Anggota Komisi V DPR RI, H Muhammad Aras meminta Pengerjaan perbaikan dan perluasan jalan poros Camba di Kabupaten Maros menuju Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan dikebut 10 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri 1444 hijriah atau 2023 masehi agar tidak menyebabkan kemacetan parah saat arus mudik.

Anggota Komisi V DPR RI, Muhammad Fauzi menyampaikan usulan penambahan jalan tol di Sulawesi Selatan dari Maros hingga ke Barru.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) H Muhammad Aras mensosialisasikan Empat Pilar Kebangsaan kepada seluruh masyarakat dan karyawan Emerald Grup di Lantai III Gedung White House Makassar pada Selasa (28/3).

Sebanyak 33 tim voli putra dan putri se-Luwu Utara ambil bagian dalam ajang turnamen Voli Muhammad Fauzi Cup II yang diselenggarakan di Desa Mulyorejo, Kecamatan Sukamaju Selatan, Luwu Utara

Anggota Komisi V DPR RI, Muhammad Aras menunaikan janjinya untuk memberangkatkan umroh remaja putri asal Soppeng, Sakinatullah Al Ulya. Ulya merupakan juara lomba Tilawah Ramadan Provinsi Sulawesi Selatan pada 2021 lalu.

Anggota Komisi V DPR RI melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, (17-21/2/2023). Para legislator Senayan ini meninjau penanganan pasca banjir bandang dan Pelabuhan Munte.

Komisi VI DPR RI mengapresiasi langkah PT PLN (Persero) dalam menekan beban Take or Pay (TOP) hingga Rp47,05 triliun pada 2022 lalu.

DPR RI dan Kementerian Agama belum mencapai kata sepakat terkait biaya haji 2023. Hal itu disebabkan adanya beberapa item pembiayaan yang masih perlu dibahas.

Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PPP, Muhammad Aras mendapat instruksi langsung dari Plt Ketua Umum DPP PPP, Muhamad Mardiono agar segera direspon dengan cepat. Di DPP, Aras menjabat sebagai Ketua Bidang Energi dan Infrastruktur.

27 calon anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat menjalani uji kepatutan dan kelayakan di DPR RI mulai hari ini, Rabu 18 hingga 19 Januari 2023.

Ratusan Kepala Desa yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) melakukan aksi demonstrasi di Gedung DPR RI, Selasa (17/1/2023). Mereka menyuarakan perubahan masa jabatan kepala desa, dari 6 menjadi 9 tahun.

Anggota DPR RI, Supriansa mendorong pihak berwajib menindak oknum yang melindungi bisnis ilegal. Hal ini disampaikannya menyusul adanya dugaan penyalahgunaan BBM subsidi jenis bio solar dan pertalite di tengah masyarakat.