Tim seleksi (Timsel) KPU Provinsi mengumumkan 14 nama calon komisioner KPU Sulsel di Hotel Mercure, Jumat (24/3) hari ini. Pengumuman ini dirangkaikan dengan acara konferensi pers di hadapan awak media.

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menerima laporan Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) Sulsel yang menyeret 8 komisioner KPU di Sulsel atas dugaan pelanggaran kode etik.

Sebanyak 5 Timsel yang akan mengakomodir seleksi anggota KPU Takalar dan Kepulauan Selayar. Mereka ialah ketua Labusab, sekretaris Darmawansyah, dan anggota Dudi Jufri, Rahmiwati Agustini dan Zulfinas Indra.

Timsel KPU dan Bawaslu Provinsi sudah mengumumkan daftar calon anggota yang dinyatakan lolos seleksi tes tertulis dan psikologi, serta kesehatan dan wawancara. Masing-masing 28 nama dari KPU dan 14 nama dari Bawaslu.

KPU Sulsel menemukan 1.455.938 pemilih yang salah penempatan tempat pemungutan suaranya (TPS). Data ini ditemukan saat Panitia Pendaftaran Pemilih (Pantarlih) melakukan pencocokan dan penelitian (Coklit) di lapangan.

Anggaran pemilihan gubernur (Pilgub) Sulsel 2024 terus digodok oleh KPU dan Pemprov. Baru-baru ini, mereka mengadakan pertemuan lanjutan untuk memantapkan anggaran logistik.

Tim Seleksi (Timsel) calon komisioner KPU kabupaten/kota di wilayah Sulsel dua mengumumkan jumlah pendaftar hingga Senin 13 Maret. Total ada 525 pendaftar.

Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) Sulsel menyeret 8 komisioner KPU ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). OMS menduga para Teradu melakukan pelanggaran kode etik saat tahapan verifikasi partai politik beberapa waktu lalu.

Bawaslu kabupaten/kota menemukan beberapa dugaan pelanggaran saat Panitia Pemungutan Suara (PPS) melakukan verifikasi faktual (verfak) kesatu bakal calon (Balon) anggota DPD RI. Tahapan ini berlangsung sejak 6 sampai 26 Februari 2023, kemarin.

Nama Haedar Djidar yang tergabung pada Timsel di atas mendapat sorotan tajam. Sebab Haedar merupakan mantan Ketua KPU Palopo, yang pernah dipecat DKPP pada 2018 lalu.

KPU kabupaten/kota menemukan dukungan palsu bakal calon (Balon) anggota DPD RI saat melakukan verifikasi faktual (verfak) kesatu. Itu saat Panitia Pemungutan Suara (PPS) mengecek langsung sampel dukungan di lapangan.

Bawaslu kabupaten/kota mengendus adanya joki Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih). Dimana orang yang melakukan pencocokan dan penelitian (Coklit) di lapangan, bukan petugas yang diberikan surat keputusan (SK).