Pemprov Sulsel Serahkan Dana Hibah Rp224 Miliar untuk Pilkada 2024

MAKASSAR - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) bersama KPU-Bawaslu Sulsel menandatangani naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) di Ruang Pimpinan, Kantor Gubernur Sulsel, Senin (2/9/2023).

Besaran hibah tersebut yakni Rp224 miliar. Angka tersebut merupakan 40 persen dari total dana Pilkada Provinsi Sulsel 2024 sebagaimana surat edaran Kemendagri di mana tahun ini harus ada anggaran Pilkada 40 persen dan tahun 2024 60 persen.

Rp224 miliar tersebut rinciannya, untuk KPU Sulsel Rp150 miliar, Rp50 miliar untuk Bawaslu Sulsel. Lalu sekira Rp24 miliar untuk porsi keamanan yakni TNI-Polri.

Baca Juga: Anggaran Pemprov Sulsel Menipis, Pj Gubernur Fokus Bayar Utang dan Pilkada

Pejabat Gubernur Sulsel, Bahtiar Baharuddin menyebut, Pemprov Sulsel merupakan provinsi pertama yang melakukan penandatanganan NPHD di Indonesia.

"Jadi nomor satu. Kita bukan hanya mau sekadar nomor satu, kita hendak menunjukkan bahwa kita konsisten pada agenda negara tahun depan kita harus menunggu. Bayangkan tahun depan tidak terjadi pilkada kan demokrasi transisi, masa Pj terus," ujar Bahtiar, Senin (2/10/2023).

Berdasarkan surat edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 900.1.9.1/5252/SJ yang diterbitkan pada 29 September 2023 itu, Pemda diminta untuk menganggarkan dana Pilkada di APBD 2023 perubahan senilai 40 persen dan 60 persen di APBD Pokok 2024.

Baca Juga: Dewan Sebut Anggaran Pilkada di Kabupaten Wajo Capai Rp45 Miliar

Dalam SE tersebut, salah satu yang ditegaskan Mendagri adalah tidak akan memberikan nomor register terhadap Ranperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) bagi pemerintah daerah yang tak mengalokasikan 40 persen dana hibah Pilkada 2024 tahap I.

Bahtiar pun menegaskan semua kabupaten/kota di Sulsel harus melakukan penandatanganan NPHD bulan ini. Sebab, anggaran pilkada merupakan perintah undang-undang. Jika tidak, maka akan ada sanksi yang akan diberikan.

Saat ini baru 2 kabupaten di Sulsel yang melakukan penandatanganan NPHD, yakni Kabupaten Gowa dan Maros.

Baca Juga: Dana Hibah Pilkada untuk KPU dan Bawaslu Gowa Capai Rp75 Miliar

"Ada indikasi dua daerah (belum menyusun NPHD) Enrekang dan Sidrap. Kalau tidak salah, mereka sedang menyusun. Tapi kalau tidak menyusun nanti kita susun kan," tegasnya.