Pemerintah Kabupaten Maros, mencairkan Anggaran penyelenggaraan pengawasan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2024.

Panitia Pengawas Kecamatan se-Kabupaten Maros melakukan tes wawancara terhadap peserta seleksi calon Panwaslu kelurahan/desa atau PKD untuk Pilkada 2024.

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Maros tengah melakukan evaluasi kinerja Pengawas Pemilu (Panwaslu) kecamatan existing.

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Maros terus melakukan langkah-langkah persiapan menghadapi perselisihan hasil pemilihan umum di MK.

Sejumlah Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) Kelurahan Bontoa, Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros mulai mengeluhkan honor yang belum cair.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Maros menolak rekomendasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) setempat untuk melakukan pemungutan suara ulang (PSU) di TPS 003 Desa Cenrana Baru.

Ketua Bawaslu Maros, Sufirman mengatakan, dua TPS yang direkomendaskan adalah TPS 4 di Mario Pulana, Kecamatan Camba dan TPS 293 di kelurahan Hasanuddin, Kecamatan Mandai.

Proses sortir dan lipat surat suara Pemilu 2024 mulai berjalan di Kabupaten Maros. Keguatan itu berlangsung di aula KPU Kabupaten Maros, Kecamatan Turikale.

KPU serta Bawaslu Kabupaten Maros didesak untuk segera menurunkan ribuan alat peraga kampanye (APK) di Kabupaten Maros yang terpasang di pohon-pohon.

KPU Kabupaten Maros mendapat jatah anggaran pelaksanaan Pemilu 2024 sebesar Rp31 miliar. Sementara Bawaslu Maros diberi anggaran sebesar Rp11,3 miliar.

Bawaslu Kabupaten Maros mengajukan anggaran sekitar Rp 15 miliar, untuk pelaksanaan gelaran Pemilihan Calon Anggota Legislatif (Pileg) Maros 2024 mendatang.

Bawaslu Maros menemukan 417 pemilih dalam daftar pemilih sementara (DPS) yang tidak memenuhi syarat. Data tersebut diperoleh saat melakukan pencermatan DPS

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Maros telah membuka pendaftaran bakal calon anggota legislatif DPRD. Pendaftaran dibuka mulai 1 Mei hingga 14 Mei 2023.