Bawaslu Maros menggelar Dialog Publik tematik dengan tema "Evaluasi Pelaksanaan Pemilu 2024, Proyeksi Peran Media dan Pemuda dalam Pencegahan Politik Uang pada Pilkada Tahun 2024".

Bawaslu Kabupaten Maros merangkul semua pihak untuk secara bersama melakukan pengawasan partisipatif, tidak terkecuali kelompok penyandang disabilitas.

Bawaslu Maros menyiapkan Posko Kawal Hak Pilih Pilkada 2024. Langkah ini diambil guna mengawal dan menjamin hak pilih masyarakat dalam pilkada serentak.

Pemerintah Kabupaten Maros, mencairkan Anggaran penyelenggaraan pengawasan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2024.

Panitia Pengawas Kecamatan se-Kabupaten Maros melakukan tes wawancara terhadap peserta seleksi calon Panwaslu kelurahan/desa atau PKD untuk Pilkada 2024.

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Maros tengah melakukan evaluasi kinerja Pengawas Pemilu (Panwaslu) kecamatan existing.

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Maros terus melakukan langkah-langkah persiapan menghadapi perselisihan hasil pemilihan umum di MK.

Sejumlah Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) Kelurahan Bontoa, Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros mulai mengeluhkan honor yang belum cair.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Maros menolak rekomendasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) setempat untuk melakukan pemungutan suara ulang (PSU) di TPS 003 Desa Cenrana Baru.

Ketua Bawaslu Maros, Sufirman mengatakan, dua TPS yang direkomendaskan adalah TPS 4 di Mario Pulana, Kecamatan Camba dan TPS 293 di kelurahan Hasanuddin, Kecamatan Mandai.

Proses sortir dan lipat surat suara Pemilu 2024 mulai berjalan di Kabupaten Maros. Keguatan itu berlangsung di aula KPU Kabupaten Maros, Kecamatan Turikale.

KPU serta Bawaslu Kabupaten Maros didesak untuk segera menurunkan ribuan alat peraga kampanye (APK) di Kabupaten Maros yang terpasang di pohon-pohon.

KPU Kabupaten Maros mendapat jatah anggaran pelaksanaan Pemilu 2024 sebesar Rp31 miliar. Sementara Bawaslu Maros diberi anggaran sebesar Rp11,3 miliar.