Penegakan Hukum Penyadapan Ilegal Harus Profesional dan Transparan

Presidium Pusat Alumni Ikatan Senat Mahasiswa Hukum Indonesia, Illank Radjab memberikan pandangannya terhadap kondisi politik saat ini. Serta catatan tentang kekuasaan, loyalitas institusional, dan agenda penyegaran kepolisian.

Ketua Satuan Siswa, Pelajar dan Mahasiswa (SAPMA) Pemuda Pancasila Sulawesi Selatan, Hasrul Kaharuddin, angkat bicara terkait dugaan tindak pidana penyadapan, penghapusan bukti elektronik, serta akses ilegal terhadap Kepala Negara dan sejumlah pimpinan maupun tokoh lainnya.

PLN UIP Sulawesi bersama Pemkot Baubau dan jajaran Kejaksaan mematangkan draf perjanjian sewa lahan milik pemerintah daerah untuk proyek PLTMG Baubau 2.

SMARTFREN berkolaborasi dengan nubia menghadirkan bundling smartphone nubia A77 5G seharga Rp3,5 juta yang dilengkapi kuota 5G unlimited selama dua tahun.

Universitas Hasanuddin (Unhas) mengangkat 36 tenaga Satuan Pengamanan (Satpam) untuk memperkuat keamanan dan ketertiban lingkungan kampus.

Pemerintah Kota Makassar menghadirkan pelayanan kesehatan gratis dalam rangkaian perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-419 Kota Makassar.

PELNI memberikan diskon tarif sebesar 30 persen dari tarif dasar untuk tiket kapal penumpang kelas ekonomi, dengan periode keberangkatan mulai 17 Desember 2026 hingga 10 Januari 2027.

Bulukumba Intellectual Right Association (BIRA Institute) angkat bicara menanggapi polemik tuntutan pidana 20 bulan penjara terhadap seorang aparatur sipil negara (ASN) dalam perkara narkotika dengan barang bukti sabu seberat 45,81 gram.

Dinamika sengketa hubungan industrial terkait hak pensiun antara PT Anugrah 388 dengan dua mantan pekerjanya, Arief dan Wahyudi, akhirnya mencapai muara yang membahagiakan.

OJK mendorong pengembangan aset keuangan digital dan aset kripto syariah yang tidak sekadar menawarkan kebaruan teknologi, tetapi juga memberikan manfaat nyata dan memperkuat kepercayaan masyarakat.

Bahaya perundungan atau bullying dan konsekuensi hukumnya menjadi materi utama dalam kegiatan penyuluhan hukum yang dilaksanakan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) di SMP Negeri 45 Makassar

Perumda Pasar Makassar Raya menegaskan bahwa pengelolaan parkir di kawasan Pasar Butung merupakan bagian dari pelaksanaan kewenangan yang diatur dalam peraturan daerah.

PT Pegadaian (Persero) Area Ambon kembali menorehkan prestasi melalui raihan tiga penghargaan Winner Top CSR Award 2026 yang diberikan oleh Pemerintah Kota Ambon.

Sepanjang 2025, Vale Indonesia diketahui mencatat pembayaran PNBP sebesar 52,06 juta dolar AS, naik 87,9 persen dibandingkan 27,70 juta dolar AS pada 2024.

Ahli keuangan negara dan daerah Dr. Hamdani memberikan sejumlah penjelasan mendasar terkait konstruksi hukum pengelolaan keuangan daerah yang diatur UU Pemerintahan Daerah dalam sidang praperadilan mantan Pj Gubernur Sulsel, Bahtiar Baharuddin, di Pengadilan Negeri Makassar, Selasa (3/11/2026).