Selama tiga hari masa pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur, yang berlangsung dari tanggal 28 hingga 29 Agustus, Bawaslu Luwu Timur menerima empat laporan dugaan pelanggaran.

Pasca pendaftaran pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Enrekang, Bawaslu Enrekang segera menindaklanjuti informasi awal terkait dugaan pelanggaran netralitas ASN dan penyelenggara pemilu pada Jumat (30/08/2024).

Tim Kuasa Hukum Pasangan Fathul Fauzi Nurdin dan H. Sahabuddin mendatangi Bawaslu Bantaeng pada Jum'at (30/08/2024).

Bawaslu Bantaeng melakukan pengawasan melekat pada proses pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati ke KPU pada Kamis (29/08/2024).

Sebanyak 18 Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Luwu Timur terancam menerima sanksi setelah diduga terlibat dalam politik praktis. ASN tersebut diduga turut serta mensosialisasikan pasangan calon tertentu di Pilkada 2024.

Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Luwu Timur, Sukmawati Suaib mengungkapkan hingga saat ini pihaknya telah menerima enam laporan terkait dugaan pelanggaran netralitas ASN dalam tahapan Pilkada 2024.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Luwu Timur mengadakan kegiatan Penguatan Kapasitas Penanganan Pelanggaran dan Sengketa dengan tema "Konsolidasi dan Strategi Teknis Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan," selama tiga hari, mulai Selasa 20 Agustus, hingga 22 Agustus di Hotel Lagaligo, Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili, Luwu Timur.

Bawaslu Makassar mengendus adanya salah satu camat yang tidak netral dalam proses tahapan Pilkada 2024. Camat tersebut diduga melanggar netralitas ASN.

Bawaslu Bantaeng akhirnya bergerak cepat melakukan penelusuran terhadap kasus video viral yang diduga istri kepala desa (Kades) Lonrong.

Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) wajib menjunjung tinggi sikap netralitas dan bebas dari pengaruh dan intervensi semua unsur partai politik.

Beredar sebuah postingan rekaman video di sosial media yang memperlihatkan seorang istri kepala desa Lonrong, Rs membagikan beras dan diduga kampanyekan salah satu bakal calon Bupati Bantaeng 2024.

Eks Panwascam Turikale, Helda Hertrida mengadukan Ketua Bawaslu Maros, Sufirman ke DKPP. Laporannya telah dimasukkan sejak 17 Juli dan telah terima dengan nomor 01-26/SET-02/VII/2024.

Bawaslu Sulsel menangani 47 Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diduga tidak netral jelang Pilkada 2024. Semua kasus ini terjadi di sejumlah kabupaten/kota.

Pj Bupati Jeneponto Junaedi Bakri kembali mengingatkan aparatur sipil negara (ASN) agar bersikap netral pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 mendatang.

Bawaslu Makassar sedang menelusuri dugaan pelanggaran netralitas salah satu lurah di Kecamatan Tamalate. Mereka telah menerjunkan pengawas untuk mengeceknya di lapangan.

Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) selalu menjadi persoalan berulang yang dibahas saat perhelatan politik digelar. Muncul usulan jika hak pilih dan memilih mereka dihilangkan, sama dengan TNI/Polri.

Stiker bakal calon Bupati Jeneponto tertempel di mobil seorang Kepala Sekolah (Kepsek) di Jeneponto. Tensi politik di Butta Turatea jelang Pilkada 2024 memang mulai memanas.

Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto bersama-sama Kepala BKN Pusat Haryomo Dwi Putranto, berkomitmen menegakkan netralitas ASN jelang Pilkada serentak November mendatang.

Bawaslu Kabupaten Gowa kembali menyerahkan rekomendasi dugaan pelanggaran netralitas ASN ke KASN yakni adanya ASN yang melakukan politik uang pada saat pemungutan suara.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BKN, Haryono Dwi Putranto mengatakan ASN harus memegang teguh asas netralitas.