Uji Kebenaran Akuntabilitas, Pemkab Maros Gelar Pendampingan SAKIP

MAROS - Pemerintah Kabupaten Maros menggelar pra evaluasi dan pendampingan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).

Kegiatan berlangsung di Ruang Pola Kantor Bupati Maros, Selasa (30/5/2023). Rencananya, kegiatan ini akan berlangsung selama tiga hari.

Kepala Bagian Organisasi Setda Maros Muhammad Jalaluddin Roem Nurdin mewakili Tim Penyusun SAKIP mengatakan, evaluasi dilakukan untuk menguji kebenaran akuntabilitas seluruh proses implementasi SAKIP.

Baca Juga: Pemkab Maros Berhasil Raih Predikat Opini WTP ke 11 Kali

"Dengan terlaksananya pendampingan dan pra evaluasi ini, diharap terjadi peningkatan hasil penilaian SAKIP dan RB Pemerintah Kabupaten Maros," ungkapnya.

Sebelumnya, SAKIP Kabupaten Maros 2021 memperoleh poin 62,59, kemudian 2021 63,16. Terus meningkat di 2022 hingga 63,48 dengan perolehan kategori B (baik).

"Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, selalu mengalami peningkatan di tiap komponen penilaian," sebut Jalaluddin.

Baca Juga: Tingkatkan Digitalisasi, Pemkab Maros Beri Bantuan Komputer ke Perpustakaan Desa

Dia berharap, tahun 2023 bisa naik satu level menjadi BB (sangat baik) dengan kisaran nilai 70-80. "Sesuai dengan target RPJMD tahun ini, BB untuk SAKIP dan B untuk RB," tegasnya.

Sementara itu, Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan, Kementerian PANRB Andi Rahardian mengungkapkan, terdapat kebijakan baru yang harus disesuaikan kembali. Terkait implementasi reformasi birokrasi (RB) tematik.

"Implementasi RB tematik ini berorientasi pada dampak yang dihasilkan, bukan lagi hanya sekadar persoalan administrasi," sebutnya.

Baca Juga: Pemkab Maros Lakukan Lelang Jabatan Eselon II yang Lowong

Ia membeberkan, terdapat empat hal yang menjadi fokus dari program RB tematik ini. Fokus tersebut adalah penanggulangan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi administrasi pemerintahan, serta percepatan prioritas aktual Presiden. Untuk program prioritas Presiden terbagi menjadi dua, yakni peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan pengendalian laju inflasi.

"Melalui program RB tematik ini, diharapkan instansi pemerintah dapat menjalankan program dengan fokus pada penyelesaian masalah yang terjadi di masyarakat melalui keempat fokus tersebut. Sehingga, dampak RB yang dilakukan oleh pemerintah, terasa dan berdampak di lapisan masyarakat," pungkasnya.