Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan memberikan apresiasi kepada Kota Parepare yang berhasil menuntaskan pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) hingga 100 persen.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) melaksanakan rapat harmonisasi tujuh Rancangan Peraturan Bupati (Ranperkada) dari Kabupaten Pinrang dan Kabupaten Luwu Timur

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) mendukung penuh pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) Analisis dan Evaluasi Hukum, terkait Penjaminan dalam Rangka Mendukung Kewirausahaan dan Mengembangkan Industri Kreatif (Asta Cita ke-3)

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) melaksanakan apel pagi pada Senin (29/9/2025) yang dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah, Andi Basmal

Ribuan peserta antusias mengikuti Notary Run 2025 yang dilepas langsung oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) Kemenkum, Widodo, bersama Wali Kota Makassar

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum menegaskan komitmennya, dalam memperkuat dukungan layanan publik di wilayah Sulawesi Selatan.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) berkolaborasi dengan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Makassar menggelar kegiatan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menyerahkan Surat Pencatatan Ciptaan atas karya Aransemen Mars DJKI dalam Irama Musik Tradisional Gambus ciptaan Rahmatullah, seorang musisi asal Sulawesi Tenggara

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) berhasil meraih peringkat pertama pada kategori Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Terbaik, dengan pagu aktif di bawah Rp10 miliar

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) menyambut hangat kunjungan Wakil Menteri Pariwisata RI, Ni Luh Enik Ermawati di Makassar Creative Hub, Rabu (24/9/2025).

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) bersama 3 Kanwil menyelenggarakan Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Masjid Jami’ Atta’awun Kanwil Sulsel, Selasa (23/09).

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) kembali menggelar program Layanan Hukum Car Free Day (Lankum Caraday) di area Universitas Hasanuddin

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) memberikan apresiasi kepada pegawai teladan sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi, kinerja, dan kontribusi yang telah diberikan dalam mendukung pelaksanaan tugas

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) mengajak pengurus Koperasi Merah Putih di Sulsel agar dapat memanfaatkan peluang pendaftaran merek mendapatkan hak eksklusif

Komisi XIII DPR RI mendorong Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Sulawesi Selatan untuk memperluas pemerataan layanan hukum, khususnya layanan digital, ke seluruh wilayah provinsi

Komisi XIII DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel), Sabtu(20/9/2025). Kunjungan ini fokus mengevaluasi layanan Administrasi Hukum Umum (AHU)

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) menggelar Sosialisasi Buku Panduan Pengawasan Notaris di Aula Pancasila Kanwil Kemenkum Sulsel, Selasa (16/9/2025)

Tim Penilai Nasional (TPN) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) melakukan verifikasi lapangan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulsel (Kanwil Kemenkum Sulsel), Selasa (17/9/2025).

Upaya meraih predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) terus dimantapkan Kanwil Kemenkum Sulsel, dengan menonjolkan capaian kinerja dan beragam inovasi layanan publik yang mendukung peningkatan kualitas

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) bersama Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia (INI) Sulawesi Selatan menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS)