Bawaslu Maros Petakan Potensi Kerawanan Pengadaan dan Distribusi Logistik Pilkada
Senin, 23 Sep 2024 10:29
Anggota Bawaslu Maros meninjau Gudang Penyimpanan Logistik KPU, di Jalan Azoka No. 3, Maros. Foto: SINDO Makassar/Najmi S Limonu
MAROS - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Maros telah memetakan potensi kerawanan yang mungkin terjadi selama proses pengadaan dan distribusi logistik Pilkada 2024.
Ketua Bawaslu Maros, Sufirman mengatakan, beberapa masalah yang telah diidentifikasi termasuk ketidaksesuaian prosedur dan ketepatan waktu dalam distribusi logistik Pilkada.
"Beberapa hal yang kami identifikasi sebagai potensi kerawanan yakni adanya logistik pemilihan yang tidak tepat prosedur, tepat jumlah, tepat jenis, dan tepat waktu pengadaan," ungkapnya saat meninjau Gudang Penyimpanan Logistik KPU, di Jalan Azoka No. 3, Maros.
Dia mengatakan, potensi kerawanan itu termasuk soal surat suara pada saat produksi harus sesuai dengan spesifikasi dan jumlah yang sudah ditentukan.
"Potensi kerawanan lainnya, pada aspek keamanan gudang penyimpanan, proses sortir dan pendistribusian logistik yang tidak tepat sasaran," terangnya.
Sufirman, menjelaskan Bawaslu juga akan melakukan pengawasan pada proses produksi logistik Pilkada untuk memastikan kepatuhan penyelenggara dan perusahaan sebagaimana SOP yang diterapkan oleh KPU. Termasuk, memastikan perusahaan tersebut tidak berafiliasi dengan peserta Pilkada.
"KPU harus bisa memastikan perusahaan percetakan surat suara menjaga kerahasiaan keamanan dan keutuhan surat suara. Surat suara dicetak berdasarkan jumlah DPT ditambah 2 persen, juga memperhatikan dengan baik kebutuhan daftar logistik bagi kelompok penyandang disabilitas,” paparnya.
Untuk itu, Bawaslu mendorong KPU Maros untuk menyusun manajemen logistik dan manajemen risiko secara komprehensif, guna menekan potensi masalah yang mungkin timbul selama proses pengadaan dan pendistribusian logistik Pilkada 2024.
"Kami berharap pengadaan logistik jadwalnya benar-benar disusun baik termasuk penyusunan memperhatikan kebutuhan disabilitas. Lalu estimasi waktu yang sangat penting mulai dari proses produksi sampai distribusi," tutup Kordiv. SDM, Organisasi, Diklat, Data dan Informasi Bawaslu Maros itu.
Sebagai informasi hasil pengawasan pengadaan dan pendistribusian logistik Pilkada 2024, KPU Maros menerima logistik dari perusahaan penyedia berupa Tinta sebanyak 1.208 botol dan Kabel Ties sebanyak 7.248 buah.
Ketua Bawaslu Maros, Sufirman mengatakan, beberapa masalah yang telah diidentifikasi termasuk ketidaksesuaian prosedur dan ketepatan waktu dalam distribusi logistik Pilkada.
"Beberapa hal yang kami identifikasi sebagai potensi kerawanan yakni adanya logistik pemilihan yang tidak tepat prosedur, tepat jumlah, tepat jenis, dan tepat waktu pengadaan," ungkapnya saat meninjau Gudang Penyimpanan Logistik KPU, di Jalan Azoka No. 3, Maros.
Dia mengatakan, potensi kerawanan itu termasuk soal surat suara pada saat produksi harus sesuai dengan spesifikasi dan jumlah yang sudah ditentukan.
"Potensi kerawanan lainnya, pada aspek keamanan gudang penyimpanan, proses sortir dan pendistribusian logistik yang tidak tepat sasaran," terangnya.
Sufirman, menjelaskan Bawaslu juga akan melakukan pengawasan pada proses produksi logistik Pilkada untuk memastikan kepatuhan penyelenggara dan perusahaan sebagaimana SOP yang diterapkan oleh KPU. Termasuk, memastikan perusahaan tersebut tidak berafiliasi dengan peserta Pilkada.
"KPU harus bisa memastikan perusahaan percetakan surat suara menjaga kerahasiaan keamanan dan keutuhan surat suara. Surat suara dicetak berdasarkan jumlah DPT ditambah 2 persen, juga memperhatikan dengan baik kebutuhan daftar logistik bagi kelompok penyandang disabilitas,” paparnya.
Untuk itu, Bawaslu mendorong KPU Maros untuk menyusun manajemen logistik dan manajemen risiko secara komprehensif, guna menekan potensi masalah yang mungkin timbul selama proses pengadaan dan pendistribusian logistik Pilkada 2024.
"Kami berharap pengadaan logistik jadwalnya benar-benar disusun baik termasuk penyusunan memperhatikan kebutuhan disabilitas. Lalu estimasi waktu yang sangat penting mulai dari proses produksi sampai distribusi," tutup Kordiv. SDM, Organisasi, Diklat, Data dan Informasi Bawaslu Maros itu.
Sebagai informasi hasil pengawasan pengadaan dan pendistribusian logistik Pilkada 2024, KPU Maros menerima logistik dari perusahaan penyedia berupa Tinta sebanyak 1.208 botol dan Kabel Ties sebanyak 7.248 buah.
(MAN)
Berita Terkait
News
Pilkada Langsung Disebut Beri Ruang Demokrasi, Guru Besar UINAM Tetap Ingatkan Risikonya
Pilkada langsung yang sudah dijalani sekitar 20 tahun terakhir, dinilai memberi ruang demokrasi untuk masyarakat. Meski, demikian risiko yang terjadi tetap sangat memungkinkan.
Selasa, 10 Feb 2026 18:23
News
Muchlis Misbah Dorong Uji Publik Wacana Pilkada Lewat DPRD
Anggota DPRD Kota Makassar, Muchlis Misbah, mendorong dilakukannya uji publik secara terbuka terkait wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD.
Senin, 19 Jan 2026 23:37
Makassar City
William Sebut Pilkada Lewat DPRD Rawan Praktik Transaksional
Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kota Makassar, William, secara tegas menolak wacana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Jum'at, 09 Jan 2026 13:12
News
Pilkada Via DPRD: Jangan Korbankan Kedaulatan Rakyat
Pengamat Kebijakan Publik & Politik, Ras MD ikut angkat biacara mengenai wacana kepala daerah kembali dipilih oleh DPRD. Dukungan dari sebagian elite politik, termasuk dari Partai Gerindra, membuat isu ini menjadi bahan perbincangan publik.
Senin, 29 Des 2025 22:21
Sulsel
DKPP Periksa Bawaslu Takalar Terkait Penanganan Laporan Dugaan Pelanggaran Pilkada 2024
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara Nomor 84-PKE-DKPP/II/2025 di Kantor KPU Provinsi Sulawesi Selatan, Makassar, Selasa (17/2/2025) pukul 10.00 WITA.
Senin, 16 Jun 2025 16:10
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Nilai Capai 7,71 Persen, Sidrap Juara Satu Pertumbuhan Ekonomi Sulsel 2025
2
BPP IKA UIN Alauddin Perkuat Konsolidasi dan Peran Strategis Alumni
3
Pemkab Maros Cairkan Rp20,8 Miliar THR dan TPP Guru
4
Pemkab Gowa Percepat Distribusi MBG untuk Bumil, Busui dan Balita Non PAUD
5
Angkutan Lebaran 2026, Sulsel Jadi Simpul Strategis Transportasi Indonesia Timur
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Nilai Capai 7,71 Persen, Sidrap Juara Satu Pertumbuhan Ekonomi Sulsel 2025
2
BPP IKA UIN Alauddin Perkuat Konsolidasi dan Peran Strategis Alumni
3
Pemkab Maros Cairkan Rp20,8 Miliar THR dan TPP Guru
4
Pemkab Gowa Percepat Distribusi MBG untuk Bumil, Busui dan Balita Non PAUD
5
Angkutan Lebaran 2026, Sulsel Jadi Simpul Strategis Transportasi Indonesia Timur