Pengelolaan sampah menjadi isu mendesak di Morowali seiring pertumbuhan penduduk dan meningkatnya aktivitas industri. Edukasi sejak dini pun penting karena sekolah memiliki peran besar dalam membentuk perilaku generasi muda.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kakanwil Kemenkum Sulsel), Andi Basmal, mengikuti sesi panel pertama Lokakarya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang memasuki tahap pembahasan teknis, Selasa (10/02/2026)

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan kembali mencatatkan capaian positif dalam tata kelola pemerintahan. Pemprov Sulsel meraih penghargaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2025 setelah berhasil meningkatkan nilai kinerjanya dari kategori B (Baik) menjadi BB (Sangat Baik).

Suasana tenang di kawasan Jalan Somba Opu, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, mendadak berubah mencekam, Kamis (12/2/2026) sekitar pukul 12.45 WITA.

Musisi Marcell Siahaan hadir sebagai narasumber dalam Sosialisasi Royalti yang digelar Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan, Kamis (12/2/2026).

Polemik panjang yang membelit Universitas Pejuang Republik Indonesia (UPRI) akhirnya dinyatakan berakhir setelah Mahkamah Agung (MA) mengabulkan Peninjauan Kembali (PK) kedua dalam perkara sengketa yayasan.

Gangguan mata juling atau strabismus tidak hanya berdampak pada fungsi penglihatan. Banyak penderita menghadapi tekanan psikologis akibat stigma sosial hingga hambatan dalam berinteraksi.

Transparansi adalah kunci membangun kepercayaan publik dan pemangku kepentingan. Upaya ini menjadi langkah besar yang dilakukan PT Vale Indonesia Tbk (PT Vale) yang merupakan anggota holding Industri Pertambangan Indonesia (MIND ID) dengan membuka akses ke Pemerintah Desa

Ketua DPW Partai Amanat Nasional (PAN) Sulawesi Selatan, Husniah Talenrang, mengintensifkan konsolidasi partai melalui roadshow ke sejumlah daerah di wilayah Ajatappareng.

Terbaru, Sidang Dewan Pleno (SDP) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) bakal digelar di Four Points by Sheraton Hotel Makassar.

Ia mengingatkan agar Mukernas tidak sekadar menjadi agenda seremonial tanpa menghasilkan keputusan konkret. Penegasan tersebut disampaikan Mardiono saat membuka Mukernas I PPP di Makassar,

Menandai 15 tahun perjalanannya, Yayasan Ronald McDonald House Charities (Yayasan RMHC) menghadirkan rumah singgah keempat yang berlokasi di Kemanggisan, Jakarta Barat.

Upaya memperkuat ketahanan lingkungan dan menghadapi dampak perubahan iklim terus didorong melalui Program Kampung Hijau Energi yang digagas oleh Program Humanity and Enviroment, Lembaga Amil Zakat (LAZ) Hadji Kalla.

Rapat Koordinasi Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Pembinaan Hukum di Wilayah yang digelar di Aula Pancasila, Rabu (11/2/2026), menjadi momentum strategis bagi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) dalam memperkuat kualitas regulasi daerah.

MAKASSAR - Pemerintah Indonesia didukung untuk mengembangkan energi nuklir untuk mendorong ketahanan energi, demi mencapai swasembada energi di masa mendatang.

Kantor Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat (OJK Sulsel Sulbar) bersama Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat (FKIJK Sulselbar)

Karena itu, sudah saatnya perjuangan ini diarahkan secara lebih strategis; menciptakan ruang dialog, menyusun naskah akademik yang kuat, menyajikan data pelayanan publik dan ekonomi secara komprehensif.

Sekretaris Komisi D DPRD Kota Makassar, dr Fahrizal Arrahman Husain menyoroti kebijakan penonaktifan peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) BPJS Kesehatan.

Pimpinan Universitas Muslim Indonesia (UMI) bersama rombongan melaksanakan silaturrahim dengan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kotamobagu beserta seluruh jajaran Pemerintah Kota Kotamobagu pada Rabu, (11/02/2026).

Rapat Koordinasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan menyoroti capaian strategis kinerja Tahun 2025, mulai dari pengharmonisasian ribuan produk hukum daerah hingga terbentuknya 3.059 Pos Bantuan Hukum