Pelaksanaan Pilkada Luwu Timur (Lutim) sisa 46 hari lagi. KPU Lutim terus memastikan setiap aspek persiapan berjalan lancar, terutama terkait logistik yang menjadi kunci suksesnya pemilihan.

Seorang warga Bulukumba, Akbar Nur Arfah didampingi kuasa hukumnya dari Kantor Hukum Batara Justitia membuat laporan di Bawaslu RI pada Senin (07/10) lalu. Ia melaporkan Calon Bupati petahana Bulukumba, Andi Muchtar Ali Yusuf alias Andi Utta atas dugaan pelanggaran administrasi.

Pemilihan gubernur (Pilgub) Sulsel 2024 membutuhkan sebanyak 6,8 juta atau tepatnya 6.855.088 surat suara. Pencetakannya akan berlangsung di PT. Temprina Media Grafika, Gresik, Jawa Timur.

Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar melakukan pengawasan langsung terhadap proses pencetakan surat suara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar 2024. Pengawasan ini berlangsung di PT. Temprina Media Grafika, Gresik, Jawa Timur mulai dari 7 hingga 9 Oktober 2024.

Pimpinan Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pengawasan percetakan surat suara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di PT. Temprina Media Grafika, Gresik, Jawa Timur, pada Rabu (09/10/2024) kemarin.

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sulawesi Selatan (Sulsel) menyelenggarakan kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM di Hotel Four Point By Sheraton Makassar. Kegiatan ini berlangsung selama tiga hari yakni 8 sampai 10 Oktober 2024.

Bawaslu Luwu Timur (Lutim) menerima laporan panas terkait dugaan pelanggaran serius oleh oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) pada Senin (07/10/24).

Tiga oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan (Sulsel) terbukti melanggar Netralitas ASN pada pemilihan serentak tahun 2024.

Tim Hukum Pasangan Calon Amir Uskara dan Iramawati Haeruddin (Aurama'), Ridwan Basri menyampaikan perkembangan laporannya di Bawaslu Gowa.

Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Luwu Timur, Sukmawati Suaib didampingi Kepala Sekretariat Lenny Thalib menerima kunjungan Pjs Bupati Luwu Timur, Jayadi Nas, di Kantor Bawaslu Luwu Timur, Sabtu (05/10/2024).

Bawaslu Kabupaten Enrekang sedang menangani dugaan pelanggaran netralitas pada penyelenggaraan Pilkada 2024. Kali ini, mereka telah memeriksa oknum kepala desa karena diduga bersikap tidak netral.

Bawaslu Luwu Timur semakin serius menggandeng berbagai elemen masyarakat, termasuk pemilih pemula dalam menciptakan proses pemilihan yang bersih dan berintegritas.

Bawaslu Luwu memperoleh rekaman suara yang diduga oknum Aparatur Sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkab Luwu, yang diduga mengarahkan dukungan untuk salah satu pasangan calon (paslon) pada Pilkada 2024.

Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) telah meminta klarifikasi terhadap tiga oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel pada Rabu (02/10/2024).

Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar melakukan pengecekan kesiapan gudang logistik KPU di Jalan KH. Abdul Kadir Kasim pada Senin, 01 Oktober 2024.

Bawaslu Kota Makassar menggelar Rapat Koordinasi Stakeholder, Doa Bersama Wujudkan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel, serta pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar 2024 yang damai dan bermartabat di Four Points pada Selasa (01/10/2024).

Pilkada 2024 di Luwu Timur tak hanya menjadi ajang pertarungan politik, tetapi juga sebuah pembuktian nyata dari meningkatnya kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi secara aktif.

Bawaslu Kabupaten Gowa memperpanjang pendaftaran perekrutan pengawas tempat pemungutan suara (PTPS) untuk Pilkada 2024. Alasannya, karena syarat dua kali kebutuhan dan kuota 30 persen perempuan, belum terpenuhi.

Bawaslu Luwu Timur kembali menerima tiga laporan terkait dugaan ketidaknetralan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan perangkat desa yang diduga mendukung salah satu calon bupati pada Pilkada Luwu Timur 2024, Senin (30/09/24).

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Makassar memperpanjang pendaftaran Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) di 133 kelurahan. Alasannya jumlah pendaftarnya belum cukup dua kali kebutuhan.