Panitia khusus (Pansus) Ranperda tentang Kesehatan Ibu dan Anak melakukan rapat dengar pendapat (RDP) dengan mengundang semua perwakilan dinas kesehatan dari kabupaten/kota serta perwakilan Puskesmas di Sulawesi Selatan.

Pemkot Palopo mengusulkan delapan Ranperda yang empat bersifat wajib dan empat Ranperda delegasi perintah atas peraturan perundang-undangan serta dua Ranperda atas usul inisiatif DPRD Kota Palopo.

DPRD Sulsel melakukan rapat KDD di Kantor Bupati Jeneponto pada Kamis (04/04/2024). Agenda ini bertujuan untuk membahas Ranperda tentang Kesehatan Ibu dan Anak, mengingat tingginya angka stunting dan angka kematian di daerah tersebut.

Pj. Wali Kota Palopo, Asrul Sani dan Ketua DPRD Kota Palopo, Hj Nurhaenih menandatangani keputusan bersama penarikan kembali Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat dari pembahasan di DPRD Kota Palopo.

Pansus pembahas Ranperda tentang pengelolaan terumbu karang berbasis masyarakat yang dipimpin oleh Andi Januar Jaury Dharwis melakukan kunjungan ke Pemkab Pangkep.

Pansus DPRD Sulsel mulai membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) inisiatif Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel. Ranperda tersebut tentang perubahan bentuk badan hukum Perumda Agrobisnis menjadi Perusda Agribisnis Sulsel.

Menarik salah satu Ranperda yang diinisiasi oleh Kaukus Parlemen DPRD Sulsel yang selama ini mengawal hak dan kebijakan untuk kepentingan perempuan, ialah Ranperda Tentang Kesehatan Ibu dan Anak.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Wajo menggelar rapat paripurna, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Wajo, Selasa (31/10/2023).

Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Sulsel melakukan konsultasi pra pembahasan Rancangan Perda (Ranperda) ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada Senin (4/9).

Sebanyak delapan Fraksi DPRD Kabupaten Gowa menyetujui Ranperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) dibahas ke tahap selanjutnya.

DPRD Sulsel melalui Panitia Khusus (Pansus) tengah menggodok Ranperda tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Sulawesi Selatan. Ranperda ini nantinya akan memuat 23 pasal, termasuk aspek penegakan hukum.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Selatan (Sulsel) mulai melakukan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di ruangan Komisi B pada Rabu, 26 Juli 2023.

Wakil Bupati Gowa, Abd Rauf Malaganni menyerahkan Ranperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Gowa

Fraksi di DPRD Maros menanggapi lima rancangan peraturan daerah (raperda) yang sedang dibahas.

Bupati Gowa, Adnan Purichta Ichsan, didampingi Wakil Bupati Abd Rauf Malaganni menyerahkan Ranperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2022.

DPRD Pinrang menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Penerimaan secara resmi terhadap ranperda tentang PJP APBD Tahun anggaran 2022 pada Selasa (27/6/2023).

DPRD Kota Makassar menggelar Rapat Paripurna pengambilan keputusan terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 pada hari ini.

Pemkab Gowa mendukung sekaligus mengapresiasi Ranperda Inisiatif yang diusulkan DPRD setempat tentang bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu.

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palopo, Abdul Salam, mengusulkan rancangan peraturan daerah (ranperda) inisiatif tahun 2023.