Bawaslu Sulsel Kesulitan Awasi Proses Coklit

MAKASSAR - Bawaslu Sulsel mengakui kesulitan mengawasi proses pencocokan dan penelitian (Coklit) yang dikerjakan oleh panitia pemutakhiran data pemilih (Pantarlih) di lapangan. Alasannya karena mereka tak memegang data penduduk potensial pemilih pemilu (DP4).

Komisioner Bawaslu Sulsel, Amrayadi mengatakan memang pengawas kelurahan/desa (PKD) sudah diinstruksikan untuk mengikuti Pantarlih saat melakukan coklit. Namun karena keterbatasan anggota, sehingga tak semua Pantarlih bisa diikuti.

"PKD di tingkat bawah yang dikoordinir oleh Panwascam itu melakukan pengawasan di pekan pertama Coklit. Pengawasan melekat mengikuti Pantarlih," katanya.

Baca Juga: Opu Hatta Harap HUT 17 Tahun Kota Belopa jadi Momentum Konsolidasi

Keterbatasan ini membuat Bawaslu semakin sulit mengawasi proses Coklit. Apalagi PKD tidak mengantongi DP4 yang dipegang Pantarlih saat turun ke lapangan.

"Data DP4 kita tidak di kasih, dan memang tidak dikasih, bukan belum. Ini yang sebenarnya menjadi masalah," ujarnya.

Kordiv Pencagahan dan Parmas ini menuturkan, meski begitu pihaknya akan tetap menguji hasil kinerja Pantarlih melalui uji petik. Kebijakan ini untuk mengecek coklit yang sudah dilakukan oleh Badan Adhoc KPU tersebut.

"Makanya kita pakai sistem uji petik. Nantinya kita akan memetakan TPS mana yang jadikan sasaran untuk uji petik. Karena petugas Pantarlih itu tidak berbanding lurus dengan jumlahnya dari PKD kita," bebernya.

Amrayadi melanjutkan, Bawaslu kabupaten/kota memiliki data dari pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan (PDPB). Data itu yang akan menjadi pembanding dari hasil coklit Pantarlih nanti.

Baca Juga: Temuan Bawaslu di Daerah, 4 Pantarlih Diganti Karena Tak Sesuai Domisili

"Data-data itu untuk kita jadikan perbandingan dengan turunan ke bawah. Kecuali, terupdate yang meninggal, setelah itu, tugasnya pengawasan memastikan. Persoalannya, memang kita tidak mendapatkan data itu, hanya rekap," jelasnya.

Komisioner KPU Sulsel, Uslimin mengungkapkan DP4 ialah data khusus yang diberikan hanya untuk KPU, dan tidak untuk diteruskan. Dokumen dari Kemendagri ialah data bergerak dan harus dicoklit.

"Kalau sudah menjadi DPS (daftar pemilih sementara) sudah bisa diserahkan ke Bawaslu dan publik. Dan mereka (Bawaslu) sebenarnya sudah tahu dan itu disampaikan pada saat rakor bersama," jelasnya.

Dia melanjutkan, Pantarlih sudah menjalankan proses Coklit untuk pemutakhiran data pemilih dengan mendatangi rumah warga selama satu bulan dibantu PPK dan PPS. Untuk jumlah DP4 diterima dari Kemendagri pemilih potensial pada Pemilu 2024 mencapai 6.787.531 juta jiwa.

Sedangkan jumlah Pantarlih di Sulsel sebanyak 27.793 orang yang tersebar di 24 kabupaten/kota. Mereka akan mengecek keabsahan kependudukan melalui pemeriksaan e-KTP agar disesuaikan dengan data pemilih yang dipegang petugas.

"Tugas mereka di lapangan mengecek, mensinkronkan data, memastikan pemilih masih hidup, terdata, atau sudah meninggal, pindah datang, dan pelajar usia 17 tahun sudah bisa masuk data pemilih," tandasnya.