Pansus DPRD Makassar Kaji LKPJ Wali Kota 2023
Selasa, 07 Mei 2024 09:01

Gedung DPRD Kota Makassar. Foto: SINDO Makassar/Dok
MAKASSAR - Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar menggelar rapat panitia khusus guna mengevaluasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Makassar tahun anggaran 2023.
Rapat itu dipimpin Fasruddin Rusli. Tujuan rapat ini mengkaji secara mendalam capaian dan kinerja pemerintah kota dalam memenuhi target-target pembangunan yang telah ditetapkan.
Dalam rapat tersebut, anggota Pansus menyampaikan berbagai masukan dan pertanyaan terkait dengan berbagai aspek laporan pertanggungjawaban yang disampaikan oleh SKPD terkait.
Evaluasi dilakukan secara teliti untuk memastikan bahwa semua program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah kota sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.
Fasruddin menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses evaluasi tersebut.
"Kami akan memastikan bahwa setiap anggaran yang dialokasikan telah digunakan dengan efisien dan efektif untuk kesejahteraan masyarakat Kota Makassar," kata dia, kemarin.
Rapat Pansus ini dihadiri berbagai pihak terkait, seperti Diskominfo, Dinas koperasi dan UMKM, Dinas Kebudayaan, Dinas Pertanian Perikanan, Dinas Perdagangan, Dinas Perpustakaan, Dinas Kearsipan, dan Dinas Pertahanan Kota Makassar.
"Pihak terkait ini diharap dapat memberikan pandangan yang objektif dan mendalam terhadap laporan pertanggungjawaban yang disampaikan," katanya.
Rapat Pansus evaluasi Laporan Pertanggungjawaban Wali Kota Makassar 2023 ini dijadwalkan berlangsung secara berkala guna memastikan bahwa semua aspek telah dievaluasi dengan baik.
"DPRD Kota Makassar berkomitmen untuk melaksanakan tugas pengawasan dengan sungguh-sungguh demi tercapainya kesejahteraan dan kemajuan bagi masyarakat Kota Makassar," kata Fasruddin.
Sebelumnya, LKPJ Wali Kota Makassar dilaporkan dalam paripurna yang digelar DPRD pada 30 April. Penyampaian LKPJ diwakilkan oleh Pj Sekda Makassar, Firman Hamid Pagarra.
Dalam Penyampaiannya, Firman Hamid Pagarra mengatakan bahwa pendapatan daerah Kota Makassar tahun anggaran (TA) 2023 sebesar Rp4,51 triliun, terealisasi sebesar Rp4,04 triliun atau 89,64 persen. Pendapatan daerah tersebut bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp1,96 triliun dengan realisasi Rp1,56 triliun atau 79,78 persen.
Rapat itu dipimpin Fasruddin Rusli. Tujuan rapat ini mengkaji secara mendalam capaian dan kinerja pemerintah kota dalam memenuhi target-target pembangunan yang telah ditetapkan.
Dalam rapat tersebut, anggota Pansus menyampaikan berbagai masukan dan pertanyaan terkait dengan berbagai aspek laporan pertanggungjawaban yang disampaikan oleh SKPD terkait.
Evaluasi dilakukan secara teliti untuk memastikan bahwa semua program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah kota sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.
Fasruddin menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses evaluasi tersebut.
"Kami akan memastikan bahwa setiap anggaran yang dialokasikan telah digunakan dengan efisien dan efektif untuk kesejahteraan masyarakat Kota Makassar," kata dia, kemarin.
Rapat Pansus ini dihadiri berbagai pihak terkait, seperti Diskominfo, Dinas koperasi dan UMKM, Dinas Kebudayaan, Dinas Pertanian Perikanan, Dinas Perdagangan, Dinas Perpustakaan, Dinas Kearsipan, dan Dinas Pertahanan Kota Makassar.
"Pihak terkait ini diharap dapat memberikan pandangan yang objektif dan mendalam terhadap laporan pertanggungjawaban yang disampaikan," katanya.
Rapat Pansus evaluasi Laporan Pertanggungjawaban Wali Kota Makassar 2023 ini dijadwalkan berlangsung secara berkala guna memastikan bahwa semua aspek telah dievaluasi dengan baik.
"DPRD Kota Makassar berkomitmen untuk melaksanakan tugas pengawasan dengan sungguh-sungguh demi tercapainya kesejahteraan dan kemajuan bagi masyarakat Kota Makassar," kata Fasruddin.
Sebelumnya, LKPJ Wali Kota Makassar dilaporkan dalam paripurna yang digelar DPRD pada 30 April. Penyampaian LKPJ diwakilkan oleh Pj Sekda Makassar, Firman Hamid Pagarra.
Dalam Penyampaiannya, Firman Hamid Pagarra mengatakan bahwa pendapatan daerah Kota Makassar tahun anggaran (TA) 2023 sebesar Rp4,51 triliun, terealisasi sebesar Rp4,04 triliun atau 89,64 persen. Pendapatan daerah tersebut bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp1,96 triliun dengan realisasi Rp1,56 triliun atau 79,78 persen.
(MAN)
Berita Terkait

News
Polisi Tetapkan 29 Tersangka Pengrusakan dan Pembakaran Gedung DPRD
Sebanyak 29 orang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pengrusakan dan pembakaran gedung DPRD Sulsel dan DPRD Makassar.
Kamis, 04 Sep 2025 20:03

Makassar City
Universitas 17 Agustus hingga Gedung PWI Jadi Opsi Kantor DPRD Makassar Sementara
Pasca insiden kebakaran di gedung DPRD Kota Makassar, pada Jumat, 29 Agustus 2025 malam, para wakil rakyat berkomitmen agar tugas legislasi, penganggaran, serta fungsi pengawasan tetap berjalan.
Kamis, 04 Sep 2025 12:41

News
Pelaku Pembakaran Gedung DPRD Jadi 11 Orang, Kini Ditetapkan Tersangka
Sebanyak 10 orang terduga pelaku pembakaran kantor DPRD Makassar dan DPRD Sulsel bertambah 11 Orang. Polisi pun sudah menetapkan semuanya menjadi tersangka.
Rabu, 03 Sep 2025 16:14

Makassar City
Pasca Kebakaran, DPRD Makassar Tetap Lanjutkan Aktivitas Lewat Virtual
Para anggota dewan tetap menggelar aktivitas meskipun gedung DPRD Kota Makassar, di Jalan AP Pettarani masih dalam kondisi rusak usai insiden kebakaran, pada Jumat (29/8/2025) malam lalu.
Rabu, 03 Sep 2025 08:30

News
Identitas 10 Pelaku Pembakaran Gedung DPRD di Makassar, Ada Buruh hingga Pelajar
Polisi mengungkap identitas dan peran 10 orang terduga pelaku pembakaran Gedung DPRD Makassar dan DPRD Sulsel. Ada yang berlatarbelakang buruh hingga pelajar SMA.
Rabu, 03 Sep 2025 00:14
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1

Makassar Bikers Movement Serukan Pesan Perdamaian untuk Indonesia
2

Patuhi SE Wali Kota, APIH Makassar Imbau Tutup THM saat Maulid Nabi
3

Semarak Total Combat Run 2025: Diikuti Ribuan Peserta, Hadirkan Pengalaman Seru
4

Kolaborasi Lintasarta & Telkom Kebut Transformasi Digital di Indonesia
5

Aksi Blokade Jalan Nasional di Bantaeng Mulai Meresahkan, Masyarakat Minta Petugas Tindak Tegas
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1

Makassar Bikers Movement Serukan Pesan Perdamaian untuk Indonesia
2

Patuhi SE Wali Kota, APIH Makassar Imbau Tutup THM saat Maulid Nabi
3

Semarak Total Combat Run 2025: Diikuti Ribuan Peserta, Hadirkan Pengalaman Seru
4

Kolaborasi Lintasarta & Telkom Kebut Transformasi Digital di Indonesia
5

Aksi Blokade Jalan Nasional di Bantaeng Mulai Meresahkan, Masyarakat Minta Petugas Tindak Tegas