disampaikan oleh SKPD terkait.
Evaluasi dilakukan secara teliti untuk memastikan bahwa semua program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah kota sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.
Fasruddin menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses evaluasi tersebut.
"Kami akan memastikan bahwa setiap anggaran yang dialokasikan telah digunakan dengan efisien dan efektif untuk kesejahteraan masyarakat Kota Makassar," kata dia, kemarin.
Rapat Pansus ini dihadiri berbagai pihak terkait, seperti Diskominfo, Dinas koperasi dan UMKM, Dinas Kebudayaan, Dinas Pertanian Perikanan, Dinas Perdagangan, Dinas Perpustakaan, Dinas Kearsipan, dan Dinas Pertahanan Kota Makassar.
"Pihak terkait ini diharap dapat memberikan pandangan yang objektif dan mendalam terhadap laporan pertanggungjawaban yang disampaikan," katanya.
Rapat Pansus evaluasi Laporan Pertanggungjawaban Wali Kota Makassar 2023 ini dijadwalkan berlangsung secara berkala guna memastikan bahwa semua aspek telah dievaluasi dengan baik.
"DPRD Kota Makassar berkomitmen untuk melaksanakan tugas pengawasan dengan sungguh-sungguh demi tercapainya kesejahteraan dan kemajuan bagi masyarakat Kota Makassar," kata Fasruddin.
Sebelumnya, LKPJ Wali Kota Makassar dilaporkan dalam paripurna yang digelar DPRD pada 30 April. Penyampaian LKPJ diwakilkan oleh Pj Sekda Makassar, Firman Hamid Pagarra.
Dalam Penyampaiannya, Firman Hamid Pagarra mengatakan bahwa pendapatan daerah Kota Makassar tahun anggaran (TA) 2023 sebesar Rp4,51 triliun, terealisasi sebesar Rp4,04 triliun atau 89,64 persen. Pendapatan daerah tersebut bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp1,96 triliun dengan realisasi Rp1,56 triliun atau 79,78 persen.
Rapat itu dipimpin Fasruddin Rusli. Tujuan rapat ini mengkaji secara mendalam capaian dan kinerja pemerintah kota dalam memenuhi target-target pembangunan yang telah ditetapkan.
Dalam rapat tersebut, anggota Pansus menyampaikan berbagai masukan dan pertanyaan terkait dengan berbagai aspek laporan pertanggungjawaban yang disampaikan oleh SKPD terkait.
Evaluasi dilakukan secara teliti untuk memastikan bahwa semua program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah kota sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.
Fasruddin menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses evaluasi tersebut.
"Kami akan memastikan bahwa setiap anggaran yang dialokasikan telah digunakan dengan efisien dan efektif untuk kesejahteraan masyarakat Kota Makassar," kata dia, kemarin.
Rapat Pansus ini dihadiri berbagai pihak terkait, seperti Diskominfo, Dinas koperasi dan UMKM, Dinas Kebudayaan, Dinas Pertanian Perikanan, Dinas Perdagangan, Dinas Perpustakaan, Dinas Kearsipan, dan Dinas Pertahanan Kota Makassar.
"Pihak terkait ini diharap dapat memberikan pandangan yang objektif dan mendalam terhadap laporan pertanggungjawaban yang disampaikan," katanya.
Rapat Pansus evaluasi Laporan Pertanggungjawaban Wali Kota Makassar 2023 ini dijadwalkan berlangsung secara berkala guna memastikan bahwa semua aspek telah dievaluasi dengan baik.
"DPRD Kota Makassar berkomitmen untuk melaksanakan tugas pengawasan dengan sungguh-sungguh demi tercapainya kesejahteraan dan kemajuan bagi masyarakat Kota Makassar," kata Fasruddin.
Sebelumnya, LKPJ Wali Kota Makassar dilaporkan dalam paripurna yang digelar DPRD pada 30 April. Penyampaian LKPJ diwakilkan oleh Pj Sekda Makassar, Firman Hamid Pagarra.
Dalam Penyampaiannya, Firman Hamid Pagarra mengatakan bahwa pendapatan daerah Kota Makassar tahun anggaran (TA) 2023 sebesar Rp4,51 triliun, terealisasi sebesar Rp4,04 triliun atau 89,64 persen. Pendapatan daerah tersebut bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp1,96 triliun dengan realisasi Rp1,56 triliun atau 79,78 persen.
(MAN)
Berita Terkait
News
DPRD Makassar Rekomendasikan Pencabutan Izin RSIA Paramount
Komisi D DPRD Kota Makassar merampungkan rekomendasi penutupan operasional Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Paramount.
Jum'at, 18 Sep 2026 19:45
News
Keluarga Bayi Desak RSIA Paramount Ditutup Permanen Usai RDP DPRD Makassar
Komisi D DPRD Kota Makassar menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait dugaan kelalaian di Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Paramount yang menyebabkan meninggalnya bayi Al Fared Zareen Putra Ilhamsyah, Kamis (17/9/2026).
Jum'at, 18 Sep 2026 00:42
Makassar City
Komisi B Puji Langkah PDAM Makassar Perkuat Distribusi Air di Tengah Kemarau
Plt Direktur Utama Perumda Air Minum Kota Makassar Andi Syahrum bersama Plt Direktur Keuangan Perumda Air Minum Kota Makassar menghadiri rapat kerja dengan Komisi B DPRD Kota Makassar di Kantor DPRD Kota Makassar, Jalan AP Pettarani, Senin (14/9/2026).
Senin, 14 Sep 2026 17:59
News
Keluarga Bayi Meninggal di RSIA Paramount Makassar Siapkan Langkah Hukum
Keluarga bayi Al Fared Zareen Putra Ilhamsyah bersiap menempuh jalur hukum terkait dugaan kelalaian pelayanan medis di Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Paramount Makassar.
Sabtu, 12 Sep 2026 05:36
Makassar City
DPRD Makassar Bahas Polemik Anggaran Seragam Gratis
Komisi A dan Komisi D DPRD Kota Makassar menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) gabungan untuk membahas dugaan penyimpangan anggaran program pengadaan seragam sekolah gratis tahun anggaran 2025, Rabu (9/9/2026).
Kamis, 10 Sep 2026 06:59
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Menakar Keadilan Substantif Putusan MK: Ijazah, Kekuasaan, dan Konstitusi
2
Warga Jalan Cemara NTI Protes Jalan Rusak, Dinas PU Pastikan Perbaikan 2027
3
Eks Anggota DPRD Sulsel Andi Nurhidayati Dilantik jadi Ketua PAN Soppeng
4
Irmawati Haeruddin Pimpin PUAN PAN Sulsel, Pengurus Diisi Sejumlah Tokoh Perempuan
5
DEMA-U UIN Alauddin Makassar Gelar Festival HAM Bahas Isu Indonesia Timur
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Menakar Keadilan Substantif Putusan MK: Ijazah, Kekuasaan, dan Konstitusi
2
Warga Jalan Cemara NTI Protes Jalan Rusak, Dinas PU Pastikan Perbaikan 2027
3
Eks Anggota DPRD Sulsel Andi Nurhidayati Dilantik jadi Ketua PAN Soppeng
4
Irmawati Haeruddin Pimpin PUAN PAN Sulsel, Pengurus Diisi Sejumlah Tokoh Perempuan
5
DEMA-U UIN Alauddin Makassar Gelar Festival HAM Bahas Isu Indonesia Timur