OJK sebagai otoritas di sektor jasa keuangan dituntut untuk tidak lengah, senantiasa bersiap, serta meningkatkan pelayanan dengan mengurai birokrasi.

OJK dan Kementerian Kemenko Perekonomian menyepakati kerja sama pelaksanaan peningkatan literasi dan inklusi keuangan melalui Program Kartu Prakerja.

Penerbitan POJK Nomor 22 Tahun 2023 ini merupakan tindak lanjut atas amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengumumkan pencabutan izin usaha PT Hewlett-Packard Finance Indonesia (PT HPFI) sebagaimana ditetapkan melalui Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK.

OJK menilai penerapan tata kelola atau governansi sangat penting dalam era digitalisasi di sektor jasa keuangan untuk semakin memperkuat industri jasa keuangan dan pelindungan konsumen.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menggelar acara Apresiasi Media Massa 2023 sebagai bagian kegiatan perayaan HUT ke-12 yang diadakan di Jakarta, Senin (27/11/2023).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap industri jasa keuangan dengan memperkuat pengaturan dan pengawasan.

OJK secara resmi telah mencabut izin usaha PT BPR Indotama UKM Sulawesi (BPR Indotama), yang beralamat di Kota Makassar, Provisi Sulawesi Selatan.

OJK berkomitmen semakin memperkuat pelaksanaan kewenangan penyidikan yang diamanatkan oleh Undang-Undang serta meningkatkan koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum.

Satgas telah menghentikan 7.502 entitas keuangan ilegal yang terdiri dari 1.196 entitas investasi ilegal, 6.055 entitas pinjaman online ilegal/pinpri, dan 251 entitas gadai ilegal.

Penjabat (Pj) Gubernur Sulsel, Bahtiar Baharuddin, menerima audiensi Pimpinan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) RI di Rumah Jabatan Gubernur, Minggu (10/9/2023).

OJK menggenjot kegiatan edukasi keuangan kepada masyarakat. Sasaran prioritas, dua di antaranya adalah pelaku UMKM dan ibu rumah tangga alias IRT.

OJK bersama TPAKD dan FKIJK Sulselbar meluncurkan program LAYARKU sebagai upaya meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di daerah.