Bawaslu dan KPU Gowa melaksanakan audiensi untuk kawal hak pilih bersama Panglima Divisi Infanteri 3/Kostrad, Mayor Jenderal TNI Bangun Nawoko di Markas Kostrad Komando Divisi Infanteri 3/Kostrad Desa Sokkolia, Kecamatan Bontomarannu, Rabu (24/07/2024).

Bawaslu Bulukumba terus berkomitmen mendorong partisipasi perempuan dalam rangka mengakomodir aspirasi dan memastikan Pilkada 024 yang lebih inklusif dan adil.

Visi misi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel wajib selaras dengan Rencana Program Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2024-2045.

Menjelang Pilkada 2024, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Luwu Timur memperkuat kelembagaan dengan mengadakan rapat kerja teknis (Rakernis) yang membahas hubungan kerja antara Panwaslu Kecamatan dan Kesekretariatan.

Komisioner KPU Sulsel, Romy Harminto memberikan tanggapan terkait temuan Bawaslu Sulsel yang menyebut adanya 31 petugas Pantarlih yang teridentifikasi sebagai anggota partai politik (parpol). Nama mereka masuk dalam Sipol.

Bawaslu Sulsel baru saja merilis hasil rekapitulasi data pengawasan prosedur pelaksanaan pencocokan dan penelitian (coklit) yang dilakukan di 24 kabupaten/kota. Dari total uji petik yang mencapai 682.569, ditemukan beberapa temuan penting yang perlu mendapat perhatian serius.

Ketua Bawaslu Sulsel, Mardiana Rusli melakukan monitoring pengawasan tahapan pemutakhiran data pemilih Pemilihan Serentak tahun 2024 di Kabupaten Pinrang. Mardiana tidak sendiri, ia didampingi Ketua Bawaslu Pinrang, Andi Fitriani Bakri.

Bawaslu Kabupaten Gowa menerima dan menanggapi aksi demonstran dari Pemerhati Lingkungan Hidup terkait pemasangan baliho yang melanggar aturan di Kantor Bawaslu Kabupaten Gowa Jl. Andi Malombassang pada Kamis (18/07/2024)

Bawaslu Kabupaten Luwu Timur semakin intens melakukan patroli pengawasan untuk mengawal hak pilih masyarakat.

Bawaslu Makassar sedang menelusuri dugaan pelanggaran netralitas salah satu lurah di Kecamatan Tamalate. Mereka telah menerjunkan pengawas untuk mengeceknya di lapangan.

Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) selalu menjadi persoalan berulang yang dibahas saat perhelatan politik digelar. Muncul usulan jika hak pilih dan memilih mereka dihilangkan, sama dengan TNI/Polri.

Bawaslu Sulsel menyoroti penempatan letak tempat pemungutan suara (TPS) yang dilakukan KPU untuk Pilkada 2024. Hal ini dinilai perlu ada pembenahan.

Bawaslu Kabupaten Maros telah melakukan pengawasan ketat terhadap proses pencocokan dan penelitian (coklit). Berdasarkan hasil pengawasan ini, ditemukan beberapa catatan penting terkait pemilih disabilitas yang belum terdata dengan baik oleh petugas pemutakhiran data pemilih (Pantarlih).

Anggota Bawaslu Sulsel, Saiful Jihad melakukan monitoring pelaksanaan pencocokan dan penelitian (Coklit) data pemilih untuk pemilihan serentak 2024 beberapa titik di Kecamatan Binamu, Turatea, Batang dan Arungkeke Jeneponto.

Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Luwu Timur, Sukmawati Suaib mengungkapkan ada empat kasus pidana pemilu yang telah mendapatkan putusan berkekuatan hukum tetap atau inkracht.

Anggota Bawaslu Sulsel, Saiful Jihad menegaskan proses pencocokan dan penelitian data pemilih (coklit) merupakan dasar tumpuan dari rangkaian proses berdemokrasi. Menurutnya, setiap warga yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih, wajib dicoklit oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) agar tidak ada warga yang terabaikan.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Maros dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI. Pengadu ialah warga Maros, Andry Ridwan.

Bawaslu Provisi Sulawesi Selatan (Sulsel) mengumpulkan komisioner dan Kepala Sekretariat 24 kabupaten/kota untuk memperkuat koordinasi dan komunikasi berkaitan kesekretariatan menghadapi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 27 November 2024.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Luwu Timur yang menekankan pentingnya pemilihan yang adil, menghargai kedaulatan pemilih, dan bebas dari kekerasan serta hoaks.

Ketua Bawaslu Sulsel Mardiana Rusli menggelar pertemuan dengan PJ Gubernur Sulsel Prof, Zudan Arif Fakrulloh di Kantor Gubernur Sulsel, Makassar kemarin. Pertemuan tersebut membahas sejumlah perkembangan terkait pengawasan pemilihan serentak 2024.