Bawaslu Makassar menemukan banyak Pantarlih kurang disiplin dalam bekerja. Hal itu disampaikan dalam kegiatan publikasi dan dokumentasi pengawasan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih.

KPU Kota Makassar bersama PPK dan PPS Kecamatan Ujung Tanah, Tallo, Bontoala melaksanakan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Menuju Pemilu 2024 di Komunitas Nelayan, Kecamatan Ujung Tanah pada Sabtu, 22 Juli 2023.

Sejumlah eks komisioner yang gagal di KPU, kini membidik Bawaslu kabupaten/kota. Baik yang gagal untuk melanjutkan periode keduanya atau pun yang kandas naik kelas ke provinsi.

Usulan anggaran Pilgub Sulsel 2024 untuk KPU dan Bawaslu dipotong, Itu setelah Inspektorat Sulsel melakukan peninjuauan.

KPU Makassar akan melakukan proses PAW terhadap 8 PPS yang sudah dipecat. Dalam waktu dekat, akan segera ditindaklanjuti.

Anggota Bawaslu Provinsi Sulsel, Alamsyah mengingatkan untuk menahan diri tidak menyosialisasikan orang yang akan mencalonkan diri sebagai peserta Pemilu 2024.

Sebanyak 8 PPS di Dapil 5 Makassar meliputi Kecamatan Mariso, Mamajang dan Tamalate atau Mamarita terancam dipecat sebagai penyelenggera Pemilu. Bawaslu menemukan pelanggaran kode etik setelah melakukan pemeriksaan.

Keempat petahana KPU yang gugur ialah Lukman dan Ansar Tuba dari KPU Bantaeng, serta Efendi Samaila dan Surahman dari KPU Palopo.

Bawaslu kabupaten/kota masih menemukan data potensial pemilih yang belum melakukan perekaman KTP elektronik atau masih non KTP-el. Di beberapa daerah, jumlahnya bahkan mencapai ribuan.

Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) Sulsel Kawal Pemilu menyoroti proses seleksi anggota KPU yang dilakukan oleh tim seleksi (Timsel) untuk Kabupaten Bantaeng, Sinjai dan Kota Palopo.

KPU Sulsel sudah merampungkan verifikasi administrasi (Vermin) berkas bakal calon legislatif (Bacaleg) DPRD Sulsel dan DPD RI.

Sebanyak 143 calon komisioner KPU di 3 kabupaten/kota dinyatakan lolos berkas. Ketiga daerah itu ialah Bantaeng, Sinjai dan Kota Palopo.

Dalam sidang, Ketua Majelis Ratna Dewi Pettalolo mendalami dugaan intervensi yang dilakukan Teradu III Upi Hastati kepada KPU Wajo untuk mengubah status Partai Gelora dari BMS ke MS.