PPP Sulsel berhasil mendatangkan Wakil Bupati (Wabup) Bone, Ambo Dalle dan politisi senior Muhammad Yasir. Keduanya akan dipersiapkan untuk bertarung di pemilihan legislatif (Pileg) 2024 mendatang

Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Heddy Lugito menegaskan bahwa pihaknya tetap berkomitmen menjalankan amanat Pasal 22e ayat (1) Undang-undang Dasar (UUD) 1945 yang menyebutkan Pemilu dijalankan setiap lima tahun sekali.

Politisi Gerindra Sulsel, Andi Anhar Rahman terus mensosialisasikan Prabowo Subianto sebagai Presiden 2024. Apalagi ia sudah diamanahkan menjabat Direktur Kampanye Presiden Prabowo 2024 di Sulsel.

Ketua DPD Gerindra Sulsel, Andi Iwan Darmawan Aras mengatakan Bacaleg harus mengikuti uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test. Meski kuota sudah terpenuhi hingga 200 persen, pihaknya harus memastikan loyalitas Bacaleg yang dipasang.

Mantan Wakil Walikota Makassar, Syamsu Rizal mantap bergabung ke PKB untuk maju ke DPRI RI Dapil Sulsel 1. Deng Ical pun sapaannya diminta untuk fokus bertarung di jalur tersebut.

Partai Hanura Sulsel melakukan pergantian ketua DPC di tiga daerah menjelang Pemilu 2024. Hal ini dikarenakan berbagai alasan yang mengharuskan dilakukan rotasi.

Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) Sulsel menyeret 8 komisioner KPU ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). OMS menduga para Teradu melakukan pelanggaran kode etik saat tahapan verifikasi partai politik beberapa waktu lalu.

KPU Kota Makassar bersama Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) melakukan Sosialisasi Pemilu Serentak 2024 kepada Gen Z atau pemilih pemula di sejumlah sekolah

Partai Gerindra optimis bisa memenangkan Prabowo Subianto sebagai presiden 2024. Sulsel salah satu provinsi yang ditarget bisa menjadi lumbung suara sang Ketum di Pilpres mendatang.

Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad datang meresmikan Kantor Badan Pemenangan Calon Presiden Prabowo Subianto di Jalan Haji Bau Makassar, Sulsel pada Minggu (12/3).

Partai Perindo Gowa bakal segera membentuk kepengurusan baru. Mereka akan disiapkan untuk menatap Pemilu 2024 yang pelaksanaannya kurang setahun lagi.

Putusan pengadilan tingkat negeri tersebut sebagai putusan inkonstitusional. Musabanya, putusan itu bertentangan dengan konstitusi yakni UUD 1945.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Maros, mengusulkan anggaran pelaksanaan Pilkada 2024 kepada Pemerintah Daerah sebesar Rp42 miliar.