Perkuat Stabilitas Perbankan, LPS Naikkan Tingkat Bunga Penjaminan
Jum'at, 26 Jun 2026 09:04
LPS memutuskan untuk menaikkan Tingkat Bunga Penjaminan guna mendukung dan memperkuat stabilitas perbankan. Foto/Ilustrasi/Istimewa
JAKARTA - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memutuskan menaikkan Tingkat Bunga Penjaminan (TBP) simpanan yang berlaku mulai 1 Juli hingga 30 September 2026. Kebijakan tersebut diambil untuk menjaga kepercayaan masyarakat sekaligus memperkuat stabilitas sektor perbankan di tengah perkembangan suku bunga pasar.
Berdasarkan hasil Rapat Dewan Komisioner (RDK) pada 22 Juni 2026, LPS menetapkan TBP simpanan rupiah di bank umum menjadi 3,75 persen, simpanan rupiah di Bank Perekonomian Rakyat (BPR) menjadi 6,25 persen, serta simpanan valuta asing di bank umum menjadi 2,00 persen.
Ketua Dewan Komisioner LPS, Anggito Abimanyu, mengatakan penyesuaian tersebut mempertimbangkan sejumlah indikator, mulai dari tren kenaikan suku bunga simpanan yang masih terbatas, kondisi likuiditas perbankan yang tetap memadai, hingga persaingan antarbank yang dinilai masih sehat.
Selain itu, penghimpunan dana masyarakat dan kinerja intermediasi perbankan juga masih menunjukkan tren positif. Dengan kondisi tersebut, LPS menilai kenaikan TBP tetap mampu menjaga kepercayaan nasabah sekaligus mendukung stabilitas sistem perbankan.
"LPS akan terus melakukan evaluasi terhadap TBP secara berkala agar tetap sesuai dengan perkembangan kondisi perekonomian, perbankan, dan pasar keuangan. Evaluasi ini dilakukan untuk menjaga kredibilitas dan efektivitas kebijakan penjaminan yang dilakukan oleh LPS," kata Anggito dalam siaran pers yang diterima SINDO Makassar.
Dari sisi industri, kinerja perbankan nasional masih menunjukkan pertumbuhan yang solid. Hingga Mei 2026, Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh 13,47 persen secara tahunan (year on year/yoy), sementara penyaluran kredit meningkat 11,51 persen (yoy).
Pertumbuhan DPK dalam rupiah tercatat mencapai 12,37 persen (yoy), lebih tinggi dibandingkan DPK valuta asing yang tumbuh 8,91 persen dalam denominasi dolar Amerika Serikat. Kondisi tersebut didukung permodalan, profitabilitas, dan likuiditas perbankan yang tetap kuat sehingga mampu menjadi bantalan menghadapi berbagai potensi risiko.
Di sisi lain, cakupan penjaminan simpanan juga masih berada jauh di atas ketentuan undang-undang. Hingga Mei 2026, sebanyak 681,67 juta rekening nasabah bank umum atau 99,94 persen dari total rekening dijamin penuh hingga Rp2 miliar. Sementara di BPR/BPRS, jumlah rekening yang dijamin mencapai 15,67 juta atau 99,97 persen dari total rekening.
LPS menegaskan akan terus memantau perkembangan suku bunga pasar dan tingkat cakupan penjaminan agar kebijakan TBP tetap relevan dengan kondisi ekonomi.
LPS juga kembali mengingatkan masyarakat bahwa simpanan hanya dijamin apabila memenuhi ketentuan 3T, yakni tercatat dalam pembukuan bank, memperoleh bunga yang tidak melebihi Tingkat Bunga Penjaminan, serta tidak terkait dengan tindakan yang menyebabkan bank menjadi tidak sehat.
Karena itu, masyarakat diimbau memperhatikan tingkat bunga simpanan yang ditawarkan bank. Di sisi lain, perbankan juga diminta secara aktif menyampaikan informasi mengenai TBP melalui berbagai kanal komunikasi, termasuk platform digital, sebagai bagian dari upaya meningkatkan transparansi dan perlindungan nasabah.
Berdasarkan hasil Rapat Dewan Komisioner (RDK) pada 22 Juni 2026, LPS menetapkan TBP simpanan rupiah di bank umum menjadi 3,75 persen, simpanan rupiah di Bank Perekonomian Rakyat (BPR) menjadi 6,25 persen, serta simpanan valuta asing di bank umum menjadi 2,00 persen.
Ketua Dewan Komisioner LPS, Anggito Abimanyu, mengatakan penyesuaian tersebut mempertimbangkan sejumlah indikator, mulai dari tren kenaikan suku bunga simpanan yang masih terbatas, kondisi likuiditas perbankan yang tetap memadai, hingga persaingan antarbank yang dinilai masih sehat.
Selain itu, penghimpunan dana masyarakat dan kinerja intermediasi perbankan juga masih menunjukkan tren positif. Dengan kondisi tersebut, LPS menilai kenaikan TBP tetap mampu menjaga kepercayaan nasabah sekaligus mendukung stabilitas sistem perbankan.
"LPS akan terus melakukan evaluasi terhadap TBP secara berkala agar tetap sesuai dengan perkembangan kondisi perekonomian, perbankan, dan pasar keuangan. Evaluasi ini dilakukan untuk menjaga kredibilitas dan efektivitas kebijakan penjaminan yang dilakukan oleh LPS," kata Anggito dalam siaran pers yang diterima SINDO Makassar.
Dari sisi industri, kinerja perbankan nasional masih menunjukkan pertumbuhan yang solid. Hingga Mei 2026, Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh 13,47 persen secara tahunan (year on year/yoy), sementara penyaluran kredit meningkat 11,51 persen (yoy).
Pertumbuhan DPK dalam rupiah tercatat mencapai 12,37 persen (yoy), lebih tinggi dibandingkan DPK valuta asing yang tumbuh 8,91 persen dalam denominasi dolar Amerika Serikat. Kondisi tersebut didukung permodalan, profitabilitas, dan likuiditas perbankan yang tetap kuat sehingga mampu menjadi bantalan menghadapi berbagai potensi risiko.
Di sisi lain, cakupan penjaminan simpanan juga masih berada jauh di atas ketentuan undang-undang. Hingga Mei 2026, sebanyak 681,67 juta rekening nasabah bank umum atau 99,94 persen dari total rekening dijamin penuh hingga Rp2 miliar. Sementara di BPR/BPRS, jumlah rekening yang dijamin mencapai 15,67 juta atau 99,97 persen dari total rekening.
LPS menegaskan akan terus memantau perkembangan suku bunga pasar dan tingkat cakupan penjaminan agar kebijakan TBP tetap relevan dengan kondisi ekonomi.
LPS juga kembali mengingatkan masyarakat bahwa simpanan hanya dijamin apabila memenuhi ketentuan 3T, yakni tercatat dalam pembukuan bank, memperoleh bunga yang tidak melebihi Tingkat Bunga Penjaminan, serta tidak terkait dengan tindakan yang menyebabkan bank menjadi tidak sehat.
Karena itu, masyarakat diimbau memperhatikan tingkat bunga simpanan yang ditawarkan bank. Di sisi lain, perbankan juga diminta secara aktif menyampaikan informasi mengenai TBP melalui berbagai kanal komunikasi, termasuk platform digital, sebagai bagian dari upaya meningkatkan transparansi dan perlindungan nasabah.
(TRI)
Berita Terkait
Ekbis
LPS Siapkan Pembayaran Klaim Nasabah BPR Agritrans Batumarta
LPS menargetkan proses rekonsiliasi dan verifikasi selesai paling lambat 23 Maret 2027. Pembayaran klaim kepada nasabah akan dilakukan secara bertahap selama periode tersebut.
Senin, 09 Nov 2026 18:37
News
OJK, LPS, dan Pemprov Sulsel Gaungkan Gerakan Cinta Keuangan Syariah
Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bersinergi melalui Gerakan Masyarakat (Germas) Anti Mager Cinta Keuangan Syariah.
Selasa, 03 Nov 2026 20:13
Ekbis
OJK dan LPS Perkuat Literasi Keuangan Syariah, Perluas Akses Masyarakat
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memperkuat kolaborasi dalam mendorong literasi dan inklusi keuangan syariah di Indonesia.
Senin, 02 Nov 2026 18:14
Ekbis
LPS Targetkan Program Penjaminan Polis Asuransi Berlaku Juli 2027
Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) tengah mempersiapkan program Penjaminan Polis Asuransi yang ditargetkan mulai berlaku pada Juli 2027.
Sabtu, 31 Okt 2026 18:37
News
Gelar LIKE IT 2026 di Unhas, LPS Minta Mahasiswa Bijak Kelola Keuangan
Unhas resmi menjadi tuan rumah penyelenggaraan LIKE IT Tahun 2026 Seri Kesembilan. Kegiatan ini berlangsung di Baruga A.P. Pettarani Kampus Unhas Tamalanrea, Kota Makassar, Selasa (20/10/2026).
Selasa, 20 Okt 2026 19:46
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Kalla Toyota Cetak Rekor, Penjualan Mobil Baru dan Bekas Melonjak
2
Ahsan Dzaky Antar Makassar Raih Emas Panahan di Porprov Sulsel
3
Rayakan HKN di Tompobulu, Pemkab Maros Pastikan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas
4
Komisi III DPR Minta Akses Masmindo Dijamin, Klaim Lahan Rante Balla Diverifikasi
5
Imigrasi Makassar Hadirkan SIPAKATAU KAISAR untuk Pengaduan Digital
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Kalla Toyota Cetak Rekor, Penjualan Mobil Baru dan Bekas Melonjak
2
Ahsan Dzaky Antar Makassar Raih Emas Panahan di Porprov Sulsel
3
Rayakan HKN di Tompobulu, Pemkab Maros Pastikan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas
4
Komisi III DPR Minta Akses Masmindo Dijamin, Klaim Lahan Rante Balla Diverifikasi
5
Imigrasi Makassar Hadirkan SIPAKATAU KAISAR untuk Pengaduan Digital