Anggaran pemilihan gubernur (Pilgub) Sulsel 2024 terus digodok oleh KPU dan Pemprov. Baru-baru ini, mereka mengadakan pertemuan lanjutan untuk memantapkan anggaran logistik.

Tim Seleksi (Timsel) calon komisioner KPU kabupaten/kota di wilayah Sulsel dua mengumumkan jumlah pendaftar hingga Senin 13 Maret. Total ada 525 pendaftar.

Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) Sulsel menyeret 8 komisioner KPU ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). OMS menduga para Teradu melakukan pelanggaran kode etik saat tahapan verifikasi partai politik beberapa waktu lalu.

Bawaslu kabupaten/kota menemukan beberapa dugaan pelanggaran saat Panitia Pemungutan Suara (PPS) melakukan verifikasi faktual (verfak) kesatu bakal calon (Balon) anggota DPD RI. Tahapan ini berlangsung sejak 6 sampai 26 Februari 2023, kemarin.

Nama Haedar Djidar yang tergabung pada Timsel di atas mendapat sorotan tajam. Sebab Haedar merupakan mantan Ketua KPU Palopo, yang pernah dipecat DKPP pada 2018 lalu.

KPU kabupaten/kota menemukan dukungan palsu bakal calon (Balon) anggota DPD RI saat melakukan verifikasi faktual (verfak) kesatu. Itu saat Panitia Pemungutan Suara (PPS) mengecek langsung sampel dukungan di lapangan.

Bawaslu kabupaten/kota mengendus adanya joki Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih). Dimana orang yang melakukan pencocokan dan penelitian (Coklit) di lapangan, bukan petugas yang diberikan surat keputusan (SK).

Masa pendaftaran calon anggota KPU Sulsel bakal ditutup pukul 23.59 pada Selasa (21/2) malam ini. Peminat yang ingin menjadi penyelenggara Pemilu di tingkat provinsi mencapai hampir ribuan orang.

Bupati Gowa, Adnan Purichta Ichsan mengikuti pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih, yang dilakukan Komisi Penyelenggaraan Umum (KPU) Kabupaten Gowa

Bawaslu kabupaten/kota mengantisipasi munculnya joki Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) di Sulsel. Masa kerja badan adhoc dari KPU ini sampai 15 Maret 2023 mendatang.

Saat melakukan monitoring coklit di TPS 3, Desa Borong, Kecamatan Herlang, Pantarlih, PPS dan Komisioner KPU Kabupaten Bulukumba menemukan warga yang hendak dicoklit dalam kondisi sakit. Warga tersebut atas nama Tumbong (75).

Bawaslu Sulsel mengakui kesulitan mengawasi proses pencocokan dan penelitian (Coklit) yang dikerjakan oleh panitia pemutakhiran data pemilih (Pantarlih) di lapangan. Alasannya karena mereka tak memegang data penduduk potensial pemilih pemilu (DP4).