Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar menggelar diskusi yang bertema "Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Netralitas ASN" di Tanadoang Coffee pada Rabu (20/11/2024).

Abd Rahman Lurah Balang, Kecamatan Binamu yang diduga tidak netral di Pilkada Jeneponto akhirnya memenuhi panggilan Bawaslu Jeneponto untuk melakukan klarifikasi terkait videonya yang beredar di media sosial, Jumat (8/11/2024) lalu.

Kasus dugaan pelanggaran Pemilu oleh seorang kepala sekolah (Kepsek) di SMP Negeri 22 Makassar terus bergulir. Kepsek yang sempat ditetapkan sebagai tersangka oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dilaporkan melarikan diri setelah penetapan tersebut.

Bawaslu Soppeng meneruskan tiga dugaan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) kepada Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia (BKN RI) untuk ditindaklanjuti. Langkah ini dilakukan sesuai dengan mekanisme penanganan netralitas ASN yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Bawaslu Kota Makassar mengumumkan kasus tiga oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menjabat sebagai Lurah, Seklur dan Kasitrantib di Lingkup Pemerintah Kota Makassar telah resmi naik ke tahap penyidikan.

Bawaslu Kabupaten Soppeng telah memproses sejumlah laporan dugaan pelanggaran pemilihan selama masa tahapan kampanye Pilkada 2024. Berikut adalah rekap laporan yang telah ditangani hingga 25 Oktober 2024.

Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Makassar, Irwan Rusfiady Adnan menekankan pentingnya fokus peningkatan pelayanan kepada masyarakat, dan menjaga netralitas ASN jelang Pilkada.

Bawaslu Kabupaten Gowa menegaskan potensi pidana pada pelibatan perangkat desa dalam kegiatan kampanye Pikada 2024.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulawesi Selatan (Sulsel) menggelar sosialisasi netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di ruang Pola Kantor Bupati Pinrang pada Senin, 14 Oktober 2024.

Ketua Bawaslu Luwu Timur, Pawennari mengumumkan hasil keputusan terkait dua kasus pelanggaran yang sedang menjadi sorotan publik.

Bawaslu Luwu Timur (Lutim) menerima laporan panas terkait dugaan pelanggaran serius oleh oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) pada Senin (07/10/24).

Sejumlah kadis dan camat di Kabupaten Gowa diklaim menjadi penyampai informasi kepada pasangan calon bupati Amir Uskara-Irmawati atau Aurama' terkait dinamika pilkada.

Tiga oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan (Sulsel) terbukti melanggar Netralitas ASN pada pemilihan serentak tahun 2024.

Pj Bupati Bantaeng, Andi Abuabakar siap melakukan penindakan tegas kepada oknum ASN/pegawai Pemkab Bantaeng dan oknum kepala desa yang melanggar netralitas Pilkada 2024.

Bawaslu Luwu memperoleh rekaman suara yang diduga oknum Aparatur Sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkab Luwu, yang diduga mengarahkan dukungan untuk salah satu pasangan calon (paslon) pada Pilkada 2024.

Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) telah meminta klarifikasi terhadap tiga oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel pada Rabu (02/10/2024).

Bawaslu Luwu Timur kembali menerima tiga laporan terkait dugaan ketidaknetralan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan perangkat desa yang diduga mendukung salah satu calon bupati pada Pilkada Luwu Timur 2024, Senin (30/09/24).

Pjs Bupati Luwu Timur, Jayadi Nas, mengingatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemkab Lutim agar tetap menjaga netralitas pada perhelatan Pilkada 2024.

Pjs Bupati Lutim, Jayadi Nas saat memimpin Apel Pagi guna bersilaturahmi dengan jajaran Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, yang berlangsung di Halaman Kantor Badan Pendapatan Daerah pada Kamis (26/09/2024).

Bawaslu Kabupaten Gowa telah melakukan penerusan terkait adanya oknum 21 Kepala Desa (Kades), 1 orang sekretaris desa (Sekdes) serta 1 orang ketua BPD yang diduga telah melanggar netralitas karena mengadakan pertemuan dengan salah satu bakal calon gubernur pada Ahad (08/09) lalu.