Pertumbuhan tertinggi terdapat pada kredit usaha mikro 30,01 persen menjadi Rp33,26 triliun. Secara total, kredit UMKM telah disalurkan kepada 926.391 debitur.

Kepala OJK Provinsi Sulsel dan Sulbar, Darwisman, menyampaikan untuk wilayah Sulsel tercatat total aset perbankan mengalami pertumbuhan 10% periode Februari 2024.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong penguatan keuangan syariah melalui sinergi dan kolaborasi dengan berbagai pihak untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan bahwa industri perbankan telah siap menghadapi berakhirnya kebijakan stimulus restrukturisasi kredit perbankan untuk dampak Covid-19 pada 31 Maret 2024.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Sulawesi Selatan (Sulsel) hingga Februari 2024 mencapai Rp2,12 triliun.

OJK mendukung langkah penyelesaian persoalan pembiayaan bermasalah di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) melalui jalur hukum dengan Kejaksaan Agung.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kembali meraih dua penghargaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai peringkat I Program Pengendalian Gratifikasi Terbaik Nasional.

Tanah yang disepakati berlokasi di Sub Wilayah Perencanaan (SWP) I.A., Wilayah Perencanaan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), Ibu Kota Nusantara, seluas 13.800 m2 atau meter persegi.

OJK merilis aturan pelaporan penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (fintech lending), BP Tapera dan Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan (PPSP).

OJK berkomitmen untuk terus menegakkan integritas sistem keuangan guna menyehatkan industri perbankan khususnya Bank Perekonomian Rakyat (BPR), sesuai P2SK.

Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas Pasti pada Januari 2024 kembali melakukan pemblokiran 233 entitas pinjaman online ilegal.

Kepala OJK Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, Darwisman, menyampaikan total aset perbankan di Sulsel posisi Desember 2023 tumbuh 10,10 persen yoy dengan nominal mencapai Rp192,17 triliun.

Dua POJK dimaksud merupakan tindak lanjut atas amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).