Uji Kebenaran Akuntabilitas, Pemkab Maros Gelar Pendampingan SAKIP
Rabu, 31 Mei 2023 08:29
Kegiatan pra evaluasi dan pendampingan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Ruang Pola Kantor Bupati Maros, Selasa (30/5/2023). Foto: SINDO Makassar/Najmi S Limonu
MAROS - Pemerintah Kabupaten Maros menggelar pra evaluasi dan pendampingan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).
Kegiatan berlangsung di Ruang Pola Kantor Bupati Maros, Selasa (30/5/2023). Rencananya, kegiatan ini akan berlangsung selama tiga hari.
Kepala Bagian Organisasi Setda Maros Muhammad Jalaluddin Roem Nurdin mewakili Tim Penyusun SAKIP mengatakan, evaluasi dilakukan untuk menguji kebenaran akuntabilitas seluruh proses implementasi SAKIP.
"Dengan terlaksananya pendampingan dan pra evaluasi ini, diharap terjadi peningkatan hasil penilaian SAKIP dan RB Pemerintah Kabupaten Maros," ungkapnya.
Sebelumnya, SAKIP Kabupaten Maros 2021 memperoleh poin 62,59, kemudian 2021 63,16. Terus meningkat di 2022 hingga 63,48 dengan perolehan kategori B (baik).
"Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, selalu mengalami peningkatan di tiap komponen penilaian," sebut Jalaluddin.
Dia berharap, tahun 2023 bisa naik satu level menjadi BB (sangat baik) dengan kisaran nilai 70-80. "Sesuai dengan target RPJMD tahun ini, BB untuk SAKIP dan B untuk RB," tegasnya.
Sementara itu, Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan, Kementerian PANRB Andi Rahardian mengungkapkan, terdapat kebijakan baru yang harus disesuaikan kembali. Terkait implementasi reformasi birokrasi (RB) tematik.
"Implementasi RB tematik ini berorientasi pada dampak yang dihasilkan, bukan lagi hanya sekadar persoalan administrasi," sebutnya.
Ia membeberkan, terdapat empat hal yang menjadi fokus dari program RB tematik ini. Fokus tersebut adalah penanggulangan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi administrasi pemerintahan, serta percepatan prioritas aktual Presiden. Untuk program prioritas Presiden terbagi menjadi dua, yakni peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan pengendalian laju inflasi.
"Melalui program RB tematik ini, diharapkan instansi pemerintah dapat menjalankan program dengan fokus pada penyelesaian masalah yang terjadi di masyarakat melalui keempat fokus tersebut. Sehingga, dampak RB yang dilakukan oleh pemerintah, terasa dan berdampak di lapisan masyarakat," pungkasnya.
Kegiatan berlangsung di Ruang Pola Kantor Bupati Maros, Selasa (30/5/2023). Rencananya, kegiatan ini akan berlangsung selama tiga hari.
Kepala Bagian Organisasi Setda Maros Muhammad Jalaluddin Roem Nurdin mewakili Tim Penyusun SAKIP mengatakan, evaluasi dilakukan untuk menguji kebenaran akuntabilitas seluruh proses implementasi SAKIP.
"Dengan terlaksananya pendampingan dan pra evaluasi ini, diharap terjadi peningkatan hasil penilaian SAKIP dan RB Pemerintah Kabupaten Maros," ungkapnya.
Sebelumnya, SAKIP Kabupaten Maros 2021 memperoleh poin 62,59, kemudian 2021 63,16. Terus meningkat di 2022 hingga 63,48 dengan perolehan kategori B (baik).
"Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, selalu mengalami peningkatan di tiap komponen penilaian," sebut Jalaluddin.
Dia berharap, tahun 2023 bisa naik satu level menjadi BB (sangat baik) dengan kisaran nilai 70-80. "Sesuai dengan target RPJMD tahun ini, BB untuk SAKIP dan B untuk RB," tegasnya.
Sementara itu, Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan, Kementerian PANRB Andi Rahardian mengungkapkan, terdapat kebijakan baru yang harus disesuaikan kembali. Terkait implementasi reformasi birokrasi (RB) tematik.
"Implementasi RB tematik ini berorientasi pada dampak yang dihasilkan, bukan lagi hanya sekadar persoalan administrasi," sebutnya.
Ia membeberkan, terdapat empat hal yang menjadi fokus dari program RB tematik ini. Fokus tersebut adalah penanggulangan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi administrasi pemerintahan, serta percepatan prioritas aktual Presiden. Untuk program prioritas Presiden terbagi menjadi dua, yakni peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan pengendalian laju inflasi.
"Melalui program RB tematik ini, diharapkan instansi pemerintah dapat menjalankan program dengan fokus pada penyelesaian masalah yang terjadi di masyarakat melalui keempat fokus tersebut. Sehingga, dampak RB yang dilakukan oleh pemerintah, terasa dan berdampak di lapisan masyarakat," pungkasnya.
(MAN)
Berita Terkait
Sulsel
Jelang Lebaran, Pemkab Maros Perketat Pengawasan Daging di Pasar Tramo
Menjelang Hari Raya Idul Fitri 2025, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maros melakukan pemeriksaan daging sapi dan ayam yang dijual di Pasar Tradisional Butta Salewangang, Kamis (27/3/2025).
Kamis, 27 Mar 2025 11:58
Sulsel
Dinas Pertanian Gelar Pasar Murah dengan Harga di Bawah Pasar
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Maros menggelar pasar murah di halaman kantor Dinas Pertanian, Rabu (26/3/2025).
Rabu, 26 Mar 2025 13:55
Sulsel
Pemkab Maros Buka Posko Aduan THR untuk Karyawan dan Buruh
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maros telah membuka posko pengaduan Tunjangan Hari Raya (THR) 2025 bagi pekerja yang mengalami kendala dalam penerimaan hak tersebut.
Selasa, 25 Mar 2025 16:16
Sulsel
Ketua DPRD Maros Minta Pemerintah Awasi Penyaluran THR Pekerja atau Buruh
Ketua DPRD Maros, Gemilang Pagessa meminta Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Ketenagakerjaan Kabupaten Maros untuk mengawasi secara ketat penyaluran THR perusahaan.
Selasa, 25 Mar 2025 13:36
Sulsel
Bupati Maros Larang ASN Terima Parsel Lebaran
Bupati Maros AS Chaidir Syam mengambil langkah tegas dengan melarang pejabat di lingkup Pemerintah Kabupaten Maros menerima bingkisan lebaran dalam bentuk apa pun.
Jum'at, 21 Mar 2025 14:01
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
