Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Luwu Timur, Sukmawati Suaib menegaskan pentingnya netralitas dalam Pilkada 2024, terutama bagi pejabat publik yang memiliki afiliasi politik.

Sulsel masuk dalam keempat kontruksi pemetaan kerawanan. Diantaranya ialah konteks sosial politik di peringkat 4, pencalonan di posisi 2, kampanye di posisi 1 dan pungut hitung posisi 21.

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sulawesi Selatan (Sulsel) merilis hasil pemetaan kerawanan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak Tahun 2024 di Hotel Harper Makassar pada Senin (09/09/2024).

Ketua Bawaslu Makassar, Dede Arwinsyah mengatakan pihaknya telah menerima hasil penelusuran itu dari Panwascam Ujung Pandang. Hasilnya, ada dugaan unsur pelanggaran netralitas.

Bawaslu Wajo resmi meneruskan dugaan pelanggaran netralitas oknum kepala desa (Kades) di Tanasitolo kepada Pj Bupati Wajo pada Jumat (06/09/2024). Penerusan dugaan pelangggaran tersebut atas hasil pengawasan langsung Panwascam Tanasitolo beberapa hari yang lalu.

Sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di daerah Sulawesi Selatan sudah dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) selama dalam tahapan Pilkada 2024 pada hari Rabu (05/09/2024).

Sebanyak 117 Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) selama tahapan Pilkada 2024. Mereka diadukan karena diduga tidak netral terhadap salah satu calon.

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Luwu Timur, Pawennari mengungkapkan bahwa hingga saat ini, pihaknya masih menunggu aturan baru terkait penanganan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN).

Sebanyak lima kepala desa di Kabupaten Bantaeng diloparkan ke Bawaslu atas dugaan pelanggaran netralitas Pilkada 2024 pada Selasa, 3 September 2024.

Bawaslu Bantaeng menggelar Sosialisasi Pengawasan Netralitas ASN, TNI, dan POLRI pada Pilkada 2024. Ketidakberpihakan mereka penting untuk menciptakan Pemilihan yang jujur, adil serta berintegritas.

Selama tiga hari masa pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur, yang berlangsung dari tanggal 28 hingga 29 Agustus, Bawaslu Luwu Timur menerima empat laporan dugaan pelanggaran.

Pasca pendaftaran pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Enrekang, Bawaslu Enrekang segera menindaklanjuti informasi awal terkait dugaan pelanggaran netralitas ASN dan penyelenggara pemilu pada Jumat (30/08/2024).

Tim Kuasa Hukum Pasangan Fathul Fauzi Nurdin dan H. Sahabuddin mendatangi Bawaslu Bantaeng pada Jum'at (30/08/2024).

Bawaslu Bantaeng melakukan pengawasan melekat pada proses pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati ke KPU pada Kamis (29/08/2024).

Sebanyak 18 Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Luwu Timur terancam menerima sanksi setelah diduga terlibat dalam politik praktis. ASN tersebut diduga turut serta mensosialisasikan pasangan calon tertentu di Pilkada 2024.

Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Luwu Timur, Sukmawati Suaib mengungkapkan hingga saat ini pihaknya telah menerima enam laporan terkait dugaan pelanggaran netralitas ASN dalam tahapan Pilkada 2024.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Luwu Timur mengadakan kegiatan Penguatan Kapasitas Penanganan Pelanggaran dan Sengketa dengan tema "Konsolidasi dan Strategi Teknis Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan," selama tiga hari, mulai Selasa 20 Agustus, hingga 22 Agustus di Hotel Lagaligo, Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili, Luwu Timur.

Bawaslu Makassar mengendus adanya salah satu camat yang tidak netral dalam proses tahapan Pilkada 2024. Camat tersebut diduga melanggar netralitas ASN.

Bawaslu Bantaeng akhirnya bergerak cepat melakukan penelusuran terhadap kasus video viral yang diduga istri kepala desa (Kades) Lonrong.

Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) wajib menjunjung tinggi sikap netralitas dan bebas dari pengaruh dan intervensi semua unsur partai politik.