Mudah Dimobilisasi, Hak Pilih ASN Usul Dihilangkan di Pilkada 2024
Ahmad Muhaimin
Selasa, 16 Jul 2024 16:32
![Mudah Dimobilisasi, Hak Pilih ASN Usul Dihilangkan di Pilkada 2024](https://cdn.sindomakassar.com/makassar/berita/2024/07/16/1/9770/mudah-dimobilisasi-hak-pilih-asn-usul-dihilangkan-di-pilkada-2024-kkz.jpg)
Diskusi ringan Publish Research Institute dengan tema Netralitas ASN Harga Mati, Melanggar Sanksi Berat Menanti di Kopizone, Makassar pada Selasa (17/07/2024). Foto: Muhaimin
MAKASSAR - Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) selalu menjadi persoalan berulang yang dibahas saat perhelatan politik digelar. Muncul usulan jika hak pilih dan memilih mereka dihilangkan, sama dengan TNI/Polri.
Ide ini muncul saat diskusi ringan Publish Research Institute dengan tema Netralitas ASN Harga Mati, Melanggar Sanksi Berat Menanti di Kopizone, Makassar pada Selasa (17/07/2024). Apalagi ASN dianggap mudah dimobilisasi dan sarat kepentingan di Pilkada.
Konsultan Politik asal Sulsel, Nurmal Idrus mengatakan ASN memang sulit menjaga netralitasnya di Pemilu dan Pilkada. Sebab mereka punya hak pilih, beda dengan TNI/Polri.
"Ada empat indikator yang membuat ASN sulit menjaga netralitasnya. Pertama, dia punya keluarga yang menjadi calon peserta. Kedua, motivasi jabatan yang kalau tidak mendukung calon tertentu maka bisa berpengaruh dengan posisinya nanti," kata Nurmal.
"Ketiga ada tekanan pimpinan, Kadisnya punya orang yang dia dukung, sehingga menekan bawahannya untuk ikut mendukung. Keempat, dia tidak suka dengan calon peserta itu," sambungnya.
Nurmal menuturkan, keempat faktor ini membuat ASN sulit menjaga netralitasnya. Belum lagi mereka gampang dimobilisasi oleh calon kepala daerah yang berstatus petahana.
"ASN ialah salah satu yang punya struktur paling lengkap di negara ini hingga ke tingkat Bawah. Struktur mereka bahkan paling dekat dan bisa mempengaruhi pemilih. Ialah RT/RW yang paling dekat dengan pemilih, sehingga bisa dipengaruhi untuk menentukan pilihan," ujarnya.
"Makanya, ASN harusnya dicabut juga hak pilihnya, sama dengan TNI/Polri. Karena ASN juga ada identitas negara di situ," imbuhnya.
Menurut mantan Ketua KPU Makassar ini pada tahapan sekarang ini, Bawaslu sulit menindak ASN yang diduga melanggar netralitas. Sebab aturan pelanggaran netralitas hanya berlaku saat peserta ditetapkan sebagai calon bupati.
"Sepemahaman saya, Bawaslu tidak bisa menindak dugaan pelanggaran netralitas ASN saat kandidat baru sebagai bakal calon kepala daerah. Nah, ini yang sulit," tuturnya.
"Tapi di sisi lain, Bawaslu dan KPU juga sulit menindak pelanggaran netralitas ASN. Karena beberapa personil Bawaslu dan KPU juga, berstatus ASN. Nah, dalam posisi itu, mereka tentu tidak bisa melawan kepala daerahnya sebagai pimpinannya," jelasnya.
Pakar Pemerintahan dari Unhas, Andi Lukman Irwan tak menampik usulan menghilangkan hak pilih ASN bisa dipertimbangkan. Namun menurutnya, kebijakan itu tentu tak akan mudah direalisasikan sebab sarat kepentingan di Senayan.
"Kebijakan bahwa ASN tidak dipilih atau memilih, memang akan menjadi terobosan dan butuh keberanian mengubah undang-undang di DPR. Ini berbicara mesin elektoral dan relasi ASN adalah patron," ungkapnya.
"Tapi tentu ini menjadi harapan ke DPR. Apakah DPR betul-betul punya terobosan terhadap ASN yang mampu menempatkan posisinya sama dengan anggota TNI Polri dan aktif, yang tidak bisa memilih," sambungnya.
Akademisi Unhas ini menyarankan Bawaslu agar mencermati seleksi dan mutasi kepala dinas, camat hingga lurah jelang Pilkada 2024. Andi Lukman bilang, Bawaslu bisa memberikan informasi jika ada ASN yang melanggar netralitas, namun akan dilantik oleh kepala daerah.
"Bawaslu bisa memberikan penyampaian ke KASN, bahwa yang bersangkutan pernah melakukan pelanggaran netralitas, harap dipertimbangkan untuk disetujui. Karena Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) tidak bisa melantik kalau tidak ada persetujuan KASN," jelasnya.
"Nah pertanyaannya sekarang, apakah Bawaslu berani atau tidak melaporkan itu. Ini kan supaya ada efek jera untuk ASN kita," kunci Andi Lukman.
Ketua Bawaslu Makassar, Dede Arwinsyah mengungkapkan pihaknya telah melakukan pencegahan netralitas ASN dan TNI/Polri di Pilkada dengan menyebarkan surat imbauan kepada seluruh instansi terkait.
"Memang sekarang, kita tidak bisa panggil untuk mintai klarifikasi jika ada dugaan pelanggaran netralitas ASN, karena belum ada penetapan," jelas Dede.
"Tapi jika sudah ada informasi awal, maka kami akan melakukan penelusuran terkait kasus tersebut. Dan jika terbukti, maka kami akan sampaikan ke KASN. Nanti KASN yang melakukan klarifikasi," kuncinya.
Ide ini muncul saat diskusi ringan Publish Research Institute dengan tema Netralitas ASN Harga Mati, Melanggar Sanksi Berat Menanti di Kopizone, Makassar pada Selasa (17/07/2024). Apalagi ASN dianggap mudah dimobilisasi dan sarat kepentingan di Pilkada.
Konsultan Politik asal Sulsel, Nurmal Idrus mengatakan ASN memang sulit menjaga netralitasnya di Pemilu dan Pilkada. Sebab mereka punya hak pilih, beda dengan TNI/Polri.
"Ada empat indikator yang membuat ASN sulit menjaga netralitasnya. Pertama, dia punya keluarga yang menjadi calon peserta. Kedua, motivasi jabatan yang kalau tidak mendukung calon tertentu maka bisa berpengaruh dengan posisinya nanti," kata Nurmal.
"Ketiga ada tekanan pimpinan, Kadisnya punya orang yang dia dukung, sehingga menekan bawahannya untuk ikut mendukung. Keempat, dia tidak suka dengan calon peserta itu," sambungnya.
Nurmal menuturkan, keempat faktor ini membuat ASN sulit menjaga netralitasnya. Belum lagi mereka gampang dimobilisasi oleh calon kepala daerah yang berstatus petahana.
"ASN ialah salah satu yang punya struktur paling lengkap di negara ini hingga ke tingkat Bawah. Struktur mereka bahkan paling dekat dan bisa mempengaruhi pemilih. Ialah RT/RW yang paling dekat dengan pemilih, sehingga bisa dipengaruhi untuk menentukan pilihan," ujarnya.
"Makanya, ASN harusnya dicabut juga hak pilihnya, sama dengan TNI/Polri. Karena ASN juga ada identitas negara di situ," imbuhnya.
Menurut mantan Ketua KPU Makassar ini pada tahapan sekarang ini, Bawaslu sulit menindak ASN yang diduga melanggar netralitas. Sebab aturan pelanggaran netralitas hanya berlaku saat peserta ditetapkan sebagai calon bupati.
"Sepemahaman saya, Bawaslu tidak bisa menindak dugaan pelanggaran netralitas ASN saat kandidat baru sebagai bakal calon kepala daerah. Nah, ini yang sulit," tuturnya.
"Tapi di sisi lain, Bawaslu dan KPU juga sulit menindak pelanggaran netralitas ASN. Karena beberapa personil Bawaslu dan KPU juga, berstatus ASN. Nah, dalam posisi itu, mereka tentu tidak bisa melawan kepala daerahnya sebagai pimpinannya," jelasnya.
Pakar Pemerintahan dari Unhas, Andi Lukman Irwan tak menampik usulan menghilangkan hak pilih ASN bisa dipertimbangkan. Namun menurutnya, kebijakan itu tentu tak akan mudah direalisasikan sebab sarat kepentingan di Senayan.
"Kebijakan bahwa ASN tidak dipilih atau memilih, memang akan menjadi terobosan dan butuh keberanian mengubah undang-undang di DPR. Ini berbicara mesin elektoral dan relasi ASN adalah patron," ungkapnya.
"Tapi tentu ini menjadi harapan ke DPR. Apakah DPR betul-betul punya terobosan terhadap ASN yang mampu menempatkan posisinya sama dengan anggota TNI Polri dan aktif, yang tidak bisa memilih," sambungnya.
Akademisi Unhas ini menyarankan Bawaslu agar mencermati seleksi dan mutasi kepala dinas, camat hingga lurah jelang Pilkada 2024. Andi Lukman bilang, Bawaslu bisa memberikan informasi jika ada ASN yang melanggar netralitas, namun akan dilantik oleh kepala daerah.
"Bawaslu bisa memberikan penyampaian ke KASN, bahwa yang bersangkutan pernah melakukan pelanggaran netralitas, harap dipertimbangkan untuk disetujui. Karena Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) tidak bisa melantik kalau tidak ada persetujuan KASN," jelasnya.
"Nah pertanyaannya sekarang, apakah Bawaslu berani atau tidak melaporkan itu. Ini kan supaya ada efek jera untuk ASN kita," kunci Andi Lukman.
Ketua Bawaslu Makassar, Dede Arwinsyah mengungkapkan pihaknya telah melakukan pencegahan netralitas ASN dan TNI/Polri di Pilkada dengan menyebarkan surat imbauan kepada seluruh instansi terkait.
"Memang sekarang, kita tidak bisa panggil untuk mintai klarifikasi jika ada dugaan pelanggaran netralitas ASN, karena belum ada penetapan," jelas Dede.
"Tapi jika sudah ada informasi awal, maka kami akan melakukan penelusuran terkait kasus tersebut. Dan jika terbukti, maka kami akan sampaikan ke KASN. Nanti KASN yang melakukan klarifikasi," kuncinya.
(UMI)
Berita Terkait
![KPU Enrekang Buka Pendaftaran Cakada untuk Pilkada 2024](https://cdn.sindomakassar.com/makassar/berita/2024/08/24/1/10694/kpu-enrekang-buka-pendaftaran-cakada-belum-ada-paslon-konfirmasi-xea.jpg)
Sulsel
KPU Enrekang Buka Pendaftaran Cakada untuk Pilkada 2024
KPU Enrekang mengumumkan jadwal pendaftaran pasangan calon (Paslon) untuk Pilkada 2024. Pengumuman resmi dilakukan mulai Sabtu, 24 Agustus sampai Senin, 26 Agustus 2024.
Sabtu, 24 Agu 2024 23:36
![KPU Luwu Utara Buka Pendaftaran Cakada, Siapkan Siaran Langsung](https://cdn.sindomakassar.com/makassar/berita/2024/08/24/1/10693/kpu-luwu-utara-buka-pendaftaran-cakada-siapkan-siaran-langsung-otn.jpg)
Sulsel
KPU Luwu Utara Buka Pendaftaran Cakada, Siapkan Siaran Langsung
KPU Luwu Utara (Lutra) mengumumkan jadwal pendaftaran pasangan calon (Paslon) untuk Pilkada 2024. Pengumuman resmi dilakukan mulai Sabtu, 24 Agustus sampai Senin, 26 Agustus 2024.
Sabtu, 24 Agu 2024 21:20
![KPU Sulsel Tetapkan RS Wahidin jadi Lokasi Pemeriksaan Kesehatan Cakada di Pilgub](https://cdn.sindomakassar.com/makassar/berita/2024/08/24/1/10691/kpu-sulsel-tetapkan-rs-wahidin-jadi-lokasi-pemeriksaan-kesehatan-cakada-di-pilgub-pal.jpg)
Sulsel
KPU Sulsel Tetapkan RS Wahidin jadi Lokasi Pemeriksaan Kesehatan Cakada di Pilgub
KPU Sulsel menetapkan Rumah Sakit (RS) Wahidin Sudirohusodo sebagai lokasi pemeriksaan calon gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Selatan untuk tahapan Pilgub 2024.
Sabtu, 24 Agu 2024 20:22
![KPU Selayar Umumkan Jadwal Pendaftaran, 2 Paslon Siap Mendaftar](https://cdn.sindomakassar.com/makassar/berita/2024/08/24/1/10685/kpu-selayar-umumkan-jadwal-pendaftaran-2-paslon-siap-mendaftar-nmd.jpg)
Sulsel
KPU Selayar Umumkan Jadwal Pendaftaran, 2 Paslon Siap Mendaftar
KPU Kepulauan Selayar mengumumkan jadwal pendaftaran pasangan calon (Paslon) untuk Pilkada 2024. Pengumuman resmi dilakukan mulai Sabtu, 24 Agustus sampai Senin, 26 Agustus 2024.
Sabtu, 24 Agu 2024 16:17
![KPU Makassar Tetapkan RS Unhas jadi Lokasi Pemeriksaan Cakada](https://cdn.sindomakassar.com/makassar/berita/2024/08/24/1/10684/kpu-makassar-tetapkan-rs-unhas-jadi-lokasi-pemeriksaan-cakada-ynp.jpg)
Makassar City
KPU Makassar Tetapkan RS Unhas jadi Lokasi Pemeriksaan Cakada
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Makassar resmi menetapkan Rumah Sakit Universitas Hasanuddin (RS Unhas) sebagai lokasi pemeriksaan calon Kepala Daerah (Cakada) di Kota Makassar.
Sabtu, 24 Agu 2024 15:15
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
![Warga New Taeng Residence Gelar Malam Ramah Tamah HUT Kemerdekaan](https://cdn.sindomakassar.com/makassar/berita/2024/08/24/1/10681/warga-new-taeng-residence-gelar-malam-ramah-tamah-hut-kemerdekaan-zti.jpg)
Warga New Taeng Residence Gelar Malam Ramah Tamah HUT Kemerdekaan
2
![KPU Selayar Umumkan Jadwal Pendaftaran, 2 Paslon Siap Mendaftar](https://cdn.sindomakassar.com/makassar/berita/2024/08/24/1/10685/kpu-selayar-umumkan-jadwal-pendaftaran-2-paslon-siap-mendaftar-nmd.jpg)
KPU Selayar Umumkan Jadwal Pendaftaran, 2 Paslon Siap Mendaftar
3
![KPU Luwu Utara Buka Pendaftaran Cakada, Siapkan Siaran Langsung](https://cdn.sindomakassar.com/makassar/berita/2024/08/24/1/10693/kpu-luwu-utara-buka-pendaftaran-cakada-siapkan-siaran-langsung-otn.jpg)
KPU Luwu Utara Buka Pendaftaran Cakada, Siapkan Siaran Langsung
4
![Pengurus Pelita FKUB Sulsel Diharap Perkuat Kerukunan Umat](https://cdn.sindomakassar.com/makassar/berita/2024/08/24/1/10683/pengurus-pelita-fkub-sulsel-diharap-perkuat-kerukunan-umat-gjl.jpg)
Pengurus Pelita FKUB Sulsel Diharap Perkuat Kerukunan Umat
5
![Punya 11.459 Suara Sah, Partai Buruh Tertarik Usung Danny-Azhar di Pilgub Sulsel](https://cdn.sindomakassar.com/makassar/berita/2024/08/24/1/10690/punya-11459-suara-sah-partai-buruh-tertarik-usung-dannyazhar-di-pilgub-sulsel-ytu.jpg)
Punya 11.459 Suara Sah, Partai Buruh Tertarik Usung Danny-Azhar di Pilgub Sulsel
6
![KPU Makassar Tetapkan RS Unhas jadi Lokasi Pemeriksaan Cakada](https://cdn.sindomakassar.com/makassar/berita/2024/08/24/1/10684/kpu-makassar-tetapkan-rs-unhas-jadi-lokasi-pemeriksaan-cakada-ynp.jpg)
KPU Makassar Tetapkan RS Unhas jadi Lokasi Pemeriksaan Cakada
7
![Partai Perindo Dukung Chaidir-Suhartina di Pilkada Maros](https://cdn.sindomakassar.com/makassar/berita/2024/08/24/1/10689/partai-perindo-dukung-chaidirsuhartina-di-pilkada-maros-srw.jpg)
Partai Perindo Dukung Chaidir-Suhartina di Pilkada Maros