Penolakan Faisal Amir sebagai Timsel KPU kabupaten/kota terus digaungkan. Khususnya Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) Sulsel Kawal Pemilu 2024 yang menilai Faisal tidak layak menempati posisi tersebut.

Mantan Ketua KPU Sulsel, Faisal Amir nampaknya punya ambisi politik di 2024. Sudah khatam sebagai penyelenggara Pemilu, ia diam-diam ingin menjadi peserta.

Dalam sidang, Ketua Majelis Ratna Dewi Pettalolo mendalami dugaan intervensi yang dilakukan Teradu III Upi Hastati kepada KPU Wajo untuk mengubah status Partai Gelora dari BMS ke MS.

DKPP sudah dua kali menggelar sidang dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 71-PKE-DKPP/IV/2023. Pemeriksaan pertama dilaksanakan pada pada (22/5) lalu dan kedua pada (29/5) hari ini.

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara Nomor 71-PKE-DKPP/IV/2023 di Kantor Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan

Para Teradu mengakui adanya perbedaan data yang dimiliki KPU kabupaten/kota dengan data yang diterima provinsi.

Aduan mereka perihal para Teradu terlibat dalam perubahan Berita Acara (BA) hasil verifikasi faktual (verfak) perbaikan kepengurusan dan keanggotaan partai politik dalam tahapan Pemilu yang berlangsung pada Desember 2022 lalu.

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara Nomor 71-PKE-DKPP/IV/2023 di Kantor Bawaslu Sulsel, Makassar, pada Senin (22/5) pukul 09.00 WITA hari ini.

DKPP memberi hukuman berat kepada anggota KPU Pangkep, Rohani. Kordiv Perencanaan, Data dan Informasi itu disanksi pemberhentian tetap.

Adapun jadwal sidangnya akan digelar di Kantor Bawaslu Sulsel pada 22 Mei 2023 pukul 09.00 WITA. Agendanya ialah mendengarkan pokok pengaduan dari Pengadu, jawaban Teradu dan mendengarkan keterangan Saksi.

Selama proses tahapan seleksi berlangsung, ada beberapa hal yang menarik bagi saya, kaitannya dengan indikator masing-masing Timsel dalam memutuskan nasib para peserta untuk menjadi penyelenggara pemilu ini.

Hanya saja, hasil kinerja Timsel Sulsel 2 ini menjadi sorotan. Sebab mereka meloloskan dua komisioner petahana yang pernah berkasus di DKPP.

Sebanyak 5 komisioner petahana yang terjerat DKPP, mendaftar lagi menjadi calon anggota KPU kabupaten/kota periode 2023-2028. Kelima orang ini, diputuskan mendapat sanksi dalam laporan tersebut.

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang virtual pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 41-PKE-DKPP/II/2023 pada Rabu (29/3).

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan secara virtual atas dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 41-PKE-DKPP/II/2023 pada Rabu (29/3/2023) pukul 09.00 WIB.

Perkara ini diadukan oleh Aminah, anggota KPU Pangkep. Ia mengadukan Rohani, koleganya sesama komisioner KPU Pangkep.

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menerima laporan Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) Sulsel yang menyeret 8 komisioner KPU di Sulsel atas dugaan pelanggaran kode etik.

Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Heddy Lugito menegaskan bahwa pihaknya tetap berkomitmen menjalankan amanat Pasal 22e ayat (1) Undang-undang Dasar (UUD) 1945 yang menyebutkan Pemilu dijalankan setiap lima tahun sekali.

Nama Haedar Djidar yang tergabung pada Timsel di atas mendapat sorotan tajam. Sebab Haedar merupakan mantan Ketua KPU Palopo, yang pernah dipecat DKPP pada 2018 lalu.