Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wajo meminta Pemerintah Kabupaten memprioritaskan alokasi anggaran untuk BPJS Kesehatan masyarakat Wajo.

Khusus di era kepemimpinan duo Amran, opini WTP ini yang keempat kalinya atau dengan kata lain Pemkab Wajo berhasil mencetak quattrick opini WTP.

PKS Wajo resmi mendaftarkan 40 bakal calon anggota legislatif, Senin (8/5). Dalam daftar bacaleg itu, ada nama dua bersaudara Arga Prasetya dan Dirga Dwi Putra.

Partai Gerindra Wajo optimistis meraih 12 kursi DPRD pada Pemilihan Legislatif 2024. Keyakinan itu ditopang figur berkualitas yang jadi bacaleg Gerindra.

Ketua DPRD Wajo, Andi Muhammad Alauddin Palaguna mendapat kepercayaan membacakan sejarah singkat Hari Jadi Wajo pada puncak HJW ke-624 di Lapangan Merdeka.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Wajo berkunjung ke Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Provinsi Sulawesi Selatan baru-baru ini.

Kantor Desa Paselloreng Kabupaten Wajo, berdiri di lahan aset milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yakni PTPN XIV. Kondisi ini membuat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Wajo meminta kepada Pemkab Wajo untuk segera melakukan Koordinasi

Menjelang mudik lebaran, DPRD Wajo mendorong Pemkab melakukan koordinasi dengan Pemprov Sulawesi Selatan untuk melakukan perbaikan ruas jalan provinsi di Wajo.

Ketua DPRD Kabupaten Wajo, Andi Muhammad Alauddin Palaguna memberikan pujian serta apresiasi terhadap kinerja Satsabhara Polres Wajo dalam menjaga kamtibmas.

DPRD Wajo mengusulkan agar pemerintah daerah setempat melakukan sosialisasi mencegah balap liar di seluruh masjid yang ada di wilayahnya.

DPRD Wajo menggelar rapat paripurna penyerahan LKPj Pemkab Wajo tahun anggaran 2022 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Wajo, Selasa (28/3/2023).

Gegara status WhatsApp seorang siswa di salah satu sekolah swasta islam di Kabupaten Wajo bernama Ardiansa, di Drop Out (DO) secara sepihak oleh pihak sekolah.

DPRD Wajo bersama Bappelitbangda dan PHI disebut menggelar rapat dengar pendapat alias RDP secara sembunyi-sembunyi di Gedung DPRD setempat, Selasa (28/2/2023).

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Wajo, kritik kebijakan penghapusan tenaga honorer di seluruh wilayah Indonesia yang dikeluarkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi