Tolak Rekayasa LPJ Pemilu, Sekretaris PPS di Luwu Malah Terancam Dipecat
Chaeruddin
Senin, 04 Sep 2023 20:15
Ilustrasi Anggota KPU. Desain: Sindo Makassar
MAKASSAR - Sekretaris Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Tabaja, Kecamatan Kamanre Kabupaten Luwu, Yusma terancam dipecat dari posisinya, lantaran menolak merekayasa Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) penggunaan anggaran Pemilihan Umum (Pemilu) di tingkat desa.
Yusma, kepada Sindo Makassar, beberapa kali mengeluhkan adanya permintaan uang dalam bentuk sumbangan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) kepada PPS.
Bahkan Yusma selaku Sekretaris PPS Desa Tabbaja, diminta untuk mengatur bentuk laporan penggunaan anggaran tersebut meski tidak ada dianggarkan.
"Saya bingung, mau laporkan bagaimana, tidak ada anggarannya di kami (PPS) kegiatan seperti pawai kirab pemilu. Saya tanya, tidak ada anggaran kegiatan tersebut, tapi saya justeru diminta untuk mengatur dan taktisi laporannya," katanya.
"Saya kemudian tidak terima, tapi justru sekarang posisi saya terancam. Informasi yang saya terima, KPU Luwu minta PPK dan PPS evaluasi saya, terbukti mereka sudah pleno dan menerbitkan surat untuk mengevaluasi saya," sambungnya.
Ketua KPU Luwu, Hasan Sufyan, yang diminta klarifikasi soal pernyataan Sekretaris PPS diatas, enggan memberikan penjelasan. "Terkait Sekretaris PPS, PPS yang memiliki kewenangan, konfirmasi ke PPS ki," singkatnya.
Kepala Desa Tabbaja, Anwar Ibrahim kepada Sindo Makassar, membenarkan adanya usulan penggantian Yusma, sebagai Sekretaris PPS di desanya.
"Iye memang ada, mereka sudah pleno atas petunjuk dari KPU, mungkin ada kekeliruan atau pelanggaran yang dilakukan," ujarnya.
Ditanya sebagai pemerintah setempat dan pembina politik di desanya, seperti apa kinerja Sekretariat PPS di wilayahnya, Anwar Ibrahim, berkelit tidak ingin mencampurinya.
"Saya kira bukan rana saya untuk menilai seperti itu, ada jajaran mereka di KPU. Meskipun saya yang SK kan namun biarlah mereka yang selesaikan," tegasnya.
Yusma, kepada Sindo Makassar, beberapa kali mengeluhkan adanya permintaan uang dalam bentuk sumbangan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) kepada PPS.
Bahkan Yusma selaku Sekretaris PPS Desa Tabbaja, diminta untuk mengatur bentuk laporan penggunaan anggaran tersebut meski tidak ada dianggarkan.
"Saya bingung, mau laporkan bagaimana, tidak ada anggarannya di kami (PPS) kegiatan seperti pawai kirab pemilu. Saya tanya, tidak ada anggaran kegiatan tersebut, tapi saya justeru diminta untuk mengatur dan taktisi laporannya," katanya.
"Saya kemudian tidak terima, tapi justru sekarang posisi saya terancam. Informasi yang saya terima, KPU Luwu minta PPK dan PPS evaluasi saya, terbukti mereka sudah pleno dan menerbitkan surat untuk mengevaluasi saya," sambungnya.
Ketua KPU Luwu, Hasan Sufyan, yang diminta klarifikasi soal pernyataan Sekretaris PPS diatas, enggan memberikan penjelasan. "Terkait Sekretaris PPS, PPS yang memiliki kewenangan, konfirmasi ke PPS ki," singkatnya.
Kepala Desa Tabbaja, Anwar Ibrahim kepada Sindo Makassar, membenarkan adanya usulan penggantian Yusma, sebagai Sekretaris PPS di desanya.
"Iye memang ada, mereka sudah pleno atas petunjuk dari KPU, mungkin ada kekeliruan atau pelanggaran yang dilakukan," ujarnya.
Ditanya sebagai pemerintah setempat dan pembina politik di desanya, seperti apa kinerja Sekretariat PPS di wilayahnya, Anwar Ibrahim, berkelit tidak ingin mencampurinya.
"Saya kira bukan rana saya untuk menilai seperti itu, ada jajaran mereka di KPU. Meskipun saya yang SK kan namun biarlah mereka yang selesaikan," tegasnya.
(UMI)
Berita Terkait
Sulsel
Sasar Kampus, KPU Sulsel Gencar Sosialisasi Bahaya Politik Uang Jelang Pencoblosan
KPU Sulsel memberikan pencerahan kepada mahasiswa dan masyarakat umum mengenai bahaya politik uang, serta pentingnya menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, dan Polri.
Kamis, 21 Nov 2024 23:41
Sulsel
Bawaslu Soppeng Ingatkan KPU dan Paslon untuk Patuhi Aturan Masa Tenang Pilkada
Menjelang akhir tahapan kampanye dan memasuki masa tenang, Bawaslu Soppeng mengingatkan KPU Soppeng untuk menjalankan koordinasi sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye.
Kamis, 21 Nov 2024 21:56
Makassar City
Dorong Pemilihan Bermartabat, Karang Taruna Makassar Ingatkan Netralitas Penyelenggara
Karang Taruna Kota Makassar menggelar dialog di Kopizone, Makassar pada Rabu (20/11/2024). Dialog ini sebagai upaya untuk mengawal netralitas penyelenggara untuk Pilkada serentak yang bermartabat.
Rabu, 20 Nov 2024 16:50
Sulsel
Hasil Pengawasan Bawaslu Soppeng saat Debat Terakhir Antas Paslon Pilkada 2024
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Soppeng telah melaksanakan pengawasan terhadap debat publik pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Soppeng yang berlangsung pada Selasa (19/11/2024) malam.
Rabu, 20 Nov 2024 08:42
Sulsel
Ketua KPU Soppeng: Kedua Paslon Punya Kesamaan Memberikan yang Terbaik untuk Daerah
KPU Soppeng menggelar debat kedua di Hotel Harper, Makassar pada Selasa, 19 November 2024 malam.
Selasa, 19 Nov 2024 21:50
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Survei Pamungkas Pilwalkot Makassar Jelang Pencoblosan: MULIA 41,9%, INIMI 25,1%, SEHATI 21,1%
2
Tanggapi Hasil Survei LSI, Pegiat Data Ragukan Sehati Bisa Salip Mulia Jelang Pencoblosan
3
Warga Jeneponto Ditabrak Mobil, Tim Sarif-Qalby Siap Tanggung Biaya Pengobatan
4
Sarif-Qalby Gelar Kampanye Akbar, 93 Ribu Massa Tumpah Ruah di Lapangan Pastur
5
Bawaslu Soppeng Ingatkan KPU dan Paslon untuk Patuhi Aturan Masa Tenang Pilkada
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Survei Pamungkas Pilwalkot Makassar Jelang Pencoblosan: MULIA 41,9%, INIMI 25,1%, SEHATI 21,1%
2
Tanggapi Hasil Survei LSI, Pegiat Data Ragukan Sehati Bisa Salip Mulia Jelang Pencoblosan
3
Warga Jeneponto Ditabrak Mobil, Tim Sarif-Qalby Siap Tanggung Biaya Pengobatan
4
Sarif-Qalby Gelar Kampanye Akbar, 93 Ribu Massa Tumpah Ruah di Lapangan Pastur
5
Bawaslu Soppeng Ingatkan KPU dan Paslon untuk Patuhi Aturan Masa Tenang Pilkada