Bawaslu Sulsel menyampaikan sebanyak 54 TPS berpotensi melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU).

Kasus ini ialah hasil dari pengawasan Bawaslu yang dilakukan pada hari pencoblosan, 14 Februari 2024 lalu.

Hasil penghitungan suara (real count) dari Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang terinput melalui aplikasi Sirekap KPU diduga dimanipulasi.

Caleg DPRD Wajo Partai NasDem, Muhammad Ferdhy Asdana melakukan pengawalan pemilu jujur dan adil (Jurdil) tahun 2024 ini.

DPD RI membuka posko dugaan pelanggaran Pemilu 2024 setiap hari mulai pukul 08.00 sampai 16.00 WITA. Posko ini telah dibuka sejak 10 Januari sampai 20 Maret mendatang.

Dalam sidang, Ketua Majelis Ratna Dewi Pettalolo mendalami dugaan intervensi yang dilakukan Teradu III Upi Hastati kepada KPU Wajo untuk mengubah status Partai Gelora dari BMS ke MS.

DKPP sudah dua kali menggelar sidang dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 71-PKE-DKPP/IV/2023. Pemeriksaan pertama dilaksanakan pada pada (22/5) lalu dan kedua pada (29/5) hari ini.

Bawaslu kabupaten/kota menemukan dugaan pelanggaran netralitas aparatur sipil negara (ASN) selama tahapan Pemilu 2024. Ini terjadi di dua daerah di Sulsel.

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara Nomor 71-PKE-DKPP/IV/2023 di Kantor Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan

Para Teradu mengakui adanya perbedaan data yang dimiliki KPU kabupaten/kota dengan data yang diterima provinsi.

Aduan mereka perihal para Teradu terlibat dalam perubahan Berita Acara (BA) hasil verifikasi faktual (verfak) perbaikan kepengurusan dan keanggotaan partai politik dalam tahapan Pemilu yang berlangsung pada Desember 2022 lalu.

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara Nomor 71-PKE-DKPP/IV/2023 di Kantor Bawaslu Sulsel, Makassar, pada Senin (22/5) pukul 09.00 WITA hari ini.

Bawaslu kabupaten/kota menemukan sejumlah Panitia Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) yang melanggar aturan. Mereka tinggal tak sesuai dengan domisili atau tidak berkedudukan di lingkungan Tempat Pemungutan Suara (TPS).