Pansus DPRD Makassar Kaji LKPJ Wali Kota 2023
Selasa, 07 Mei 2024 09:01

Gedung DPRD Kota Makassar. Foto: SINDO Makassar/Dok
MAKASSAR - Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar menggelar rapat panitia khusus guna mengevaluasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Makassar tahun anggaran 2023.
Rapat itu dipimpin Fasruddin Rusli. Tujuan rapat ini mengkaji secara mendalam capaian dan kinerja pemerintah kota dalam memenuhi target-target pembangunan yang telah ditetapkan.
Dalam rapat tersebut, anggota Pansus menyampaikan berbagai masukan dan pertanyaan terkait dengan berbagai aspek laporan pertanggungjawaban yang disampaikan oleh SKPD terkait.
Evaluasi dilakukan secara teliti untuk memastikan bahwa semua program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah kota sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.
Fasruddin menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses evaluasi tersebut.
"Kami akan memastikan bahwa setiap anggaran yang dialokasikan telah digunakan dengan efisien dan efektif untuk kesejahteraan masyarakat Kota Makassar," kata dia, kemarin.
Rapat Pansus ini dihadiri berbagai pihak terkait, seperti Diskominfo, Dinas koperasi dan UMKM, Dinas Kebudayaan, Dinas Pertanian Perikanan, Dinas Perdagangan, Dinas Perpustakaan, Dinas Kearsipan, dan Dinas Pertahanan Kota Makassar.
"Pihak terkait ini diharap dapat memberikan pandangan yang objektif dan mendalam terhadap laporan pertanggungjawaban yang disampaikan," katanya.
Rapat Pansus evaluasi Laporan Pertanggungjawaban Wali Kota Makassar 2023 ini dijadwalkan berlangsung secara berkala guna memastikan bahwa semua aspek telah dievaluasi dengan baik.
"DPRD Kota Makassar berkomitmen untuk melaksanakan tugas pengawasan dengan sungguh-sungguh demi tercapainya kesejahteraan dan kemajuan bagi masyarakat Kota Makassar," kata Fasruddin.
Sebelumnya, LKPJ Wali Kota Makassar dilaporkan dalam paripurna yang digelar DPRD pada 30 April. Penyampaian LKPJ diwakilkan oleh Pj Sekda Makassar, Firman Hamid Pagarra.
Dalam Penyampaiannya, Firman Hamid Pagarra mengatakan bahwa pendapatan daerah Kota Makassar tahun anggaran (TA) 2023 sebesar Rp4,51 triliun, terealisasi sebesar Rp4,04 triliun atau 89,64 persen. Pendapatan daerah tersebut bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp1,96 triliun dengan realisasi Rp1,56 triliun atau 79,78 persen.
Rapat itu dipimpin Fasruddin Rusli. Tujuan rapat ini mengkaji secara mendalam capaian dan kinerja pemerintah kota dalam memenuhi target-target pembangunan yang telah ditetapkan.
Dalam rapat tersebut, anggota Pansus menyampaikan berbagai masukan dan pertanyaan terkait dengan berbagai aspek laporan pertanggungjawaban yang disampaikan oleh SKPD terkait.
Evaluasi dilakukan secara teliti untuk memastikan bahwa semua program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah kota sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.
Fasruddin menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses evaluasi tersebut.
"Kami akan memastikan bahwa setiap anggaran yang dialokasikan telah digunakan dengan efisien dan efektif untuk kesejahteraan masyarakat Kota Makassar," kata dia, kemarin.
Rapat Pansus ini dihadiri berbagai pihak terkait, seperti Diskominfo, Dinas koperasi dan UMKM, Dinas Kebudayaan, Dinas Pertanian Perikanan, Dinas Perdagangan, Dinas Perpustakaan, Dinas Kearsipan, dan Dinas Pertahanan Kota Makassar.
"Pihak terkait ini diharap dapat memberikan pandangan yang objektif dan mendalam terhadap laporan pertanggungjawaban yang disampaikan," katanya.
Rapat Pansus evaluasi Laporan Pertanggungjawaban Wali Kota Makassar 2023 ini dijadwalkan berlangsung secara berkala guna memastikan bahwa semua aspek telah dievaluasi dengan baik.
"DPRD Kota Makassar berkomitmen untuk melaksanakan tugas pengawasan dengan sungguh-sungguh demi tercapainya kesejahteraan dan kemajuan bagi masyarakat Kota Makassar," kata Fasruddin.
Sebelumnya, LKPJ Wali Kota Makassar dilaporkan dalam paripurna yang digelar DPRD pada 30 April. Penyampaian LKPJ diwakilkan oleh Pj Sekda Makassar, Firman Hamid Pagarra.
Dalam Penyampaiannya, Firman Hamid Pagarra mengatakan bahwa pendapatan daerah Kota Makassar tahun anggaran (TA) 2023 sebesar Rp4,51 triliun, terealisasi sebesar Rp4,04 triliun atau 89,64 persen. Pendapatan daerah tersebut bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp1,96 triliun dengan realisasi Rp1,56 triliun atau 79,78 persen.
(MAN)
Berita Terkait

Makassar City
Belanja Anggaran Rendah, Dispora Makassar Diminta Segera Mulai Proyek Karebosi
Belanja anggaran Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Makassar belum optimal. Bahkan sampai triwulan kedua 2025, serapan anggaran belum dua digit.
Selasa, 15 Jul 2025 05:53

Makassar City
Dekatkan Layanan Publik, Inovasi Dinsos Makassar Diapresiasi Legislator
DPRD Kota Makassar mendukung penuh salah satu program dari Dinas Sosial (Dinsos) Kota Makassar, dengan memberikan pelayanan publik kepada masyarakat.
Jum'at, 11 Jul 2025 09:40

Makassar City
DPRD Makassar Minta Sekolah Transparan Dalam Proses Penerimaan Murid Baru
Komisi D DPRD Kota Makassar meminta pihak sekolah transparan dalam proses penerimaan murid baru tahun ajaran 2025/2026. Ini menyusul adanya keluhan.
Rabu, 09 Jul 2025 18:02

Makassar City
PPP Percayakan RTQ Ketua Fraksi DPRD Makassar, Siap Kolaborasi Pemerintahan Mulia
Ketua DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Sulawesi Selatan, Imam Fauzan Amir Uskara, bersama jajaran Fraksi PPP DPRD Kota Makassar dan Rahmat Taqwa Qurais, melakukan audiensi dengan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin di Balai Kota Makassar, Rabu (09/07/2025).
Rabu, 09 Jul 2025 16:47

Makassar City
DPRD Tegaskan Relokasi Tak Boleh Rugikan Pedagang Pasar Terong
DPRD Kota Makassar mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait relokasi Pasar Terong, bersama PD Pasar Kota Makassar dan para pedagang Pasar Terong.
Selasa, 08 Jul 2025 23:18
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1

Bhayangkara Off Road Peduli di Bontolojong Diyakini Bawa Banyak Dampak Positif
2

Warga Unjuk Bukti Dugaan Kecurangan Penerimaan Murid di SMAN 21 Makassar
3

Polda Sulsel Sebut Belum Ada Tersangka Dugaan Korupsi Alkes di Parepare
4

Belanja Anggaran Rendah, Dispora Makassar Diminta Segera Mulai Proyek Karebosi
5

Pupuk Indonesia & Kementan Ajak 87 Ribu Petani di Gowa Segera Tebus Pupuk Subsidi
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1

Bhayangkara Off Road Peduli di Bontolojong Diyakini Bawa Banyak Dampak Positif
2

Warga Unjuk Bukti Dugaan Kecurangan Penerimaan Murid di SMAN 21 Makassar
3

Polda Sulsel Sebut Belum Ada Tersangka Dugaan Korupsi Alkes di Parepare
4

Belanja Anggaran Rendah, Dispora Makassar Diminta Segera Mulai Proyek Karebosi
5

Pupuk Indonesia & Kementan Ajak 87 Ribu Petani di Gowa Segera Tebus Pupuk Subsidi