Bawaslu Sulsel Bentuk Tim Fasilitas Pengawasan Pencalonan DPD & DPRD Provinsi

Kamis, 11 Mei 2023 22:06
Bawaslu Sulsel Bentuk Tim Fasilitas Pengawasan Pencalonan DPD & DPRD Provinsi
Komisioner Bawaslu Sulsel saat mengawasi proses pengajuan Bacaleg oleh parpol ke KPU. Foto: Humas Bawaslu Sulsel
Comment
Share
MAKASSAR - Bawaslu Sulsel melakukan pengawasan tahapan pencalonan anggota DPRD di kantor KPU Provinsi Sulsel pada Kamis, 11 Mei 2023

Saat ini, periode pengajuan Bacaleg telah memasuki hari ke 11 sejak dimulai Senin, 1 Mei 2023 lalu. Sesuai jadwal, tahapan ini akan berjalan hingga 14 Mei 2023 mendatang.

Ketua Bawaslu Sulsel, Mardiana Rusli mengatakan pihaknya telah membentuk tim fasilitas pengawasan pencalonan anggota DPD & DPRD Provinsi Sulsel. Tim tersebut bertugas melakukan pengawasan proses tahapan pencalonan anggota legislatif.

Sebelumnya, Bawaslu juga telah mengajukan permohonan akses Sistem Informasi Pencalonan (Silon) untuk pendaftaran bakal calon anggota DPD dan DPRD Provinsi kepada KPU. Hal itu merupakan salah satu strategi pengawasan berbasis Silon.



Ana sapaannya menjelaskan pengawasan berbasis Silon dilakukan guna memastikan kesesuaian dokumen dan kelengkapan berkas pendaftaran bakal calon legislatif. Mekanisme ini diharapkan dapat meminimalisir terjadinya sengketa, karena menjadi salah satu tugas Bawaslu dalam melakukan pencegahan.

"Item yang diawasi seperti latar belakang bakal calon anggota legislatif seperti ASN, narapidana, TNI/Polri, kepala daerah dan profesi lainnya yang diwajibkan untuk mengundurkan diri, serta keterwakilan perempuan 30% sebagaimana diatur dalam PKPU 10/2023," jelas Ana.

Sementara itu Anggota Bawaslu Sulsel Koordinator Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan DPD-DPRD Sulsel, Andarias Duma menambahkan Bawaslu Sulsel juga menerapkan strategi pengawasan melekat. Mekanisme melekat dilakukan dengan mendatangi langsung kantor KPU Provinsi Sulsel.



Bawaslu berharap dengan pengawasan melekat, KPU Sulsel dapat melayani hak dari calon DPRD serta partai politik yang melakukan konsultasi terkait pendaftaran bakal calon anggota legisltaif melalui Silon.

"Bawaslu juga memastikan partai politik yang akan melakukan pendaftaran bakal calon terlayani dengan baik," jelasnya.
(UMI)
Berita Terkait
KPU Barru Jaga Keakuratan Data Pemilih Melalui PDPB
Sulsel
KPU Barru Jaga Keakuratan Data Pemilih Melalui PDPB
Pasca pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024, KPU Barru tidak tinggal diam. Salah satu agenda utamanya kini adalah menjaga dan memastikan keakuratan data pemilih melalui program Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB).
Rabu, 25 Jun 2025 15:31
Anggota Bawaslu RI Sambut Tawaran jadi Dosen Praktisi Kepemiluan di Unhas
News
Anggota Bawaslu RI Sambut Tawaran jadi Dosen Praktisi Kepemiluan di Unhas
Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Puadi menyambut baik tawaran dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (Unhas), Prof Hamzah Halim untuk menjadi dosen praktisi di bidang kepemiluan.
Rabu, 18 Jun 2025 21:48
Pembatasan Hak Politik Cakada Eks Napi Antarkan Dede Arwinsyah Raih Doktor
Makassar City
Pembatasan Hak Politik Cakada Eks Napi Antarkan Dede Arwinsyah Raih Doktor
Ketua Bawaslu Kota Makassar, Dede Arwinsyah akhirnya resmi menyandang gelar doktor seusai mengikuti ujian terbuka Promosi Doktor Ilmu Hukum di Ruang Promosi Lantai III, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar pada Rabu 18 Juni 2025.
Rabu, 18 Jun 2025 16:10
Bawaslu Lutim Buka Posko Aduan untuk Transparansi Data Pemilih Berkelanjutan
Sulsel
Bawaslu Lutim Buka Posko Aduan untuk Transparansi Data Pemilih Berkelanjutan
Bawaslu Luwu Timur (Lutim) resmi membuka Posko Aduan Masyarakat terkait Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) sebagai tindak lanjut Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 29 Tahun 2025 tentang Pengawasan Penyusunan PDPB.
Selasa, 17 Jun 2025 17:05
DKPP Periksa Bawaslu Takalar Terkait Penanganan Laporan Dugaan Pelanggaran Pilkada 2024
Sulsel
DKPP Periksa Bawaslu Takalar Terkait Penanganan Laporan Dugaan Pelanggaran Pilkada 2024
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara Nomor 84-PKE-DKPP/II/2025 di Kantor KPU Provinsi Sulawesi Selatan, Makassar, Selasa (17/2/2025) pukul 10.00 WITA.
Senin, 16 Jun 2025 16:10
Berita Terbaru