Bawaslu Maros Petakan Potensi Kerawanan Pengadaan dan Distribusi Logistik Pilkada
Senin, 23 Sep 2024 10:29

Anggota Bawaslu Maros meninjau Gudang Penyimpanan Logistik KPU, di Jalan Azoka No. 3, Maros. Foto: SINDO Makassar/Najmi S Limonu
MAROS - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Maros telah memetakan potensi kerawanan yang mungkin terjadi selama proses pengadaan dan distribusi logistik Pilkada 2024.
Ketua Bawaslu Maros, Sufirman mengatakan, beberapa masalah yang telah diidentifikasi termasuk ketidaksesuaian prosedur dan ketepatan waktu dalam distribusi logistik Pilkada.
"Beberapa hal yang kami identifikasi sebagai potensi kerawanan yakni adanya logistik pemilihan yang tidak tepat prosedur, tepat jumlah, tepat jenis, dan tepat waktu pengadaan," ungkapnya saat meninjau Gudang Penyimpanan Logistik KPU, di Jalan Azoka No. 3, Maros.
Dia mengatakan, potensi kerawanan itu termasuk soal surat suara pada saat produksi harus sesuai dengan spesifikasi dan jumlah yang sudah ditentukan.
"Potensi kerawanan lainnya, pada aspek keamanan gudang penyimpanan, proses sortir dan pendistribusian logistik yang tidak tepat sasaran," terangnya.
Sufirman, menjelaskan Bawaslu juga akan melakukan pengawasan pada proses produksi logistik Pilkada untuk memastikan kepatuhan penyelenggara dan perusahaan sebagaimana SOP yang diterapkan oleh KPU. Termasuk, memastikan perusahaan tersebut tidak berafiliasi dengan peserta Pilkada.
"KPU harus bisa memastikan perusahaan percetakan surat suara menjaga kerahasiaan keamanan dan keutuhan surat suara. Surat suara dicetak berdasarkan jumlah DPT ditambah 2 persen, juga memperhatikan dengan baik kebutuhan daftar logistik bagi kelompok penyandang disabilitas,” paparnya.
Untuk itu, Bawaslu mendorong KPU Maros untuk menyusun manajemen logistik dan manajemen risiko secara komprehensif, guna menekan potensi masalah yang mungkin timbul selama proses pengadaan dan pendistribusian logistik Pilkada 2024.
"Kami berharap pengadaan logistik jadwalnya benar-benar disusun baik termasuk penyusunan memperhatikan kebutuhan disabilitas. Lalu estimasi waktu yang sangat penting mulai dari proses produksi sampai distribusi," tutup Kordiv. SDM, Organisasi, Diklat, Data dan Informasi Bawaslu Maros itu.
Sebagai informasi hasil pengawasan pengadaan dan pendistribusian logistik Pilkada 2024, KPU Maros menerima logistik dari perusahaan penyedia berupa Tinta sebanyak 1.208 botol dan Kabel Ties sebanyak 7.248 buah.
Ketua Bawaslu Maros, Sufirman mengatakan, beberapa masalah yang telah diidentifikasi termasuk ketidaksesuaian prosedur dan ketepatan waktu dalam distribusi logistik Pilkada.
"Beberapa hal yang kami identifikasi sebagai potensi kerawanan yakni adanya logistik pemilihan yang tidak tepat prosedur, tepat jumlah, tepat jenis, dan tepat waktu pengadaan," ungkapnya saat meninjau Gudang Penyimpanan Logistik KPU, di Jalan Azoka No. 3, Maros.
Dia mengatakan, potensi kerawanan itu termasuk soal surat suara pada saat produksi harus sesuai dengan spesifikasi dan jumlah yang sudah ditentukan.
"Potensi kerawanan lainnya, pada aspek keamanan gudang penyimpanan, proses sortir dan pendistribusian logistik yang tidak tepat sasaran," terangnya.
Sufirman, menjelaskan Bawaslu juga akan melakukan pengawasan pada proses produksi logistik Pilkada untuk memastikan kepatuhan penyelenggara dan perusahaan sebagaimana SOP yang diterapkan oleh KPU. Termasuk, memastikan perusahaan tersebut tidak berafiliasi dengan peserta Pilkada.
"KPU harus bisa memastikan perusahaan percetakan surat suara menjaga kerahasiaan keamanan dan keutuhan surat suara. Surat suara dicetak berdasarkan jumlah DPT ditambah 2 persen, juga memperhatikan dengan baik kebutuhan daftar logistik bagi kelompok penyandang disabilitas,” paparnya.
Untuk itu, Bawaslu mendorong KPU Maros untuk menyusun manajemen logistik dan manajemen risiko secara komprehensif, guna menekan potensi masalah yang mungkin timbul selama proses pengadaan dan pendistribusian logistik Pilkada 2024.
"Kami berharap pengadaan logistik jadwalnya benar-benar disusun baik termasuk penyusunan memperhatikan kebutuhan disabilitas. Lalu estimasi waktu yang sangat penting mulai dari proses produksi sampai distribusi," tutup Kordiv. SDM, Organisasi, Diklat, Data dan Informasi Bawaslu Maros itu.
Sebagai informasi hasil pengawasan pengadaan dan pendistribusian logistik Pilkada 2024, KPU Maros menerima logistik dari perusahaan penyedia berupa Tinta sebanyak 1.208 botol dan Kabel Ties sebanyak 7.248 buah.
(MAN)
Berita Terkait

Sulsel
DKPP Periksa Bawaslu Takalar Terkait Penanganan Laporan Dugaan Pelanggaran Pilkada 2024
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara Nomor 84-PKE-DKPP/II/2025 di Kantor KPU Provinsi Sulawesi Selatan, Makassar, Selasa (17/2/2025) pukul 10.00 WITA.
Senin, 16 Jun 2025 16:10

Sulsel
DKPP Rehabilitasi 7 Penyelenggara, Ketua Bawaslu Sulsel hingga KPU Barru
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memulihkan nama baik tujuh penyelenggara pemilu dari Provinsi Sulawesi Selatan dalam sidang pembacaan putusan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Jakarta, Senin (5/5/2025).
Senin, 05 Mei 2025 21:53

Sulsel
KPU Maros Kembalikan Rp6,1 Miliar Sisa Dana Hibah Penyelenggaraan Pilkada
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Maros mengembalikan sisa dana hibah penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 sebesar Rp6,1 miliar ke Pemerintah Kabupaten Maros.
Kamis, 10 Apr 2025 14:56

Sulsel
Soroti Kinerja Pengawasan, Ketua Gelora Takalar Adukan Bawaslu ke DKPP
Ketua Gelora Takalar, Jusalim Sammak mengadukan Bawaslu Takalar ke DKPP. Adapun nomor aduannya yakni 104/01-18/SET-02/II/2025.
Jum'at, 21 Mar 2025 14:45

Sulsel
Polres Jeneponto Gelar Pengamanan Jelang Sidang MK Sengketa Pilkada
Kepolisian Resor (Polres) Jeneponto, Polda Sulsel melaksanakan pengamanan menjelang sidang Mahkamah Konstitusi (MK) terkait perselisihan hasil Pilkada Kabupaten Jeneponto.
Kamis, 13 Feb 2025 09:34
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1

Ngadu ke DPRD Sulsel, Hayat Gani Desak Pemprov Bayar Hak Kepegawaian Rp8 Miliar
2

DKPP Periksa Bawaslu Takalar Terkait Penanganan Laporan Dugaan Pelanggaran Pilkada 2024
3

Hormati Kearifan Lokal, MDA Gelar Mangngolo Ri Arajang Jelang Tahapan Blasting
4

Wali Kota Makassar Lantik 46 Pejabat, Berikut Daftarnya
5

Sambut HUT ke-19, Claro Makassar Gelar Fun Run & Aksi Sosial Bareng Anak Panti
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1

Ngadu ke DPRD Sulsel, Hayat Gani Desak Pemprov Bayar Hak Kepegawaian Rp8 Miliar
2

DKPP Periksa Bawaslu Takalar Terkait Penanganan Laporan Dugaan Pelanggaran Pilkada 2024
3

Hormati Kearifan Lokal, MDA Gelar Mangngolo Ri Arajang Jelang Tahapan Blasting
4

Wali Kota Makassar Lantik 46 Pejabat, Berikut Daftarnya
5

Sambut HUT ke-19, Claro Makassar Gelar Fun Run & Aksi Sosial Bareng Anak Panti