DPRD Wajo bersama Bappelitbangda dan PHI disebut menggelar rapat dengar pendapat alias RDP secara sembunyi-sembunyi di Gedung DPRD setempat, Selasa (28/2/2023).

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wajo sepanjang 2023 ini berencana rutin menggelar operasi pasar. Bekerjasama Badan Urusan Logistik (Bulog) Cabang Wajo

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wajo bersa Baznas Wajo menyalurkan bantuan, untuk masyarakat terdampak bencana kebakaran di Kelurahan Sompe, Kecamatan Sabbangparu

Saat peresmian, Amran Mahmud meminta masyarakat menjaga Pasar Rakyat Buriko yang telah pemerintah dirikan, khususnya kebersihan dan keamanan pasar.

Kabupaten Wajo mendapat 1.409 Surat Keputusan (SK) Tanah Objek Reforma Agraria atau SK Biru. SK itu diserahkan secara simbolis oleh Presiden RI, Joko Widodo.

Pelaksanaan Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tingkat kecamatan di Kabupaten Wajo untuk 2024 dan anggaran 2023 dimulai.

Pria asal India bernama Asib Ali Bhore (32) harus pulang ke negaranya dengan rasa sesak, setelah gagal meminang kekasihnya SH (25) gadis asal Kabupaten Wajo karena tidak direstui orang tua.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Soppeng mengikuti Rapat Kerja Basarnas dan Forum Koordinasi Potensi Pencarian dan Pertolongan (FKP3) Nasional secara virtual.

Sejumlah aktivis masih belum puas dengan kepemimpinan Bupati Wajo, Amran Mahmud dan Wakil Bupati Wajo, Amran, atau duo Amran yang sudah berlangsung selama empat tahun.

Jelang empat tahun kepemimpinan Amran Mahmud sebagai Bupati Wajo, sejumlah program yang dicanangkan belum berhasil terealisasi. Salah satunya yakni program air bersih 24 jam.

Kepala Kejari Soppeng, Mas'ud sebentar lagi akan meninggalkan Bumi Latemmamala. Dia akan diangkat sebagai Asisten Perdata dan Tata Usaha Kejati Kalimantan Barat

Bupati Wajo, Amran Mahmud masih enggan mengomentari kebijakan pemerintah lewat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB menghapuskan tenaga honorer.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Wajo, kritik kebijakan penghapusan tenaga honorer di seluruh wilayah Indonesia yang dikeluarkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Sebanyak 5.265 orang pegawai non ASN atau tenaga honorer di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wajo akan terkena dampak dari rencana pemerintah menghapusan tenaga honorer

Sejumlah wilayah di Kabupaten Wajo masih direndam banjir. Tercatat 5 Kecamatan dan 34 Desa/Kelurahan terdampak, hingga Minggu, (15/1/2023) kemarin.