Sukseskan Pemilu 2024, UIN Alauddin Makassar Liburkan Mahasiswa KKN

MAKASSAR - UIN Alauddin Makassar memberikan libur kepada mahasiswa yang tengah menjalani kuliah kerja nyata (KKN). Kebijakan ini diambil untuk menyukseskan pemungutan suara Pemilu 2024.

Kebijakan meliburkan mahasiswa KKN ini tertuang dalam surat bernomor 148/LP2M-UIN/I/2024 yang diterbitkan Pusat Pengabdian Masyarakat (PPM) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) UIN Alauddin Makassar

Ketua LP2M UIN Alauddin Dr Rosmini Amin mengatakan, mahasiswa KKN di 9 kabupaten seperti Maros, Pangkep, Barru, Wajo, Sidrap, Pinrang, Luwu Utara, Majene, dan Enrekang, diliburkan mulai 13 hingga 15 Februari.

“Kembali aktif berpartisipasi KKN pada tanggal 16 Februari 2024 demi menyukseska Pemilu dalam keadaan aman dan kondusif,” tulis Dr Rosmini Amin dalam siaran pers yang diterima SINDO Makassar.

Baca juga: Tukar Guling Tanah hingga Honorer Menanti Kabiro AUPK UIN Alauddin yang Baru

Sekretaris LP2M, Prof H. Andi Marjuni menambahkan, khusus Kabupaten Soppeng, mahasiswa KKN di sana terlebih dahulu diliburkan.

Hal tersebut berdasarkan permohonan Pemerintah Kabupaten Soppeng untuk meliburkan mahasiswa KKN UIN Alauddin Makassar.

“Untuk tanggal 13 - 15 itu untuk semua kabupaten kecuali soppeng karena Pak Bupati minta duluan diliburkan karena ada beberapa proses sebelum hari H,” jelas Guru Besar Pendidikan Islam ini.

Prof Andi Marjuni menjelaskan bahwa meskipun mahasiswa KKN diberikan libur, proses KKN tetap dihitung selama 45 hari.

Baca Juga: Kapolda Sulsel Harap UIN Alauddin Jadi Salah Satu Center of Excellence

“Jadi khusus untuk Kabupaten Soppeng ini Mahasiswa diberikan tugas tambahan selama libur,” bebernya.

Dengan langkah ini, kata mantan Dekan Fakutas Tarbiyah dan Keguruan ini, LP2M berharap dapat menciptakan suasana aman dan kondusif untuk pelaksanaan Pemilu.

Sebagai informasi, KKN angkatan ke-74 UIN Alauddin melibatkan 2192 mahasiswa dengan perincian 932 laki-laki dan 1260 perempuan.

Pemberangkatan peserta KKN dilakukan pada 20-25 Januari 2024, menjangkau 10 kabupaten dan 27 kecamatan.