Pansus DPRD Makassar Kaji LKPJ Wali Kota 2023
Selasa, 07 Mei 2024 09:01
Gedung DPRD Kota Makassar. Foto: SINDO Makassar/Dok
MAKASSAR - Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar menggelar rapat panitia khusus guna mengevaluasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Makassar tahun anggaran 2023.
Rapat itu dipimpin Fasruddin Rusli. Tujuan rapat ini mengkaji secara mendalam capaian dan kinerja pemerintah kota dalam memenuhi target-target pembangunan yang telah ditetapkan.
Dalam rapat tersebut, anggota Pansus menyampaikan berbagai masukan dan pertanyaan terkait dengan berbagai aspek laporan pertanggungjawaban yang disampaikan oleh SKPD terkait.
Evaluasi dilakukan secara teliti untuk memastikan bahwa semua program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah kota sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.
Fasruddin menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses evaluasi tersebut.
"Kami akan memastikan bahwa setiap anggaran yang dialokasikan telah digunakan dengan efisien dan efektif untuk kesejahteraan masyarakat Kota Makassar," kata dia, kemarin.
Rapat Pansus ini dihadiri berbagai pihak terkait, seperti Diskominfo, Dinas koperasi dan UMKM, Dinas Kebudayaan, Dinas Pertanian Perikanan, Dinas Perdagangan, Dinas Perpustakaan, Dinas Kearsipan, dan Dinas Pertahanan Kota Makassar.
"Pihak terkait ini diharap dapat memberikan pandangan yang objektif dan mendalam terhadap laporan pertanggungjawaban yang disampaikan," katanya.
Rapat Pansus evaluasi Laporan Pertanggungjawaban Wali Kota Makassar 2023 ini dijadwalkan berlangsung secara berkala guna memastikan bahwa semua aspek telah dievaluasi dengan baik.
"DPRD Kota Makassar berkomitmen untuk melaksanakan tugas pengawasan dengan sungguh-sungguh demi tercapainya kesejahteraan dan kemajuan bagi masyarakat Kota Makassar," kata Fasruddin.
Sebelumnya, LKPJ Wali Kota Makassar dilaporkan dalam paripurna yang digelar DPRD pada 30 April. Penyampaian LKPJ diwakilkan oleh Pj Sekda Makassar, Firman Hamid Pagarra.
Dalam Penyampaiannya, Firman Hamid Pagarra mengatakan bahwa pendapatan daerah Kota Makassar tahun anggaran (TA) 2023 sebesar Rp4,51 triliun, terealisasi sebesar Rp4,04 triliun atau 89,64 persen. Pendapatan daerah tersebut bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp1,96 triliun dengan realisasi Rp1,56 triliun atau 79,78 persen.
Rapat itu dipimpin Fasruddin Rusli. Tujuan rapat ini mengkaji secara mendalam capaian dan kinerja pemerintah kota dalam memenuhi target-target pembangunan yang telah ditetapkan.
Dalam rapat tersebut, anggota Pansus menyampaikan berbagai masukan dan pertanyaan terkait dengan berbagai aspek laporan pertanggungjawaban yang disampaikan oleh SKPD terkait.
Evaluasi dilakukan secara teliti untuk memastikan bahwa semua program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah kota sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.
Fasruddin menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses evaluasi tersebut.
"Kami akan memastikan bahwa setiap anggaran yang dialokasikan telah digunakan dengan efisien dan efektif untuk kesejahteraan masyarakat Kota Makassar," kata dia, kemarin.
Rapat Pansus ini dihadiri berbagai pihak terkait, seperti Diskominfo, Dinas koperasi dan UMKM, Dinas Kebudayaan, Dinas Pertanian Perikanan, Dinas Perdagangan, Dinas Perpustakaan, Dinas Kearsipan, dan Dinas Pertahanan Kota Makassar.
"Pihak terkait ini diharap dapat memberikan pandangan yang objektif dan mendalam terhadap laporan pertanggungjawaban yang disampaikan," katanya.
Rapat Pansus evaluasi Laporan Pertanggungjawaban Wali Kota Makassar 2023 ini dijadwalkan berlangsung secara berkala guna memastikan bahwa semua aspek telah dievaluasi dengan baik.
"DPRD Kota Makassar berkomitmen untuk melaksanakan tugas pengawasan dengan sungguh-sungguh demi tercapainya kesejahteraan dan kemajuan bagi masyarakat Kota Makassar," kata Fasruddin.
Sebelumnya, LKPJ Wali Kota Makassar dilaporkan dalam paripurna yang digelar DPRD pada 30 April. Penyampaian LKPJ diwakilkan oleh Pj Sekda Makassar, Firman Hamid Pagarra.
Dalam Penyampaiannya, Firman Hamid Pagarra mengatakan bahwa pendapatan daerah Kota Makassar tahun anggaran (TA) 2023 sebesar Rp4,51 triliun, terealisasi sebesar Rp4,04 triliun atau 89,64 persen. Pendapatan daerah tersebut bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp1,96 triliun dengan realisasi Rp1,56 triliun atau 79,78 persen.
(MAN)
Berita Terkait
Makassar City
DPRD Makassar Mulai Berkantor di Gedung Baru, Tekan Biaya Sewa Rp600 Juta
Jajaran DPRD Kota Makassar mulai menempati gedung baru di Jalan AP Pettarani untuk menjalankan aktivitas kedewanan, Rabu (12/8/2026).
Kamis, 13 Agu 2026 09:56
Makassar City
Komisi A DPRD Makassar Siapkan Tiga Langkah Kawal Kelurahan Sadar HAM
Komisi A DPRD Kota Makassar menyiapkan tiga langkah strategis untuk mengawal program Kelurahan Sadar Hak Asasi Manusia (HAM) agar tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial.
Selasa, 11 Agu 2026 07:31
Makassar City
Andi Makmur Apresiasi Langkah Pemkot Benahi TPA Tamangapa
Ketua Fraksi PKB DPRD Kota Makassar, Andi Makmur Burhanuddin, mengapresiasi langkah Pemerintah Kota Makassar dalam membenahi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Tamangapa
Minggu, 09 Agu 2026 06:43
Makassar City
Dua Bidang DPRD Makassar Mulai Pindah ke Gedung Baru di Jalan AP Pettarani
Dua bidang di Sekretariat DPRD Kota Makassar mulai memindahkan aktivitas operasionalnya ke gedung sayap baru DPRD Makassar di Jalan AP Pettarani, Kamis (30/7/2026).
Jum'at, 31 Jul 2026 19:24
News
Legislator DPRD Makassar Desak PT GMTD Tbk Segera Bangun Masjid di Green River View
PT Gowa Makassar Tourism Development (GMTD) Tbk kembali mendapat sorotan dari DPRD Kota Makassar. Hal tersebut disebabkan karena pihak GMTD sangat lambat menyerahkan fasum dan fasos.
Jum'at, 31 Jul 2026 14:11
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Golkar Lutim Buka Pintu Lebar, Aripin Ungkap Sudah Ada Figur Baru yang Siap Bergabung
2
Unhas Kembangkan Teknologi Pascapanen untuk Konversi Kopi Robusta di Bululumba
3
Kolaborasi PLN & Pemkot Makassar Perkuat Kesiapsiagaan Hadapi Kekeringan Makassar
4
Gempa di NTT Tak Ganggu Operasional Bandara Sultan Hasanuddin
5
Evaluasi Pelayanan Publik Kemenkum Sulsel, Dorong Kualitas dan Kepuasan Masyarakat
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Golkar Lutim Buka Pintu Lebar, Aripin Ungkap Sudah Ada Figur Baru yang Siap Bergabung
2
Unhas Kembangkan Teknologi Pascapanen untuk Konversi Kopi Robusta di Bululumba
3
Kolaborasi PLN & Pemkot Makassar Perkuat Kesiapsiagaan Hadapi Kekeringan Makassar
4
Gempa di NTT Tak Ganggu Operasional Bandara Sultan Hasanuddin
5
Evaluasi Pelayanan Publik Kemenkum Sulsel, Dorong Kualitas dan Kepuasan Masyarakat